BONA NEWS. Jakarta, Indonesia. – Pada Senin, 22 September 2025, ribuan buruh dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung DPR/MPR RI, Jakarta Pusat. Aksi ini merupakan bagian dari serangkaian demonstrasi nasional yang menuntut perubahan signifikan dalam kebijakan ketenagakerjaan di Indonesia.
Dalam aksi tersebut, buruh menyuarakan lima tuntutan utama yang dianggap krusial untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di Indonesia:
- Mendukung Polri Menegakkan Hukum Secara Profesional dan Transparan
Buruh mendesak agar Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjalankan tugasnya dengan profesionalisme tinggi dan transparansi, serta mendengarkan aspirasi masyarakat. - Mendorong Pengesahan RUU Ketenagakerjaan yang Pro-Buruh
Buruh menuntut agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan yang berpihak pada hak-hak pekerja dan meningkatkan perlindungan bagi mereka. - Menolak Kebijakan Upah Murah dan Mendorong Kenaikan Upah yang Layak
Buruh menuntut agar kebijakan upah murah dihentikan dan memastikan adanya peningkatan kesejahteraan bagi pekerja melalui kenaikan upah yang layak. - Menghapus Sistem Outsourcing yang Merugikan Pekerja
Buruh menuntut penghapusan sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja dan mengurangi hak-hak mereka. - Menegakkan Supremasi Sipil dan Menjaga Demokrasi
Buruh mendesak agar prinsip supremasi sipil ditegakkan, memastikan bahwa kebijakan negara berpihak pada kepentingan masyarakat sipil dan demokrasi.
Aksi ini diikuti oleh ribuan buruh dari berbagai daerah di Indonesia, yang datang membawa bendera merah putih serta bendera konfederasi yang didominasi warna biru. Untuk mengamankan jalannya aksi, Polda Metro Jaya menurunkan 5.367 personel gabungan dari Polri, TNI, dan Pemda DKI Jakarta. Selain itu, dilakukan pengalihan arus lalu lintas di sekitar lokasi aksi untuk menghindari kemacetan dan memastikan kelancaran kegiatan.
Audiensi dengan Pimpinan DPR
Perwakilan buruh diterima oleh Ketua DPR Puan Maharani untuk menyampaikan tuntutan mereka secara langsung. Dalam audiensi tersebut, Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea menegaskan bahwa aksi ini merupakan bentuk dukungan terhadap Polri agar semakin profesional dan transparan dalam menegakkan hukum. Selain itu, Said Iqbal, Presiden KSPI, menyampaikan bahwa buruh mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam melaksanakan program-program pro rakyat yang berpihak pada kesejahteraan masyarakat pekerja.
Aksi unjuk rasa ini berlangsung tertib dan damai. Massa aksi mulai membubarkan diri sekitar pukul 15.00 WIB setelah pertemuan dengan pimpinan DPR selesai. Polisi yang bertugas ikut mengatur lalu lintas, dan setelah mereka bubar, lalu lintas di Jalan Gatot Subroto kembali lancar.
Aksi unjuk rasa buruh pada 22 September 2025 ini menunjukkan bahwa buruh di Indonesia semakin vokal dalam menyuarakan hak-hak mereka. Dengan tuntutan yang jelas dan terstruktur, mereka berharap dapat mendorong perubahan kebijakan yang lebih berpihak pada kesejahteraan pekerja. Dukungan terhadap Polri untuk menegakkan hukum secara profesional dan transparan juga menjadi bagian penting dari tuntutan mereka, mencerminkan harapan akan sistem hukum yang adil dan tidak diskriminatif.
Melalui aksi ini, buruh berharap dapat membangun dialog konstruktif dengan pemerintah dan DPR untuk mewujudkan kebijakan ketenagakerjaan yang lebih baik dan berkeadilan. Aksi ini juga menjadi momentum bagi masyarakat luas untuk lebih peduli terhadap isu-isu ketenagakerjaan dan berpartisipasi aktif dalam memperjuangkan hak-hak pekerja di Indonesia.
Dengan semangat persatuan dan perjuangan, buruh Indonesia terus berupaya untuk mewujudkan kondisi kerja yang lebih baik, upah yang layak, dan perlindungan hukum yang kuat bagi seluruh pekerja di tanah air.