BONA NEWS. Jakarta. – Ribuan buruh dari berbagai daerah di Jabodetabek hari ini memadati kawasan sekitar Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat. Aksi yang dikenal dengan nama HOSTUM—akronim dari Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah—menjadi puncak gerakan buruh nasional tahun ini. Aksi serentak juga berlangsung di berbagai kota besar, dari Medan, Bandung, Semarang, hingga Surabaya, dengan jumlah peserta yang diperkirakan mencapai puluhan ribu di seluruh Indonesia.
Demo besar-besaran ini merupakan kelanjutan dari rencana aksi buruh yang sebelumnya dijadwalkan pada 15–25 Agustus 2025, namun ditunda demi konsolidasi massa. Pada 28 Agustus, gerakan buruh akhirnya bulat turun ke jalan dengan enam tuntutan utama yang dianggap menyentuh langsung kesejahteraan pekerja dan masa depan ketenagakerjaan nasional.
Di Jakarta, aksi terpusat di Gedung DPR RI. Rencana semula untuk melanjutkan long march ke Istana Presiden dibatalkan. Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, menegaskan bahwa fokus massa adalah menyampaikan aspirasi langsung ke wakil rakyat.
“Kami memilih memusatkan aksi di DPR agar tuntutan bisa didengar langsung oleh para legislator. Istana dibatalkan untuk menjaga kondusivitas, tetapi pesan buruh tetap jelas: hapus outsourcing, tolak upah murah, dan wujudkan keadilan bagi pekerja,” kata Said Iqbal di Senayan, Kamis (28/8/2025).
Ia menambahkan bahwa jumlah peserta aksi di Jakarta mencapai 4.000–5.000 buruh dari Jabodetabek dan Karawang, yang tergabung dalam 74 elemen gerakan buruh. “Aksi buruh hari ini damai, tertib, tidak ada kericuhan, tidak ada kekerasan. Ini murni perjuangan buruh,” akhir Said Iqbal.
Gerakan HOSTUM membawa enam isu strategis yang mereka sebut sebagai agenda penyelamatan buruh Indonesia:
- Hapus Outsourcing dan Tolak Upah Murah
Buruh menuntut kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026 sebesar 8,5–10,5 persen. Mereka menilai sistem pengupahan saat ini masih jauh dari standar hidup layak.“Kenaikan UMP 2026 adalah harga mati. Buruh tidak bisa lagi dipaksa bertahan dengan upah murah yang tidak sebanding dengan kebutuhan hidup,” ujar Mirah Sumirat, Presiden ASPEK Indonesia (28/8/2025). - Stop Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
Gelombang PHK besar di sektor manufaktur, garmen, dan otomotif sepanjang 2024–2025 menjadi latar belakang tuntutan ini. Buruh mendesak pemerintah membentuk Satgas Nasional Anti-PHK. - Reformasi Pajak Buruh
Buruh menuntut kenaikan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) menjadi Rp 7,5 juta/bulan, penghapusan pajak atas pesangon, THR, dan JHT, serta penghapusan diskriminasi pajak terhadap perempuan menikah. - Sahkan RUU Ketenagakerjaan
Buruh meminta DPR segera membahas dan mengesahkan RUU Ketenagakerjaan yang berdiri sendiri, bukan melebur dalam UU Omnibus Law Cipta Kerja. - Sahkan RUU Perampasan Aset
Mereka menilai regulasi ini penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan mengembalikan aset negara yang dirampas pelaku korupsi. - Revisi RUU Pemilu
Buruh juga menuntut perombakan sistem Pemilu 2029 agar lebih adil, transparan, dan menutup celah politik uang.
Pantauan sejak pukul 09.00 WIB, massa buruh mulai berdatangan ke Senayan menggunakan bus, motor, hingga konvoi truk. Aksi resmi dimulai pukul 10.15 WIB. Beberapa ruas jalan sekitar DPR dialihkan secara situasional oleh Ditlantas Polda Metro Jaya.
Kapolda Metro Jaya, Irjen Karyoto, menegaskan bahwa pengamanan dilakukan dengan pendekatan humanis. “Tidak ada pelibatan senjata api. Gas air mata hanya akan digunakan bila ada eskalasi anarkis, itu pun dengan perintah langsung Kapolda,” kata Karyoto, Kamis (28/8/2025).
Sebanyak 4.531 personel gabungan TNI, Polri, Satpol PP, dan Dinas Perhubungan dikerahkan di Jakarta. Di sisi lain, PT KAI Commuter menyiagakan 154 personel tambahan di stasiun-stasiun rawan massa, seperti Palmerah, Tanah Abang, dan Kebayoran.
Meskipun sebagian ruas tol sempat tersendat karena konvoi bus buruh dari arah Cikarang dan Tangerang, situasi secara umum terkendali. “Kami mengimbau pengguna jalan untuk menghindari kawasan DPR sejak pagi hingga sore, karena ada konsentrasi massa,” ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Latif Usman (28/8/2025).
Ketua DPR RI, Puan Maharani, merespons positif aksi buruh. “Silakan sampaikan aspirasi dengan tertib di DPR. Kami akan mendengar, karena perjuangan buruh adalah bagian dari demokrasi,” kata Puan di Gedung Nusantara, Kamis (28/8/2025).
Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Yasserli menegaskan pemerintah terbuka untuk dialog. “Isu outsourcing dan upah murah bukan hal baru. Pemerintah akan mengkaji masukan buruh, khususnya soal UMP 2026 dan PHK. Saya mendorong perundingan tripartit antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah,” ujarnya dalam konferensi pers, Kamis (28/8/2025).
Namun, sebagian kalangan pengusaha menilai tuntutan kenaikan UMP hingga 10,5 persen sulit direalisasikan. Ketua Apindo Shinta Widjaja Kamdani menyebut kondisi industri belum sepenuhnya pulih pasca pandemi dan krisis global. “Kami memahami aspirasi buruh, tetapi daya tahan industri juga harus diperhitungkan,” katanya (28/8/2025).
Aksi hari ini juga diwarnai dengan pengamanan terhadap kelompok pelajar yang berusaha ikut serta. Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Susatyo Purnomo Condro menyebut ada sekitar 120 pelajar yang diamankan untuk mencegah penyusupan.
“Kami tidak ingin demo buruh ini disusupi pihak lain. Aksi harus fokus pada isu perburuhan, bukan dimanfaatkan pihak ketiga,” tegas Susatyo (28/8/2025).
Demo 28 Agustus 2025 menjadi salah satu aksi buruh terbesar setelah reformasi. Pengamat ketenagakerjaan dari Universitas Indonesia, Prof. Payaman Simanjuntak, menilai bahwa tuntutan buruh kali ini lebih luas dibanding sebelumnya.
“Jika biasanya buruh fokus pada isu upah dan outsourcing, sekarang mereka juga membawa isu pajak, RUU perampasan aset, hingga reformasi pemilu. Ini menunjukkan kesadaran politik kelas pekerja yang semakin matang,” ujarnya, Kamis (28/8/2025).
Hingga berita ini diturunkan pukul 16.00 WIB, aksi di depan DPR RI berlangsung tertib. Massa buruh bergantian melakukan orasi, menyanyikan yel-yel, dan membentangkan spanduk bertuliskan “HOSTUM – Hapus Outsourcing, Tolak Upah Murah”.
Demo buruh 28 Agustus 2025 tidak sekadar menjadi panggung tuntutan ekonomi, tetapi juga refleksi politik buruh terhadap arah pembangunan nasional. Dengan enam tuntutan strategisnya, aksi ini berpotensi memengaruhi dinamika pembahasan kebijakan di DPR maupun pemerintah dalam waktu dekat.
Apakah tuntutan tersebut akan benar-benar diakomodasi? Jawabannya masih menunggu tindak lanjut setelah aksi ini usai. Namun satu hal jelas: suara buruh Indonesia pada 28 Agustus 2025 kembali bergema lantang, menegaskan posisi mereka sebagai pilar demokrasi sekaligus penopang ekonomi bangsa.