NONA NEWS. Denpasar, Bali. – Bali, salah satu destinasi wisata paling populer di dunia, resmi melarang pembangunan hotel dan restoran baru di atas lahan pertanian, terutama sawah. Keputusan ini diumumkan pemerintah provinsi setelah banjir bandang yang menewaskan sedikitnya 18 orang dan menimbulkan kerugian besar pada awal bulan September lalu.
Larangan ini dianggap sebagai tonggak penting dalam upaya menyelamatkan lingkungan Bali yang selama beberapa dekade terakhir tertekan oleh pembangunan pariwisata yang masif. Namun, kebijakan ini juga menimbulkan perdebatan: antara menjaga kelestarian alam dan memenuhi kebutuhan ekonomi yang sangat bergantung pada sektor pariwisata.
Banjir bandang yang melanda beberapa wilayah di Bali pada 4 September 2025 menjadi titik balik. Hujan deras yang turun selama dua hari berturut-turut menyebabkan sungai meluap dan air bah menghancurkan puluhan rumah, merusak jalan, dan menelan korban jiwa. Setidaknya 18 orang meninggal dunia, puluhan luka-luka, dan ribuan warga mengungsi sementara.
Ahli lingkungan menilai bencana ini bukan sekadar fenomena alam biasa. Mereka menyebutnya sebagai konsekuensi dari alih fungsi lahan pertanian yang terlalu cepat. “Bali kehilangan ribuan hektare sawah dalam dua dekade terakhir. Sawah yang berfungsi sebagai daerah resapan air kini berubah menjadi beton dan aspal. Dampaknya, air hujan tidak bisa terserap dengan baik,” jelas Made Sutrisna, dosen lingkungan Universitas Udayana, kepada wartawan pada 11 September 2025.
Tragedi ini menjadi pukulan telak bagi pemerintah daerah. Gubernur Bali, I Wayan Arimbawa, dalam konferensi pers pada 10 September 2025, menegaskan bahwa bencana tersebut harus menjadi pelajaran berharga.
“Kami tidak bisa lagi mengorbankan lingkungan demi pariwisata jangka pendek. Bali harus diselamatkan sebelum terlambat,” ujarnya.
Isi Kebijakan Baru
Kebijakan larangan pembangunan hotel dan restoran baru di atas lahan pertanian Bali dituangkan dalam Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2025. Beberapa poin penting di dalamnya antara lain:
- Tidak ada izin baru untuk hotel, vila, atau restoran yang berdiri di atas sawah dan lahan pertanian produktif.
- Pembangunan hanya diperbolehkan di kawasan yang sudah ditetapkan dalam rencana tata ruang kota/kabupaten.
- Pemerintah akan melakukan audit izin lama untuk memastikan tidak ada penyalahgunaan aturan.
- Petani yang mempertahankan lahan pertaniannya akan mendapat insentif berupa keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB) serta bantuan pupuk bersubsidi.
Aturan ini mulai berlaku efektif 1 Oktober 2025. Proyek yang sudah dalam tahap pembangunan tetapi belum mengantongi izin final akan dihentikan sementara hingga dilakukan evaluasi.
Krisis Lahan Pertanian Bali
Data dari Dinas Pertanian Bali menunjukkan bahwa pada tahun 2000 luas sawah di Bali mencapai sekitar 86 ribu hektare. Namun, pada 2025 jumlah itu menyusut drastis menjadi hanya 49 ribu hektare. Setiap tahun rata-rata 1.500 hektare sawah beralih fungsi menjadi hotel, vila, restoran, atau perumahan.
Padahal, sistem subak—sistem irigasi tradisional Bali yang sudah diakui UNESCO sebagai warisan budaya dunia—sangat bergantung pada keberadaan sawah yang luas.
“Kalau sawah habis, subak juga terancam punah. Itu bukan sekadar hilangnya lahan, tapi juga hilangnya budaya,” kata I Gusti Putu Ariana, tokoh masyarakat dan pengurus Subak di Tabanan, kepada wartawan Minggu (14/9/2025).
Selain itu, alih fungsi lahan juga berdampak pada ketahanan pangan Bali. Pulau yang dahulu mampu memenuhi kebutuhan beras sendiri, kini harus mengimpor beras dari Jawa dan Sulawesi.
Kebijakan ini menuai reaksi beragam. Asosiasi Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali menyatakan keberatan. Ketua PHRI Bali, Ni Luh Suryawati, dalam pernyataannya pada 15 September 2025, menilai aturan tersebut bisa menghambat investasi. “Kami memahami alasan lingkungan, tapi jangan sampai ini membuat Bali kehilangan daya saing. Investor bisa lari ke Lombok atau destinasi lain,” ujarnya.
Namun, sebagian pengusaha pariwisata justru mendukung. Mereka berpendapat bahwa Bali sudah “terlalu penuh”. Jumlah kamar hotel di Bali saat ini mencapai lebih dari 160 ribu unit, sementara tingkat hunian rata-rata hanya sekitar 55%. “Daripada bangun hotel baru, lebih baik tingkatkan kualitas dan layanan yang ada,” kata Made Wijaya, pemilik salah satu hotel butik di Ubud, saat diwawancarai, Sabtu (13/9/2025).
Para akademisi dan aktivis lingkungan menyambut positif kebijakan ini. Mereka menilai langkah tersebut sangat penting untuk mengendalikan kerusakan lingkungan.
“Larangan ini bukan berarti anti-pariwisata. Justru kebijakan ini akan menyelamatkan pariwisata Bali sendiri. Jika lingkungan rusak, siapa yang mau datang ke Bali?” kata Ni Komang Dewi, peneliti pariwisata berkelanjutan dari Universitas Pendidikan Ganesha, Jum’at (12/9/2025).
Sementara itu, aktivis dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Bali menegaskan bahwa aturan ini baru langkah awal. “Larangan saja tidak cukup. Pemerintah harus tegas menindak pelanggaran izin yang sudah marak. Kalau tidak, aturan tinggal kertas,” tegas mereka dalam pernyataan resmi yang dirilis, Selasa (16/9/2025).
Suara Petani: Antara Lega dan Khawatir
Di sisi lain, para petani menyambut aturan ini dengan rasa lega. Mereka merasa perjuangan mempertahankan sawah akhirnya mendapat dukungan nyata dari pemerintah. “Selama ini kami sering dipaksa menjual tanah karena nilai jualnya tinggi untuk vila. Sekarang ada perlindungan, kami lebih tenang,” ujar Wayan Karta, petani di Gianyar, Minggu (14/9/2025).
Namun, sebagian petani juga masih khawatir soal kesejahteraan. Harga gabah sering jatuh, biaya pupuk naik, dan hasil pertanian kadang tidak mencukupi kebutuhan hidup. Mereka berharap janji pemerintah memberi insentif benar-benar direalisasikan.
“Kalau pemerintah serius bantu, kami tidak akan jual sawah,” kata Putu Sulastri, petani di Tabanan, dlam keterangan kepada wartawan, Senin (15/9/2025).
Ekonom memperkirakan kebijakan ini bisa berdampak ganda. Dalam jangka pendek, mungkin terjadi penurunan investasi baru di sektor pariwisata. Namun dalam jangka panjang, larangan ini bisa mendorong kualitas pariwisata Bali meningkat.
“Wisatawan global kini semakin peduli pada isu keberlanjutan. Jika Bali berhasil menjaga alamnya, itu justru akan meningkatkan daya tarik jangka panjang,” jelas Dr. Aditya Mahardika, ekonom dari Universitas Indonesia, dalam diskusi daring, Rabu (17/9/2025).
Selain itu, dengan melindungi lahan pertanian, Bali juga bisa mengembangkan pariwisata berbasis agroekologi. Wisata sawah, wisata subak, dan wisata desa berkelanjutan bisa menjadi daya tarik baru.
Menatap Masa Depan Bali
Keputusan ini menjadi sinyal bahwa Bali mulai berani mengubah arah pembangunan. Tidak hanya mengejar kuantitas wisatawan, tapi juga kualitas dan keberlanjutan. Meski tantangan masih besar, terutama dalam penegakan aturan dan konsistensi kebijakan, banyak pihak menilai langkah ini patut diapresiasi.
“Bali selalu dikenal sebagai pulau surga. Tapi surga itu bisa hilang jika alamnya hancur. Kebijakan ini adalah cara untuk menjaga surga tetap ada,” kata Gubernur Arimbawa menutup konferensi pers pada 10 September 2025.
Larangan pendirian hotel dan restoran baru di lahan pertanian Bali adalah kebijakan berani sekaligus berisiko. Di satu sisi, ia menjawab keresahan warga dan aktivis yang melihat alam Bali semakin tertekan. Di sisi lain, ia menantang pola pikir lama yang selalu mengandalkan pariwisata massal sebagai sumber ekonomi utama.
Kini, semua mata tertuju pada bagaimana aturan ini dijalankan. Apakah pemerintah bisa konsisten menegakkan larangan? Apakah petani benar-benar mendapat insentif yang dijanjikan? Dan apakah pelaku pariwisata mampu beradaptasi dengan arah baru yang lebih berkelanjutan?
Satu hal yang pasti, masa depan Bali sebagai destinasi wisata dunia sangat bergantung pada bagaimana pulau ini menjaga keseimbangan antara alam, budaya, dan ekonomi. Dan kebijakan larangan ini bisa menjadi titik awal perubahan besar.