BONA NEWS. Sumatera Utara. – Lima tahun pasca-pandemi dan dua tahun setelah Pemilu 2024, Kota Medan memasuki tahun 2025 dengan wajah yang berubah cepat. Kota metropolitan terbesar di luar Pulau Jawa ini menunjukkan geliat pembangunan yang agresif, namun masih menyisakan banyak ketimpangan, kerentanan sosial, dan persoalan tata ruang yang belum terpecahkan.
Medan bukan kota yang statis. Kota ini bertumbuh dengan kekuatan demografi dan sejarah percampuran budaya yang kuat. Namun, di balik semarak lampu pusat kota dan kemajuan digital, ada banyak suara lirih dari gang-gang sempit, lorong pasar tradisional, dan pinggiran kota yang kerap terlupakan.
Ekonomi Tumbuh tapi Tidak Merata
Menurut data resmi BPS Sumatera Utara, pertumbuhan ekonomi Kota Medan pada kuartal pertama 2025 mencapai 5,3 persen (year-on-year). Perekonomian ditopang oleh sektor perdagangan besar dan eceran, jasa kesehatan, serta transportasi dan pergudangan. Namun, pertumbuhan ini belum merata.
Kawasan Medan Johor, Medan Baru, dan sebagian Medan Selayang berkembang pesat dengan deretan bangunan baru, pusat komersial, dan hunian kelas menengah. Sementara itu, wilayah seperti Medan Deli, Medan Tembung, dan Medan Labuhan masih dibekap masalah pengangguran, keterbatasan layanan dasar, dan ketergantungan pada ekonomi informal.
Kalau kita bicara pertumbuhan, Kota Medan memang tumbuh. Tapi siapa yang menikmati?
Infrastruktur Maju Parsial, Masih Banyak PR
Sejumlah proyek infrastruktur memang mulai terasa manfaatnya. Flyover Simpang Aksara, underpass Katamso, dan peningkatan jalan arteri membantu mengurai sebagian titik kemacetan. Namun proyek ambisius seperti pembangunan LRT Medan-Binjai-Deliserdang yang sudah dirancang sejak 2022 belum menunjukkan progres nyata. Masalah pembebasan lahan dan ketidakpastian anggaran menjadi kendala utama.
Sementara itu, persoalan banjir belum berhasil diatasi secara sistemik. Tiap musim hujan, kawasan Medan Marelan, Medan Denai, dan Medan Amplas kembali digenangi air. Drainase yang tersumbat dan sedimentasi sungai menjadi penyebab klasik yang belum ditangani secara menyeluruh. Dibeberapa titik lokasi kalau hujan deras satu jam saja, jalan depan rumah sudah kayak kolam yang sudah puluhan tahun terjadi banjir ketika hujan musiman.
Sosial Akses dan Kesenjangan Masih Mencolok
Meski kota ini dikenal sebagai pusat pendidikan dan layanan kesehatan di Sumatera Utara, distribusi akses layanan publik belum sepenuhnya merata. Sekolah-sekolah negeri di pinggiran kota kekurangan guru, perpustakaan, dan ruang belajar yang layak. Rumah sakit pemerintah masih menghadapi antrean panjang dan keterbatasan fasilitas.
Pemerintah kota mengklaim telah menjalankan program pelatihan kerja dan bantuan sosial berbasis data. Namun, pengawasan dan evaluasi terhadap efektivitas program ini minim. Banyak warga mengeluhkan proses birokrasi yang lambat dan kadang tumpang tindih antarinstansi.
Sungai Deli, Sungai Babura, dan Sungai Percut yang dulu menjadi simbol vitalitas Medan kini berubah menjadi saluran limbah. Upaya revitalisasi sungai yang digagas sejak 2020 belum mencapai hasil yang berarti. Sampah rumah tangga, limbah industri, dan sedimentasi memperparah pencemaran.
Ruang terbuka hijau (RTH) Kota Medan masih jauh dari ideal. Berdasarkan standar nasional, RTH seharusnya mencakup minimal 30% dari luas kota. Namun hingga pertengahan 2025, data menunjukkan bahwa RTH Medan belum mencapai 13%. Taman-taman kota yang ada pun seringkali tidak terawat atau dikuasai pedagang kaki lima dan parkir liar.
Kebudayaan dan Identitas Kota: Tergerus Modernisasi
Kota Medan dikenal dengan keragaman etnis dan budaya: Melayu, Batak, Tionghoa, Mandailing, Minang, Jawa, hingga India. Namun kini wajah kultural Medan kian terdesak oleh gelombang komersialisasi dan homogenisasi gaya hidup.
Kawasan Kesawan yang dahulu dirancang sebagai pusat warisan budaya kini dipenuhi deretan kafe modern dan properti komersial. Ruang untuk kesenian tradisional dan komunitas budaya semakin menyempit.
Meski begitu, tradisi tetap bertahan di beberapa titik. Festival budaya, pasar malam di Jalan Semarang, dan perayaan lintas etnis masih hidup—meski di tengah tekanan modernisasi yang nyaris tak terbendung.
Digitalisasi dan Generasi Muda, Potensi yang Tertahan
Pemerintah Kota Medan telah mulai menerapkan layanan digital di beberapa kecamatan. Namun implementasinya masih belum konsisten. Banyak warga masih harus datang langsung ke kantor kelurahan atau kecamatan hanya untuk mengurus surat domisili atau KK.
Generasi muda Medan sebenarnya punya potensi besar di sektor digital, teknologi, dan industri kreatif. Namun dukungan terhadap pendidikan berbasis teknologi masih belum merata. Sekolah-sekolah negeri di kawasan pinggiran belum terintegrasi penuh dengan teknologi pendidikan.
Tata Kelola Pemerintahan, Transisi yang Masih Terbata
Kepemimpinan baru Kota Medan hasil Pilkada 2024 memikul harapan besar dari masyarakat. Janji kampanye seperti pelayanan berbasis digital, keterbukaan anggaran, dan pengentasan banjir menjadi sorotan.
Namun hingga pertengahan 2025, realisasi janji tersebut belum banyak dirasakan masyarakat. Reformasi birokrasi berjalan lambat, dan persepsi terhadap korupsi di kalangan aparatur sipil negara masih tinggi.
Kepuasan masyarakat terhadap layanan pemerintah kota berada di angka 62 persen. Ini menunjukkan adanya kepercayaan, namun juga ruang besar untuk perbaikan.
Medan Masih Mencari Jalan Pulang
Kota Medan di tahun 2025 adalah kota yang berdiri di tengah pertarungan panjang antara pembangunan dan keadilan. Ia terus tumbuh secara fisik, namun masih mencari bentuk dan jati dirinya di tengah arus modernisasi yang keras dan ketimpangan yang membayangi.
Warga Medan dikenal keras kepala, tetapi juga penuh daya juang. Kota ini tak pernah lelah bertarung—baik melawan banjir, birokrasi lambat, maupun ketimpangan sosial. Namun untuk menjadi kota yang benar-benar layak huni dan adil bagi semua, Medan butuh arah pembangunan yang lebih inklusif, partisipatif, dan manusiawi.
Kota ini besar bukan hanya karena bangunannya, tapi karena semangat warganya yang tak pernah menyerah. (Red)
Penulis : Bobby Apriliano (Pemerhati Sosial & Kebijakan Public)