BONA NEWS. Medan, Sumatera Utara. – Dunia hari ini memperingati Hari Demokrasi Internasional atau International Day of Democracy, yang ditetapkan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak tahun 2007 melalui Resolusi A/RES/62/7. Setiap tanggal 15 September, negara-negara anggota PBB, parlemen, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga media menyoroti pentingnya memperkuat demokrasi di tengah berbagai tantangan global.
Tahun 2025, tema resmi yang diangkat adalah “Achieving Gender Equality, Action by Action” (Mewujudkan Kesetaraan Gender, Aksi demi Aksi). Tema ini menegaskan perlunya langkah konkret dari parlemen dan pemerintah di seluruh dunia untuk menjamin bahwa perempuan memiliki ruang yang setara dalam politik, hukum, dan pengambilan keputusan publik.
Sejarah Hari Demokrasi Internasional
Hari Demokrasi Internasional pertama kali diperingati pada tahun 2008, setahun setelah resolusi resmi dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB. Momentum ini lahir dari semangat Deklarasi Universal tentang Demokrasi yang diadopsi Inter-Parliamentary Union (IPU) pada tahun 1997.
Deklarasi tersebut menegaskan bahwa demokrasi adalah nilai universal yang berbasis pada penghormatan terhadap hak asasi manusia, kebebasan fundamental, dan supremasi hukum. Sejak saat itu, demokrasi dipandang bukan hanya sistem politik, melainkan juga mekanisme untuk menjamin partisipasi rakyat dalam pembangunan.
Pada tahun ini, fokus peringatan adalah kesetaraan gender. IPU dalam rilis resminya per 12 September 2025 menyatakan bahwa meskipun jumlah perempuan di parlemen dunia meningkat dari 18,3% pada tahun 2005 menjadi 27% pada tahun 2025, angka ini masih jauh dari target kesetaraan penuh.
Presiden IPU, Tulia Ackson, dalam pernyataannya pada 13 September 2025 menegaskan:
“Kita tidak bisa hanya puas dengan representasi simbolis. Parlemen harus mengambil langkah nyata untuk memastikan perempuan memiliki pengaruh sejati dalam pembuatan keputusan.”
Di Indonesia, isu ini juga relevan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per September 2025, keterwakilan perempuan di DPR RI mencapai 23,6%, meningkat tipis dibandingkan 2019 yang sebesar 20,8%. Namun, angka itu masih di bawah target 30% kuota perempuan sebagaimana diamanatkan dalam UU Pemilu.
Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, dalam pidato resminya pada 15 September 2025 di Markas Besar PBB, New York, mengingatkan bahwa demokrasi global sedang menghadapi “krisis kepercayaan.”
Ia menyampaikan:
“Kita menyaksikan penyempitan ruang sipil, meningkatnya disinformasi, polarisasi ekstrem, dan serangan terhadap jurnalis serta pembela HAM. Demokrasi tidak boleh berhenti pada retorika. Ia harus hidup dalam tindakan nyata, dari partisipasi pemilu hingga transparansi pemerintah.”
Guterres juga menekankan perlunya memperkuat literasi digital, khususnya untuk menghadapi disinformasi politik yang kian masif menjelang pemilu di banyak negara.
Tantangan demokrasi tidak hanya terjadi di negara berkembang, tetapi juga di negara maju. Berdasarkan laporan Freedom House per September 2025, indeks kebebasan global menunjukkan bahwa hanya 20% populasi dunia yang hidup di negara dengan sistem demokrasi penuh.
Beberapa tantangan utama demokrasi saat ini meliputi:
- Disinformasi dan hoaks – Teknologi kecerdasan buatan (AI) membuat penyebaran informasi palsu lebih cepat dan sulit dibendung.
- Penyempitan ruang sipil – Aktivis, jurnalis, dan LSM di banyak negara menghadapi pembatasan kebebasan berekspresi.
- Polarisasi politik – Masyarakat terbelah dalam kubu ekstrem, mengancam kohesi sosial.
- Ketidaksetaraan gender dan sosial – Perempuan, minoritas, dan kelompok rentan seringkali terpinggirkan dalam proses politik.
Suara dari Indonesia
Peringatan Hari Demokrasi Internasional juga dirayakan di Indonesia. Ketua DPR RI Puan Maharani, dalam pidatonya pada 15 September 2025, menegaskan bahwa demokrasi Indonesia masih menghadapi tantangan besar.
“Kita bersyukur demokrasi Indonesia terus berkembang pascareformasi. Namun kita juga harus jujur, praktik politik uang, polarisasi, dan rendahnya partisipasi perempuan masih menjadi pekerjaan rumah besar,” ujar Puan.
Sementara itu, Ketua Komnas Perempuan Andy Yentriyani dalam konferensi pers pada 14 September 2025 menambahkan bahwa demokrasi tidak bisa lepas dari isu kesetaraan gender.
“Kita tidak hanya menuntut keterwakilan perempuan 30% di parlemen, tetapi juga memastikan suara perempuan berpengaruh dalam kebijakan publik,” ujarnya.
Data Kementerian Dalam Negeri per September 2025 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi pemilih dalam pemilu serentak 2024 mencapai 80,9%, naik dari 81,9% pada 2019. Meski angka ini tinggi, partisipasi aktif warga dalam proses politik di luar pemilu masih rendah.
Peneliti LIPI, Firman Noor, pada 15 September 2025 menekankan:
“Partisipasi demokrasi tidak bisa hanya diukur dari jumlah pemilih. Demokrasi sejati hadir jika warga juga terlibat dalam pengawasan kebijakan, penyusunan anggaran, dan musyawarah pembangunan daerah.”
Hari Demokrasi Internasional 2025 diperingati dengan berbagai cara:
- Di Swiss, IPU mengadakan forum parlemen dunia bertajuk From Voice to Action yang membahas strategi konkret meningkatkan partisipasi perempuan.
- Di Kenya, pemerintah dan LSM lokal menggelar lokakarya literasi digital untuk pemuda guna melawan hoaks politik.
- Di Indonesia, KPU dan Bawaslu mengadakan seminar nasional di Jakarta bertema Demokrasi dan Generasi Z, yang fokus pada partisipasi politik anak muda.
Salah satu isu baru yang mengemuka tahun ini adalah peran teknologi. Media sosial, kecerdasan buatan, dan big data memainkan peran besar dalam membentuk opini publik.
Laporan UNESCO per September 2025 mencatat bahwa 65% generasi muda di Asia Tenggara mendapatkan informasi politik pertama kali dari media sosial, bukan media arus utama. Hal ini membawa peluang sekaligus risiko.
Memperingati Hari Demokrasi Internasional 2025, dunia kembali diingatkan bahwa demokrasi bukanlah tujuan akhir, melainkan proses yang terus berkembang.
Di tengah polarisasi politik, krisis iklim, serta perkembangan teknologi yang cepat, demokrasi dituntut untuk lebih inklusif, transparan, dan responsif.
Sebagaimana ditegaskan oleh Sekjen PBB Guterres dalam pidatonya:
“Demokrasi akan bertahan jika rakyat percaya bahwa suara mereka dihitung, hak mereka dilindungi, dan masa depan mereka dijamin.”
Hari Demokrasi Internasional 2025 menjadi momentum refleksi bagi dunia, termasuk Indonesia, untuk meneguhkan kembali nilai-nilai demokrasi.
Dengan tema “Achieving Gender Equality, Action by Action”, masyarakat global diajak untuk memastikan bahwa demokrasi bukan hanya slogan, melainkan hadir dalam tindakan nyata yang menjamin kesetaraan, keadilan, dan keterlibatan semua pihak, tanpa kecuali.
Di tengah tantangan disinformasi, polarisasi, dan ketidaksetaraan, demokrasi tetap menjadi satu-satunya jalan menuju masa depan yang lebih adil dan berkelanjutan.