BONA NEWS. Jakarta . — Ribuan mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Indonesia (C)emas” di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Senin, 28 Juli 2025. Aksi ini menyampaikan 11 tuntutan penting kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang dinilai perlu segera direspons untuk menyelamatkan arah demokrasi dan keadilan sosial di Indonesia.
Menurut Koordinator Pusat BEM SI, Abdullah Muzaki, aksi ini merupakan bentuk ekspresi kolektif dari keresahan mahasiswa terhadap dinamika politik, hukum, dan sosial yang dianggap menjauh dari cita-cita reformasi.
“Pada Senin, 28 Juli 2025 ini kami hadir di jantung ibu kota bukan untuk mencari panggung, tapi menyuarakan kegelisahan rakyat kecil. Negara harus kembali ke arah demokrasi yang sehat, adil, dan transparan,” kata Abdullah dalam orasinya di atas mobil komando di depan Monas, Jakarta Pusat.
Pemerintah Terima Tuntutan Mahasiswa
Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menerima langsung dokumen tuntutan mahasiswa pada Senin siang, 28 Juli 2025, di kawasan Patung Kuda. Ia berjanji akan menyampaikan seluruh aspirasi tersebut kepada Presiden.
“Kami menerima 11 tuntutan dari adik-adik mahasiswa. Ini akan kami bawa dan laporkan kepada Bapak Presiden secepatnya,” ujar Juri kepada wartawan usai pertemuan, Senin sore.
Inilah 11 Tuntutan Aksi “Indonesia Cemas” BEM SI
BEM SI secara resmi menyampaikan 11 poin tuntutan sebagai berikut:
- Menolak Pengaburan Sejarah
Mahasiswa mengecam segala bentuk upaya politisasi sejarah nasional, termasuk revisi narasi sejarah yang digunakan untuk kepentingan politik kekuasaan. Mereka menuntut keterlibatan sejarawan dan publik dalam setiap perubahan kurikulum dan dokumen sejarah. - Revisi RUU KUHAP secara Partisipatif
BEM SI mendesak DPR dan pemerintah meninjau kembali pasal-pasal kontroversial dalam Rancangan Undang-Undang KUHAP, yang dianggap membuka celah kriminalisasi terhadap rakyat dan aktivis. - Transparansi Perjanjian Bilateral
Mahasiswa menuntut keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan isi perjanjian bilateral yang menyangkut kepentingan ekonomi nasional. Mereka mendesak pemerintah memperkuat posisi diplomatik agar tidak merugikan sektor strategis domestik. - Audit dan Penegakan Tambang Ilegal
BEM SI menuntut dilakukannya audit nasional terhadap seluruh izin pertambangan di Indonesia, serta tindakan tegas terhadap penambangan ilegal. Mereka juga menuntut partisipasi masyarakat adat dan distribusi hasil yang adil bagi warga terdampak. - Hentikan Pembangunan Batalion Baru di Aceh
Mahasiswa meminta pemerintah membatalkan rencana pembangunan lima batalion baru di Aceh serta membuka informasi mengenai jumlah tentara organik di wilayah itu, sesuai amanat MoU Helsinki 2005. - Tolak Fasilitas Militer di Kampus
BEM SI menolak pembangunan pengadilan militer dan sarana militer lainnya di lingkungan Universitas Riau dan perguruan tinggi lainnya, demi menjaga independensi dan kebebasan akademik kampus. - Cabut UU TNI dan Hentikan Represi Sipil
Mereka menuntut pencabutan UU TNI dan menolak segala bentuk intervensi militer terhadap urusan sipil serta intimidasi terhadap aktivis mahasiswa maupun masyarakat sipil. - Bebaskan Aktivis dan Mahasiswa Ditahan
BEM SI mendesak agar seluruh aktivis yang masih berstatus tersangka atau ditahan karena menyampaikan kritik dibebaskan secara adil, serta menuntut transparansi proses hukum. - Tolak Aktivitas Promosi LGBT
Mahasiswa menolak segala bentuk aktivitas yang mempromosikan LGBT di ruang publik dan menuntut pemerintah segera merumuskan regulasi yang melarang perilaku menyimpang dari norma agama dan budaya bangsa. - Tolak Dwifungsi dan Rangkap Jabatan
BEM SI menyatakan bahwa praktik rangkap jabatan antara militer dan sipil ataupun antar jabatan struktural lainnya harus dihentikan, karena merusak prinsip profesionalisme dan efisiensi birokrasi. - Sahkan RUU Perampasan Aset
Mahasiswa meminta DPR dan Presiden segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai langkah tegas memberantas korupsi dan mengembalikan kekayaan negara dari tangan pelaku tindak pidana.
Solidaritas Daerah dan Respons Masyarakat
Aksi serupa juga dilakukan oleh aliansi mahasiswa di sejumlah daerah seperti Medan, Yogyakarta, Makassar, dan Palembang. Mereka turun ke jalan dengan membawa spanduk dan tuntutan yang senada. Di Medan, ratusan mahasiswa melakukan long march dari Kampus USU ke Kantor Gubernur Sumatera Utara pada Senin pagi, 28 Juli 2025.
Salah satu koordinator aksi di Medan, Syarif Hidayatullah, menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk solidaritas nasional.
“Kami bergerak serentak pada Senin, 28 Juli 2025 karena suara kami di daerah juga bagian dari republik ini. Ketimpangan, kerusakan lingkungan, dan represi tidak hanya terjadi di Jakarta,” kata Syarif kepada wartawan di Kantor Gubernur Sumut.
Aksi “Indonesia Cemas” menandai babak baru konsolidasi gerakan mahasiswa di tengah kritik terhadap kondisi sosial-politik Indonesia. Dengan 11 tuntutan yang disusun secara sistematis, BEM SI menunjukkan bahwa mahasiswa masih aktif sebagai pengawal demokrasi dan agen perubahan.
Kini, publik menunggu apakah Presiden Prabowo akan merespons tuntutan tersebut secara terbuka dan konkret. Jika tidak, potensi eskalasi gerakan mahasiswa ke tingkat nasional bisa menjadi kenyataan.