BONA NEWS. Jakarta. — Pemerintah Republik Indonesia resmi meluncurkan portal digital terpadu “All Indonesia”, sebuah sistem daring yang mengintegrasikan tiga layanan utama di pintu masuk internasional: imigrasi, bea cukai, dan kesehatan/karantina. Kehadiran portal ini diharapkan mampu memangkas birokrasi, meningkatkan efisiensi pelayanan, serta memberi kenyamanan bagi warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang masuk ke Tanah Air.
Selama ini, penumpang internasional yang tiba di Indonesia diwajibkan mengisi berbagai formulir terpisah, seperti e-Customs Declaration (e-CD) untuk bea cukai dan Electronic Health Alert Card (e-HAC) untuk keperluan kesehatan. Proses yang berlapis tersebut sering dikeluhkan wisatawan karena memakan waktu, rawan duplikasi data, dan kerap menimbulkan antrean panjang di bandara maupun pelabuhan.
Peluncuran All Indonesia menjadi jawaban atas tantangan tersebut. Platform ini dirancang sebagai bagian dari implementasi Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang percepatan transformasi digital layanan publik. Program ini sekaligus melanjutkan visi besar pemerintah melalui GovTech INA Digital yang sebelumnya diperkenalkan Presiden Joko Widodo pada Mei 2024.
“Selama fase uji coba ini, kami ingin memastikan bahwa seluruh proses masuk ke Indonesia menjadi lebih sederhana, transparan, dan efisien. Formulir digital ‘All Indonesia’ dapat diisi bahkan sebelum penumpang berangkat ke Indonesia, sehingga tidak lagi terjadi penumpukan di pintu masuk,”
ujar Menteri Keimigrasian Agus Andrianto saat meresmikan uji coba sistem di Bandara Soekarno-Hatta, 24 Juli 2025.
Portal All Indonesia dapat diakses melalui laman resmi allindonesia.imigrasi.go.id maupun aplikasi ponsel yang tersedia di Android dan iOS. Prosesnya gratis dan hanya memerlukan waktu sekitar 2,5 menit.
Langkah-langkah pengisian formulir untuk penumpang antara lain:
- Login melalui website atau aplikasi, pilih kategori WNI atau WNA.
- Isi data pribadi meliputi paspor, nama, tanggal lahir, dan kewarganegaraan.
- Isi data perjalanan seperti nomor penerbangan, pelabuhan masuk, serta alamat akomodasi di Indonesia.
- Isi deklarasi kesehatan dan bea cukai (misalnya barang bawaan khusus, obat-obatan, atau hewan/produk pertanian).
- Submit dan terima QR code via email, yang kemudian ditunjukkan kepada petugas saat kedatangan.
Fitur tambahan memungkinkan satu penumpang menambahkan anggota keluarga dalam satu kali pengisian. Data yang masuk otomatis dibagikan kepada Direktorat Jenderal Imigrasi, Direktorat Bea dan Cukai, Kementerian Kesehatan, serta Badan Karantina.
Uji coba portal All Indonesia resmi dimulai pada 24 Juli 2025 di beberapa lokasi strategis:
- Bandara Internasional Soekarno-Hatta (Jakarta)
- Bandara Ngurah Rai (Bali)
- Bandara Juanda (Surabaya)
- Pelabuhan Batam Center
Menurut data dari Kementerian Perhubungan, sekitar 120 ribu penumpang internasional diperkirakan melalui gerbang masuk tersebut setiap minggunya. Pemerintah menargetkan 10.000–40.000 umpan balik pengguna terkumpul selama fase uji coba hingga akhir 2025.
“Umpan balik masyarakat adalah kunci untuk penyempurnaan. Kami akan evaluasi secara berkala sebelum implementasi penuh pada 2026,”
kata Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam konferensi pers, Jakarta, 2 Agustus 2025
Peluncuran All Indonesia diyakini membawa sejumlah manfaat nyata, antara lain:
- Mengurangi antrean panjang di area imigrasi, bea cukai, dan karantina.
- Meminimalkan risiko kesalahan data karena pengisian dilakukan satu kali.
- Meningkatkan kecepatan pemeriksaan: petugas hanya perlu memindai QR code, bukan lagi menumpuk formulir manual.
- Meningkatkan kenyamanan wisatawan mancanegara, yang selama ini menjadi salah satu indikator penting dalam Travel and Tourism Competitiveness Index.
- Mendukung pariwisata nasional, terutama Bali, Batam, dan Jakarta yang menjadi hub utama.
Seorang wisatawan asal Australia, Sarah Mitchell, yang mengikuti uji coba di Bandara Ngurah Rai pada 12 Agustus 2025, mengaku puas.
“Sistem ini jauh lebih cepat. Saya hanya menunjukkan QR code, lalu langsung diproses. Sebelumnya, saya harus mengisi form bea cukai dan kesehatan terpisah. Sekarang jadi satu, sangat praktis.”
Integrasi dengan Transformasi Digital Nasional
Portal All Indonesia merupakan salah satu dari sembilan super-apps layanan publik yang tengah dikembangkan oleh INA Digital, lembaga GovTech Indonesia. Aplikasi lain yang direncanakan meliputi identitas digital nasional, layanan kesehatan, pendidikan, perizinan usaha, hingga layanan pajak.
Sebelumnya, Presiden Jokowi menekankan bahwa Indonesia memiliki lebih dari 27 ribu aplikasi layanan pemerintah yang tumpang tindih. Dengan integrasi seperti ini, pemerintah berharap dapat menghemat belanja negara hingga Rp 6,2 triliun setiap tahunnya.
Meski dianggap sebagai terobosan besar, pelaksanaan All Indonesia tidak lepas dari tantangan, di antaranya:
- Akses internet di beberapa pintu masuk kecil masih terbatas.
- Literasi digital sebagian masyarakat yang belum terbiasa dengan aplikasi daring.
- Kekhawatiran privasi data karena sistem ini mengumpulkan informasi pribadi sekaligus kesehatan dan barang bawaan.
Aktivis dari Koalisi Masyarakat Digital Aman, Rudi Hartanto, pada 25 Agustus 2025 menegaskan:
“Pemerintah harus memastikan keamanan data benar-benar dijaga. Sistem ini jangan sampai menjadi pintu kebocoran data pribadi. Perlindungan regulasi harus setara dengan Undang-Undang PDP.”
Jika uji coba berjalan mulus, pemerintah menargetkan portal All Indonesia akan diberlakukan di seluruh bandara internasional dan pelabuhan laut Indonesia pada pertengahan 2026.
Kementerian Pariwisata memperkirakan penerapan sistem ini dapat meningkatkan kepuasan wisatawan hingga 15%, sejalan dengan target kunjungan 17 juta turis mancanegara tahun depan.
Selain itu, data terintegrasi juga akan memudahkan pemerintah dalam pengendalian epidemi dan monitoring arus barang lintas batas. Hal ini relevan dengan pengalaman pandemi COVID-19 lalu, di mana koordinasi antarinstansi kerap terhambat karena data tersebar di berbagai platform.
Peluncuran portal All Indonesia merupakan tonggak penting dalam perjalanan reformasi birokrasi digital di Indonesia. Dengan sistem satu pintu untuk imigrasi, bea cukai, dan kesehatan, Indonesia berupaya menghadirkan layanan publik yang lebih efisien, modern, dan ramah pengguna.
Namun, keberhasilan program ini bergantung pada pengawasan, edukasi publik, serta jaminan keamanan data. Jika semua tantangan teratasi, bukan tidak mungkin All Indonesia akan menjadi model digitalisasi pintu masuk negara yang dapat ditiru oleh negara lain di kawasan Asia Tenggara.
Seperti disampaikan Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas:
“All Indonesia bukan hanya soal teknologi, tapi soal kehadiran negara dalam memudahkan warganya dan menyambut dunia dengan cara yang lebih bersahabat.”