BONA NEWS. Jakarta. — Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PPN/Bappenas resmi menyusun Voluntary National Review (VNR) 2025 sebagai laporan kemajuan pelaksanaan Sustainable Development Goals (SDGs). Laporan ini menjadi bukti komitmen Indonesia dalam mengejar target pembangunan berkelanjutan 2030 sekaligus bentuk pertanggungjawaban di forum internasional.
Deputi Bappenas Leonardo A. A. Teguh Sambodo menegaskan, tema VNR 2025 adalah “Fostering Inclusive Growth: Advancing a Sustainable and Resilient Indonesia” dengan fokus pada lima tujuan, yaitu kesehatan (SDG 3), kesetaraan gender (SDG 5), pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi (SDG 8), ekosistem laut (SDG 14), serta kemitraan global (SDG 17).
“Laporan ini menunjukkan bahwa inklusi sosial, pertumbuhan ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan harus berjalan seiring,” ujarnya.
Hingga 2024, Bappenas mencatat 62,5 persen indikator SDGs Indonesia sudah on track, jauh di atas capaian global yang baru sekitar 17 persen. Angka ini menempatkan Indonesia sebagai negara dengan progres SDGs tertinggi di Asia.
Namun, data global menunjukkan tren sebaliknya. Menurut Sustainable Development Report 2024, skor SDGs Indonesia turun dari 70,16 menjadi 69,4, dan peringkat dunia bergeser dari urutan 75 menjadi 78 dari 167 negara.
Di tingkat ASEAN, Indonesia menempati peringkat ke-4 dengan skor 70,22, di bawah Thailand, Vietnam, dan Singapura.
Sejumlah target menunjukkan hasil positif. Pengentasan kemiskinan (SDG 1) dan pendidikan berkualitas (SDG 4) konsisten berada di jalur yang benar. Kemajuan juga terlihat pada bidang kesehatan, kesetaraan gender, air bersih, ketenagakerjaan, hingga pengurangan ketimpangan.
Namun, beberapa tujuan krusial masih jauh dari harapan, seperti ketahanan pangan (SDG 2), energi bersih (SDG 7), kota berkelanjutan (SDG 11), serta tujuan lingkungan: aksi iklim (SDG 13), ekosistem laut (SDG 14), dan ekosistem darat (SDG 15).
Laporan VNR 2025 telah direviu oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Hasilnya, BPK mengapresiasi proses penyusunan yang inklusif dan partisipatif, serta peningkatan kualitas narasi dan data. Namun, BPK juga mengingatkan pentingnya memperkuat integrasi prinsip SDGs dan menindaklanjuti rekomendasi dari laporan VNR sebelumnya.
Di sisi lain, sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai capaian nasional belum merata. Mereka menyoroti bahwa rata-rata pencapaian SDGs Indonesia masih rendah, hanya sekitar 13,72 persen, jika dilihat dari kedalaman indikator yang dinilai.
Persoalan serius lain adalah pembiayaan. Kebutuhan dana untuk mendukung SDGs 2020–2030 mencapai Rp122.000 triliun, meningkat tajam dari perkiraan pra-pandemi Rp67.000 triliun. Dari jumlah itu, masih terdapat celah Rp24.000 triliun yang harus ditutup dengan inovasi pembiayaan berkelanjutan, kolaborasi sektor swasta, dan dukungan internasional.
Laporan VNR 2025 akan dipresentasikan Indonesia dalam forum High-Level Political Forum (HLPF) PBB. Di forum itu, Indonesia diharapkan bisa menunjukkan progres sekaligus mengakui tantangan yang masih dihadapi.
“Indonesia tidak bisa berjalan sendiri. Kemitraan global menjadi kunci agar SDGs benar-benar tercapai,” kata Leonardo.
Dengan capaian 62,5 persen indikator SDGs yang sudah di jalur benar, Indonesia boleh optimistis. Namun, jalan menuju 2030 masih panjang. Lingkungan, ketahanan pangan, dan energi bersih akan menjadi ujian terbesar apakah Indonesia benar-benar bisa mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bagi generasi mendatang.