BONA NEWS. Sumatera Utara. — Puluhan mahasiswa dari berbagai universitas di Sumatera Utara yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) Daerah Sumatera Utara menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol, Medan. Aksi ini merupakan bagian dari seruan nasional bertajuk “Indonesia (C)emas” dan “Mahasiswa Sumut Menggugat”, sebagai bentuk respons terhadap berbagai persoalan nasional dan lokal yang dinilai semakin meresahkan masyarakat.
Titik kumpul massa aksi dimulai dari Taman Kebun Bunga sekitar pukul 14.00 WIB. Sekitar pukul 14.30 WIB, barisan mahasiswa bergerak menuju gedung DPRD Sumut dengan membawa sejumlah poster dan spanduk berisi tuntutan, serta yel-yel kritis terhadap kebijakan pemerintah.
Dalam aksinya, massa menilai bahwa banyak kebijakan nasional akhir-akhir ini justru menambah beban rakyat dan memperparah kecemasan publik, termasuk dalam sektor hukum, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Tidak hanya isu nasional, massa juga menyoroti persoalan yang terjadi di tingkat lokal Sumatera Utara.
13 Tuntutan Aksi BEM SI Daerah Sumut
Dalam rilis resmi yang dibagikan kepada media, massa aksi menyampaikan 13 tuntutan utama yang menjadi dasar dari gerakan “Indonesia (C)emas”. Berikut daftar lengkapnya:
- Evaluasi RUU KUHAP
Mahasiswa mendesak pemerintah dan DPR untuk membuka kembali ruang partisipasi publik dan meninjau ulang pasal-pasal bermasalah dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang dinilai berpotensi mengancam hak-hak sipil. - Tolak Kebijakan Bilateral Indonesia dengan Amerika Serikat
Mereka menyoroti kerja sama strategis Indonesia-AS yang dinilai lebih menguntungkan pihak asing, terutama dalam sektor pertahanan dan investasi. - Reformasi Hukum
Menuntut perbaikan sistem hukum yang selama ini dianggap tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Mahasiswa menilai bahwa hukum masih belum sepenuhnya berpihak pada keadilan rakyat. - Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
Program MBG yang digaungkan oleh pemerintah dinilai belum memiliki kesiapan infrastruktur dan mekanisme distribusi yang adil, serta dikhawatirkan hanya menjadi proyek populis tanpa substansi. - Usut Kasus Beras Oplosan
Mahasiswa mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas peredaran beras oplosan di pasaran yang merugikan masyarakat kecil dan mencemari kepercayaan terhadap Badan Pangan Nasional. - Evaluasi 1 Semester Danantara
Program Danantara yang dijalankan dalam satu semester dinilai kurang berdampak signifikan terhadap pendidikan dan pembangunan kapasitas mahasiswa. - Tolak Pengaburan Sejarah oleh Fadli Zon
Mahasiswa mengecam narasi-narasi publik yang dianggap menyesatkan sejarah bangsa dan mengaburkan fakta historis, termasuk pernyataan kontroversial dari politisi Fadli Zon. - Segera Sahkan RUU Perampasan Aset
RUU ini dianggap penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi, terutama untuk menyita aset hasil korupsi yang selama ini sulit dijangkau. - Cabut UU TNI (UU No. 34 Tahun 2004)
Mahasiswa menuntut revisi atau pencabutan UU TNI yang dinilai tidak lagi sesuai dengan semangat reformasi sektor militer dan supremasi sipil dalam demokrasi. - Usut Tuntas Kekerasan Seksual
Mendesak lembaga pendidikan dan aparat hukum untuk serius menangani dan memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya di lingkungan kampus. - Usut Fenomena LGBT di Lingkungan Kampus
Aliansi BEM SI meminta pemerintah dan kampus mengkaji fenomena LGBT di lingkungan pendidikan tinggi dari perspektif sosial, moral, dan budaya lokal. - Evaluasi Biaya Hidup dan Pendidikan
Mahasiswa menyoroti kenaikan biaya hidup, UKT (Uang Kuliah Tunggal), serta ketimpangan akses pendidikan yang semakin dirasakan mahasiswa dari daerah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar). - Evaluasi Kebijakan 5 Hari Sekolah
Kebijakan lima hari sekolah dinilai terburu-buru dan tidak mempertimbangkan kondisi sekolah di daerah pedesaan yang masih kekurangan tenaga pengajar dan infrastruktur. - Tolak Pengaburan Sejarah oleh Fadli
Dalam orasinya, para mahasiswa menyatakan bahwa keresahan mereka merupakan cerminan dari suara rakyat kecil yang tidak terdengar di meja-meja kekuasaan. Aksi ini tidak hanya bersifat simbolik, tetapi membawa semangat untuk menuntut perbaikan nyata dari DPR dan pemerintah.
“Ini bukan sekadar aksi seremonial. Ini adalah bentuk kegelisahan mahasiswa yang jujur, dari rakyat untuk rakyat. Kami ingin DPRD Sumut tidak diam dan segera menyampaikan aspirasi ini ke pusat,” ujar salah satu koordinator lapangan dalam orasinya, Senin (28/07/2025).
Massa juga mengingatkan agar seluruh anggota legislatif tidak hanya diam menghadapi krisis multidimensi yang sedang melanda negeri. Mereka meminta perwakilan rakyat benar-benar menjadi corong perubahan dan bukan sekadar penonton di balik meja sidang.
Pantauan media menunjukkan bahwa aksi berlangsung damai dan tertib, dengan penjagaan aparat kepolisian dari Polrestabes Medan dan Satpol PP. Tak ada insiden berarti yang terjadi selama aksi, dan para mahasiswa membubarkan diri secara tertib setelah menyampaikan aspirasi kepada pihak DPRD.
Sebuah spanduk besar bertuliskan “INDONESIA (C)EMAS” dibentangkan di depan gerbang gedung dewan sebagai simbol kecemasan kolektif mahasiswa terhadap arah kebijakan nasional.
Aksi “Indonesia (C)emas” oleh BEM SI Sumut merupakan satu dari sekian banyak suara mahasiswa yang mulai menguat di berbagai daerah. Kegelisahan terhadap berbagai kebijakan yang dinilai tak berpihak kepada rakyat mendorong mahasiswa kembali turun ke jalan.
Dengan membawa tuntutan konkret, mereka berharap aksi ini menjadi awal dari kesadaran publik dan pengambil kebijakan bahwa ada yang tidak beres dalam arah perjalanan bangsa. “Kami tidak anti pemerintah, tapi kami ingin arah yang lebih benar,” tutup salah satu orator di ujung aksi.