BONA NEWS. Jakarta. – Aksi demonstrasi ribuan mahasiswa dan pelajar yang menolak besarnya tunjangan DPR RI berujung ricuh di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta. Kericuhan pecah setelah massa melempar batu, botol, hingga merusak fasilitas publik, sementara aparat kepolisian membalas dengan gas air mata dan water cannon.
Sejak pekan lalu, seruan aksi #TolakTunjanganDPR tersebar luas di media sosial. Tuntutan utama adalah penghapusan tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta per bulan yang dinilai terlalu tinggi dan tidak mencerminkan kondisi ekonomi rakyat.
Selain itu, massa juga mendesak transparansi anggaran DPR, penghapusan proyek legislasi yang dianggap kontroversial, hingga seruan untuk membubarkan parlemen.
Pagi hari, ribuan mahasiswa, pelajar, hingga komunitas ojek online mulai memadati sekitar Gedung DPR. Massa membawa spanduk bertuliskan “Hapus Tunjangan DPR”, “Rakyat Susah, DPR Foya-foya”, dan “Turunkan Wakil Rakyat Nakal”.
Kepolisian Daerah Metro Jaya bersama TNI menurunkan 1.250 personel untuk mengamankan aksi. Sejumlah ruas jalan menuju Senayan ditutup, termasuk akses tol dalam kota menuju Slipi dan Semanggi.
Awalnya aksi berjalan damai dengan orasi dan yel-yel. Namun, suasana berubah tegang ketika sekelompok pelajar mulai merangsek ke pagar DPR. Aparat membentuk barikade, tetapi massa terus mendorong dan melempar botol plastik.
Menjelang siang, kericuhan pecah. Massa melempari aparat dengan batu dan kayu. Sebagian peserta aksi membakar tiang bendera dan merusak Pos Polisi dekat kompleks GBK. Aparat merespons dengan menembakkan gas air mata serta menyemprotkan water cannon.
Kabut gas air mata membuat ratusan mahasiswa berlarian ke arah Slipi dan Semanggi. Beberapa di antaranya pingsan dan segera dievakuasi tim medis.
Menurut keterangan Koordinator Aksi, mahasiswa menilai DPR gagal menunjukkan empati di tengah situasi ekonomi rakyat yang sulit.
“Bagaimana mungkin tunjangan DPR mencapai puluhan juta rupiah per bulan, sementara rakyat berjuang memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ini bentuk ketidakadilan,” ujar salah seorang orator melalui pengeras suara.
Selain penghapusan tunjangan, massa juga menuntut:
- Transparansi penggunaan dana publik.
- Evaluasi kinerja DPR dalam legislasi.
- Penyelidikan proyek-proyek yang diduga bermuatan kepentingan elit.
- Reformasi sistem tunjangan pejabat negara.
Simbol-simbol budaya populer turut mewarnai aksi. Sejumlah mahasiswa mengibarkan bendera bajak laut One Piece (Jolly Roger) sebagai simbol perlawanan terhadap apa yang mereka sebut “pembajakan uang rakyat” oleh elit politik.
Ketua DPR RI, Puan Maharani, dalam keterangan pers singkat menyatakan pihaknya bersedia menampung aspirasi mahasiswa.
“Kami membuka ruang dialog. Semua kritik dan masukan akan kami dengarkan,” kata Puan, Senin Sore (25/8/2025).
Sementara itu, Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Trunoyudo Wisnu Andiko, menegaskan aparat bertindak sesuai prosedur.
“Kami tidak menggunakan peluru tajam. Pengamanan bersifat humanis, namun tegas menghadapi perusakan fasilitas umum,” ujarnya, Senin Malam (25/8/2025).
Polda juga menyayangkan keterlibatan pelajar sekolah menengah dalam aksi. Polisi meminta orang tua lebih mengawasi anak-anak mereka agar tidak mudah terseret provokasi.
Kericuhan menyebabkan arus lalu lintas di sekitar Senayan lumpuh total. Beberapa rute TransJakarta dialihkan, sementara kendaraan pribadi mengular hingga ke Semanggi.
Sejumlah fasilitas umum mengalami kerusakan, termasuk pos polisi, halte bus, dan pagar pembatas jalan. Api sempat terlihat berkobar di sekitar Jalan Gatot Subroto sebelum berhasil dipadamkan.
Belum ada laporan korban jiwa. Namun, beberapa mahasiswa dan pelajar dilaporkan terluka akibat terkena gas air mata dan lemparan benda tumpul. Mereka dilarikan ke rumah sakit terdekat.
Tempat terpisah, Pengamat politik menilai aksi ini menunjukkan meningkatnya ketegangan antara masyarakat—khususnya generasi muda—dengan elite politik.
“Ada ketidakpuasan publik yang akut terhadap gaya hidup pejabat. Aksi mahasiswa kali ini adalah simbol keresahan generasi muda terhadap kesenjangan sosial,” ujar pengamat Universitas Indonesia, Arif Nugroho, Senin (25/8/2025).
Hingga malam, aparat masih berjaga ketat di sekitar Gedung DPR/MPR untuk mengantisipasi kerusuhan lanjutan.
Bentrok 25 Agustus 2025 menjadi catatan serius bagi pemerintah dan DPR. Di satu sisi, aspirasi rakyat terkait keadilan anggaran harus diperhatikan. Di sisi lain, aksi massa yang berujung kekerasan juga menimbulkan kerugian dan risiko bagi masyarakat luas.