BONA NEWS. Medan, Sumateta Utara. — Puluhan mahasiswa menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor DPD Partai Gerindra Sumatera Utara, Rabu malam (10/9/2025). Mereka mendesak partai segera mencopot Ajie Karim dari kursinya sebagai anggota DPRD Sumut. Dorongan itu muncul setelah video dirinya viral di media sosial saat berada di sebuah klub malam bersama perempuan dan menikmati alkohol.
Para mahasiswa menilai tindakan Ajie Karim mencoreng nama baik lembaga legislatif dan merusak citra wakil rakyat. Dalam orasinya, mereka menyebut peristiwa itu sebagai tamparan keras bagi moralitas pejabat publik.
“Kami minta Partai Gerindra tidak menutup mata. Anggota DPRD harus menjadi teladan, bukan justru menjadi bahan tontonan karena perilaku yang tidak pantas,” teriak salah seorang orator.
Selain itu, massa menuntut agar Gerindra segera mengajukan Pergantian Antar Waktu (PAW). Mereka menegaskan, jika partai bersikap lembek, maka kepercayaan masyarakat terhadap DPRD Sumut akan semakin runtuh.
“Kalau partai tidak tegas, bagaimana rakyat bisa percaya? Sanksi harus jelas, PAW harus segera dijalankan,” kata seorang koordinator aksi.
Aksi protes itu berlangsung tertib, meski diwarnai hujan hujatan terhadap Ajie Karim. Spanduk dan poster berisi sindiran keras turut dibentangkan mahasiswa. Beberapa di antaranya bertuliskan “Wakil Rakyat Kok Dugem?” dan “DPRD Bukan Tempat Foya-Foya”.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Sumut menyambut mahasiswa dan menerima aspirasi mereka. Ia mengatakan bahwa laporan dan tuntutan akan diteruskan ke struktur partai. Meski begitu, keputusan resmi mengenai status Ajie Karim masih menunggu hasil kajian internal. “Kami menerima tuntutan ini sebagai bentuk kepedulian masyarakat. Semua masukan akan kami proses sesuai mekanisme yang berlaku di partai,” ujarnya.
Sementara itu, Ajie Karim sendiri belum memberikan pernyataan terbuka terkait polemik yang menimpanya. Upaya sejumlah media untuk meminta klarifikasi hingga Rabu malam belum membuahkan hasil. Namun, di kalangan internal DPRD, kasus ini disebut sudah mencoreng wibawa institusi. Beberapa anggota dewan bahkan menilai, satu-satunya jalan untuk meredam keresahan publik adalah dengan pengunduran diri.
Pengamat politik dari Universitas Sumatera Utara, Dr. Rizal Hadi, menilai kasus Ajie Karim bisa menjadi ujian serius bagi Partai Gerindra dalam menjaga komitmen moral kadernya. “Kalau partai ingin tetap dipercaya, sikap tegas adalah jawabannya. Ini bukan sekadar masalah pribadi, tetapi menyangkut kredibilitas partai di mata publik,” ujarnya.
Kasus ini menambah panjang daftar sorotan publik terhadap perilaku pejabat di Sumut. Jika PAW diproses, maka kursi Ajie Karim kemungkinan besar akan digantikan oleh caleg Gerindra dengan perolehan suara terbanyak berikutnya pada Pemilu 2024. Hingga kini, masyarakat menunggu sikap resmi Gerindra sekaligus jawaban Ajie Karim atas desakan mundur yang semakin menguat.