BONA NEWS. Jakarta. – Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia kembali menjadi pusat perhatian publik pada pertengahan 2025, menyusul penundaan rilis data kemiskinan terbaru yang sebelumnya dijadwalkan untuk dipublikasikan pada 15 Juli 2025. Namun sebelum penundaan tersebut, BPS telah merilis data per September 2024 yang menunjukkan tren penurunan angka kemiskinan secara nasional. Fakta ini menimbulkan optimisme, meskipun tantangan sosial-ekonomi tetap membayangi.
Kemiskinan Turun: Capaian hingga September 2024
Dalam laporan resmi yang dirilis pada 15 Januari 2025, BPS mencatat bahwa tingkat kemiskinan Indonesia per September 2024 mencapai 8,57%, atau sekitar 24,06 juta jiwa. Angka ini menunjukkan penurunan signifikan dibandingkan dengan Maret 2024, yang kala itu berada di angka 9,03% atau setara 25,22 juta jiwa.
Penurunan ini mencerminkan adanya perbaikan daya beli masyarakat, penguatan program bantuan sosial, dan pulihnya beberapa sektor ekonomi pasca-pandemi serta ketidakpastian global. Beberapa program strategis pemerintah seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Keluarga Harapan (PKH), dan penguatan UMKM diyakini turut menyumbang dalam menekan angka kemiskinan.
“Tren positif ini harus dijaga. Tetapi kita juga harus memahami bahwa tantangan ketimpangan dan kerentanan ekonomi belum sepenuhnya teratasi,” ujar Deputi Bidang Statistik Sosial BPS dalam konferensi pers Januari lalu.
Ketimpangan dan Garis Kemiskinan
Selain itu, BPS juga melaporkan bahwa garis kemiskinan per kapita nasional pada September 2024 tercatat sebesar Rp602.526 per bulan, naik dari Rp573.258 pada Maret 2024. Peningkatan ini menunjukkan adanya inflasi kebutuhan dasar, tetapi tetap tertutupi oleh pertumbuhan pendapatan kelompok bawah, sehingga tidak menyebabkan lonjakan angka kemiskinan.
Sementara itu, Indeks Gini sebagai indikator ketimpangan pengeluaran, tercatat sebesar 0,388 per September 2024. Nilai ini relatif stabil dan menunjukkan bahwa distribusi pengeluaran antar kelompok masyarakat tidak mengalami perubahan ekstrem dalam periode yang sama.
Rencana Rilis Data Maret 2025 Ditunda
Sesuai jadwal awal, BPS semestinya merilis data kemiskinan per Maret 2025 pada 15 Juli 2025. Namun, dalam pengumuman resmi yang disampaikan hari ini (15 Juli 2025), BPS menyatakan bahwa rilis tersebut ditunda.
Penundaan ini disebut sebagai bagian dari upaya BPS untuk meningkatkan akurasi dan kualitas data, seiring dengan penyempurnaan metodologi dan verifikasi lapangan. Hingga kini, belum diumumkan jadwal pengganti secara resmi.
“Kami mohon maaf atas penundaan ini. Data kemiskinan sangat sensitif dan kami ingin memastikan setiap angka yang kami sampaikan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan,” ujar perwakilan BPS melalui siaran pers, Selasa (15/7/2025).
Respons dan Harapan Publik
Penundaan ini menuai beragam respons. Di satu sisi, sebagian publik mendukung langkah kehati-hatian BPS, karena transparansi dan akurasi statistik sangat krusial dalam perumusan kebijakan. Namun di sisi lain, sebagian kalangan berharap agar penundaan ini tidak terlalu lama, mengingat pentingnya data tersebut dalam menyusun anggaran sosial, alokasi bansos, dan pengawasan kemiskinan struktural.
Sejumlah pengamat ekonomi menyarankan agar pemerintah dan BPS memperkuat sinergi antar-lembaga, termasuk dalam pemutakhiran data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), guna mempercepat intervensi yang tepat sasaran.
Secara umum, tren kemiskinan Indonesia hingga akhir 2024 menunjukkan perbaikan yang patut diapresiasi. Dengan penurunan menuju 8,57%, Indonesia berada di jalur positif menuju target jangka menengah pengurangan kemiskinan. Namun, keterlambatan rilis data Maret 2025 menjadi catatan tersendiri, mengingat pentingnya data tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan sosial dan ekonomi.
Masyarakat kini menantikan rilis baru dari BPS yang dijanjikan akan lebih akurat dan valid. Harapannya, ke depan, data kemiskinan tidak hanya menjadi angka statistik, tetapi juga menjadi dasar untuk mewujudkan keadilan sosial dan pemerataan pembangunan. (Red)