BONA NEWS. Medan, Sumatera Utara. – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Medan turun ke jalan, Rabu siang (3/9/2025). Mereka mendatangi Kantor Wali Kota Medan dan melanjutkan aksi ke gedung DPRD Medan untuk menyampaikan 7 tuntutan besar terkait pembangunan kota, kesejahteraan guru honorer, ruang kreatif pemuda, dan transparansi pemerintah.
Ketua HMI Cabang Medan, M. Safrilla Sitorus, berorasi di depan Kantor Wali Kota Medan:
“Hari ini kami datang bukan untuk membuat gaduh, tapi untuk menyuarakan apa yang sudah lama dirasakan rakyat! Tempat hiburan malam ilegal dibiarkan menjamur, proyek mangkrak tak kunjung selesai, parkir amburadul, guru honorer hidup susah, pemuda tak punya ruang kreativitas! Apa kerja Pemko Medan selama ini?”
Mahasiswa menilai Wali Kota Medan gagal menjawab problem kota. Mereka menegaskan akan terus mengawal sampai ada perubahan nyata.
7 Tuntutan HMI Medan
- Menutup tempat hiburan malam ilegal yang menjadi sarang narkoba.
- Menyelesaikan proyek-proyek mangkrak seperti Plaza UMKM USU dan Stadion Teladan.
- Membenahi perparkiran yang selama ini merugikan masyarakat.
- Menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Medan.
- Memperhatikan kesejahteraan guru honorer yang masih jauh dari kata layak.
- Menyediakan ruang kreatif bagi pemuda di tiap kecamatan.
- Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas Pemko serta DPRD Medan dalam menjalankan kebijakan publik.
Wali Kota Medan Absen, Mahasiswa Kecewa
Massa HMI sempat menunggu di depan Kantor Wali Kota Medan. Namun, Wali Kota Rico Waas tidak hadir menemui mahasiswa.
Safrilla menegaskan:
“Kami kecewa, Wali Kota seolah tidak mau mendengar langsung suara rakyat yang kami bawa. Jangan hanya berani bicara di balik meja, hadapi mahasiswa di lapangan!”
Bobby Apriliano, pemerhati sosial dan kebijakan publik, menilai kepemimpinan Wali Kota Medan belum menepati janji kampanye:
“Selama Rico Waas jadi Wali Kota Medan belum ada gebrakan membangun kota Medan. Janji sebelum Pilkada hanya kenangan, hingga banyak lurah yang mengeluh adanya program yang harus dijalankan tapi dipaksa menggunakan uang pribadi lurah.” tegas Bobby Apriliano.
Merasa diabaikan Pemerintah Kota Medan, massa HMI bergerak ke gedung DPRD Medan. Aspirasi mereka diterima oleh tiga wakil ketua DPRD Medan dari partai berbeda:
- H. Zulkarnaen, S.K.M. – Wakil Ketua II DPRD Medan dari Gerindra
- H. Rajudin Sagala, S.Pd.I. – Wakil Ketua I DPRD Medan dari PKS
- Hadi Suhendra – Wakil Ketua III DPRD Medan dari Golkar
Ketiga wakil ketua bersama anggota DPRD dari fraksi masing-masing menegaskan bahwa tuntutan HMI akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme DPRD dan menekankan pentingnya aspirasi mahasiswa diterima secara damai dan tertib.
Aksi ini menegaskan peran mahasiswa sebagai pengawal aspirasi rakyat. HMI Cabang Medan menyuarakan persoalan nyata masyarakat, mulai dari proyek mangkrak, kesejahteraan guru honorer, hingga ruang kreatif bagi pemuda.
Dengan turun ke jalan dan menyampaikan tuntutan langsung ke DPRD Medan, HMI menunjukkan:
- Tekad untuk diperhatikan: Mahasiswa ingin ada tindak lanjut konkret, bukan sekadar janji.
- Kedisiplinan dalam aksi: Orasi dan penyampaian tuntutan berlangsung damai dan tertib.
- Tekanan bagi pemerintah dan DPRD: Aksi ini menjadi pengingat bahwa kebijakan publik harus sesuai kebutuhan rakyat.
HMI menekankan bahwa suara mahasiswa adalah bagian dari kontrol sosial yang menuntut perubahan nyata di kota Medan.
Demo HMI 3 September 2025 menegaskan satu hal: rakyat Medan butuh perubahan nyata. Mahasiswa sudah bersuara, aspirasi mereka telah diterima DPRD, dan kini giliran Pemko serta legislatif membuktikan komitmen mereka untuk merespons tuntutan rakyat.