BONA NEWS. Jakarta. — Indonesia tengah menghadapi salah satu gelombang protes terbesar dalam satu dekade terakhir. Aksi unjuk rasa yang awalnya dipicu isu kenaikan tunjangan perumahan anggota DPR sebesar Rp 50 juta per bulan, berubah menjadi kerusuhan massal di berbagai kota. Amarah publik semakin tersulut setelah seorang pengemudi ojek online, Affan Kurniawan (21), tewas tertindas kendaraan taktis Brimob di Jakarta, Selasa (26/8). Insiden itu menyulut solidaritas luas dan memperluas ruang protes hingga ke luar Jawa.
Api Melahap Gedung DPRD
Di Makassar, Sulawesi Selatan, massa menyerbu gedung DPRD kota pada Jumat malam (29/8). Aksi yang awalnya berupa demonstrasi berubah menjadi tragedi ketika ratusan orang mendobrak gerbang dan membakar bangunan. Menurut laporan Reuters dan AP, setidaknya tiga orang tewas. Dua korban meninggal di lokasi karena terjebak kobaran api, sementara satu lainnya wafat di rumah sakit akibat luka bakar serius.
“Warga mendobrak pintu gerbang dan langsung membakar bangunan. Api cepat sekali menjalar, membuat banyak orang panik,” kata Sekretaris DPRD Makassar, Abdul Rahman, dikutip dari The Guardian (30/8). Beberapa staf dilaporkan harus melompat dari lantai dua untuk menyelamatkan diri.
Peristiwa serupa terjadi di Nusa Tenggara Barat, di mana gedung DPRD provinsi turut dilalap api. Di Pekalongan, Jawa Tengah, massa merusak kantor DPRD dan membakar sejumlah ruangan. Sementara itu di Cirebon, Jawa Barat, laporan media lokal menyebut adanya penjarahan peralatan kantor dan bentrokan dengan polisi. Aparat terpaksa menembakkan gas air mata untuk mengurai kerumunan.
Tidak berhenti di sana, di Bali massa mengerumuni kantor polisi daerah, menuntut keadilan atas kematian Affan. Situasi memanas ketika polisi berupaya membubarkan kerumunan.
Isu tunjangan perumahan DPR sebesar Rp 50 juta per bulan menjadi titik awal demonstrasi. Rencana itu dipandang publik sebagai bentuk ketidakpekaan elit politik di tengah tekanan ekonomi.
“Kami hanya ingin hidup layak. Sementara mereka dengan mudah mendapat puluhan juta setiap bulan. Ketidakadilan ini sudah kelewat batas,” kata Rina, seorang guru honorer yang ikut aksi di Jakarta.
Kemarahan kian membuncah setelah tewasnya Affan Kurniawan, seorang driver ojek online. Menurut laporan AP (30/8), Affan tewas saat kendaraan taktis Brimob melindas tubuhnya dalam upaya pembubaran demonstrasi di kawasan Jakarta Pusat. Video peristiwa itu menyebar cepat di media sosial, memicu gelombang solidaritas dan protes lanjutan di berbagai daerah.
“Affan adalah tulang punggung keluarga. Kematian ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kami menuntut keadilan,” ujar Husna, ibu korban,
Presiden Prabowo Subianto merespons cepat. Ia membatalkan rencana kunjungan ke China untuk menghadiri parade Hari Kemenangan pada 3 September mendatang, dengan alasan ingin fokus mengendalikan situasi dalam negeri.
“Presiden menyampaikan penyesalan mendalam kepada pemerintah China. Namun kondisi di tanah air saat ini membutuhkan perhatian penuh beliau,” kata Juru Bicara Presiden, Dahnil Anzar Simanjuntak, dikutip Reuters (30/8/2125).
Dalam pidato singkat di Istana, Prabowo menyerukan ketenangan:
“Saya memahami kemarahan rakyat. Namun mari kita jaga aksi agar tidak merugikan sesama. Pemerintah berkomitmen mencari solusi terbaik.”
Sementara itu, polisi menyatakan sudah menahan hampir 950 orang di Jakarta terkait aksi anarkis. “Kami harus bertindak tegas. Demonstrasi boleh, tapi membakar fasilitas publik tidak bisa ditoleransi,” ujar Kadiv Humas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Sabtu (30/8/2025).
Situasi politik yang memanas memberi tekanan besar pada perekonomian. Nilai tukar rupiah anjlok hingga Rp 16.499 per dolar AS pada Jumat (29/8). Pada Sabtu pagi (30/8), kurs rata-rata bank besar mencatat level:
- BCA: Rp 16.400 (beli) – Rp 16.500 (jual)
- BRI: Rp 16.378 (beli) – Rp 16.579 (jual)
- BNI: Rp 16.462 (beli) – Rp 16.477 (jual)
“Pelemahan ini jelas dipengaruhi faktor politik domestik. Investor melihat ketidakpastian meningkat,” kata Ekonom BRI Danareksa, Rachmat Hidayat, dikutip Liputan6 (30/8).
Selain itu, sejumlah kedutaan asing mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya. Kedutaan Besar AS, Inggris, dan Australia menyarankan warganya menjauhi kerumunan dan membatasi mobilitas di kota-kota besar.
Di sektor digital, TikTok menghentikan sementara layanan siaran langsung (live) di Indonesia selama beberapa hari untuk mencegah penyebaran konten provokatif. “Keselamatan pengguna menjadi prioritas kami,” tulis pernyataan resmi TikTok dikutip Reuters.
Banyak kelompok sipil menilai bahwa aksi anarkis merupakan “akumulasi kemarahan” atas ketidakadilan sosial-ekonomi yang menumpuk.
“Ini bukan sekadar soal tunjangan DPR. Ini letupan dari rasa frustasi rakyat terhadap ketimpangan, harga kebutuhan yang terus naik, dan kurangnya ruang dialog,” kata Usman Hamid, Direktur Amnesty International Indonesia, kepada media, Sabtu (30/8/2025).
Namun, sebagian masyarakat mengaku khawatir dengan dampak aksi yang berujung kerusuhan. “Kami mendukung protes damai. Tapi kalau gedung-gedung dibakar, kami yang kecil juga jadi korban,” ujar Samsul, pedagang kaki lima di Makassar kepada media.
Gelombang protes ini disebut-sebut sebagai ujian besar pertama bagi pemerintahan Prabowo Subianto yang baru berjalan beberapa bulan. Setelah memenangkan Pilpres 2024, Prabowo berjanji akan mengedepankan stabilitas dan kesejahteraan rakyat. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan tantangan serius.
Analis politik Arya Fernandes dari CSIS menilai, “Krisis ini bisa menjadi titik balik. Jika pemerintah gagal meredam situasi, kepercayaan publik bisa runtuh cepat.”
Hingga Sabtu sore (30/8), aparat masih disiagakan di gedung-gedung DPRD seluruh Indonesia. Beberapa kota memberlakukan pembatasan jam malam. Di Jakarta, jalur transportasi umum dialihkan demi keamanan.
Pemerintah juga menyiapkan dialog dengan perwakilan ojek online dan serikat pekerja. “Kami membuka ruang diskusi. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan dengan musyawarah,” kata Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, daam keterangan.
Gelombang protes 30 Agustus 2025 menandai fase kritis dalam perjalanan politik Indonesia. Dari Makassar hingga Pekalongan, gedung-gedung parlemen menjadi sasaran amarah publik. Tragedi yang menewaskan Affan Kurniawan menambah luka kolektif bangsa.
Pertanyaan besar kini bergulir: akankah pemerintah berhasil mengembalikan kepercayaan rakyat? Atau justru krisis ini membuka babak baru instabilitas politik?
Yang jelas, jalan menuju rekonsiliasi masih panjang, dan bara kemarahan rakyat belum sepenuhnya padam.