BONA NEWS. Medan, Sumatera Utara. – Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) menargetkan percepatan pembangunan infrastruktur strategis sepanjang tahun 2025. Program ini mencakup pembangunan dan peningkatan jalan sepanjang 44,95 kilometer, pembangunan dua daerah irigasi (DI), serta pembangunan dan perbaikan lima jembatan di berbagai kabupaten/kota. Proyek tersebut dilaksanakan melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) dan Program Strategis Daerah (PSD) yang diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperkuat ketahanan pangan, serta meningkatkan aksesibilitas antarwilayah.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sumut, Hendra Dermawan Siregar, mengatakan proyek infrastruktur strategis tahun ini dirancang dengan konsep “infrastruktur terintegrasi”. Artinya, pembangunan jalan, jembatan, dan irigasi dilakukan secara selaras sehingga manfaatnya langsung dirasakan masyarakat.
“Jalan yang dibangun harus terhubung dengan jembatan yang kokoh, dan irigasi yang tersedia harus mendukung produktivitas pertanian di wilayah tersebut. Semua proyek ini ditargetkan selesai di tahun 2025,” kata Hendra, Senin (22/9/2025).
Berdasarkan data resmi Pemprov, dari total 44,95 km jalan yang akan ditangani pada 2025, sekitar 37,96 km masuk dalam program PHTC. Peningkatan jalan tersebut tersebar di sejumlah wilayah strategis.
- Kepulauan Nias mendapat porsi terbesar dengan 27,6 km peningkatan jalan. Akses di pulau ini selama bertahun-tahun menjadi keluhan warga karena kondisi jalan yang rusak parah.
- Humbang Hasundutan (Humbahas) akan mendapatkan 4 km perbaikan jalan, terutama pada ruas yang menghubungkan sentra produksi pertanian dengan pusat distribusi.
- Serdang Bedagai (Sergai) kebagian 6 km jalan yang akan ditingkatkan untuk memperlancar mobilitas barang dan jasa.
Selain jalan, Pemprov juga membangun dua daerah irigasi baru. Pertama, DI Bah Kora di Kabupaten Simalungun yang akan mengairi ratusan hektare sawah masyarakat. Kedua, DI Pekan Kemis di Serdang Bedagai yang diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan di kawasan pantai timur Sumut.
Untuk sektor jembatan, ada lima unit yang masuk dalam program 2025. Tiga di antaranya pembangunan baru, yakni Jembatan Idano Noyo di Nias Barat, Jembatan Titi Keramat di Deliserdang, dan Jembatan Aek Pordomuan di Tapanuli Utara. Sementara satu jembatan akan diperbaiki, yaitu Jembatan Aek Batang Angkola di Padang Sidempuan. Melalui PSD, Pemprov juga akan membangun Jembatan Aek Sipange di Tapanuli Selatan.
Program Strategis Daerah: Tebing Sungai dan Jalan Struktural
Selain PHTC, Pemprov Sumut juga melaksanakan Program Strategis Daerah (PSD). Fokus utama program ini adalah mitigasi bencana dan perbaikan akses jalan di daerah terpencil.
Melalui PSD, pemerintah akan melakukan penguatan tebing sungai di tiga lokasi rawan longsor: Sungai Aek Rukkare di Padang Sidempuan, Sungai Aek Sirahar di Tapanuli Tengah, dan Sungai Bah Lombot di Simalungun. Selain itu, rehabilitasi tanggul Sungai Kualuh di Labuhanbatu Utara (Labura) juga akan dilaksanakan untuk mengurangi risiko banjir.
Di sektor jalan, PSD menargetkan peningkatan jalan struktural sepanjang 3,87 km di Kabupaten Dairi dan 3,10 km di Labura. Ruas-ruas ini dinilai penting karena menghubungkan desa-desa dengan pusat kegiatan ekonomi.
Untuk membiayai seluruh proyek tersebut, Dinas PUPR Sumut mengalokasikan anggaran sekitar Rp1,28 triliun. Dana itu bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumut tahun 2025.
Anggaran terbagi untuk pembangunan jalan, irigasi, jembatan, penguatan tebing sungai, rehabilitasi tanggul, serta pemeliharaan rutin jalan provinsi. Bahkan, sekitar Rp41 miliar dialokasikan khusus untuk perawatan jalan provinsi sepanjang 720 km di 33 kabupaten/kota.
“Total panjang jalan provinsi Sumut sekitar 3.005 km. Dari jumlah itu, 72,76 persen kondisinya sudah mantap. Namun masih ada sekitar 30 persen atau 900 km yang kondisinya kurang baik. Itulah yang kita dorong perbaikannya secara bertahap,” ujar Hendra.
Sejak beberapa tahun terakhir, kondisi jalan di Sumut memang menjadi sorotan publik. Meski sebagian besar sudah masuk kategori mantap, masih ada banyak ruas jalan provinsi yang berlubang, bergelombang, bahkan belum beraspal.
Di Kepulauan Nias misalnya, masyarakat kerap mengeluhkan jalan yang sulit dilalui terutama saat musim hujan. Akses darat yang buruk menyebabkan harga barang lebih mahal, ongkos logistik tinggi, dan waktu tempuh lebih lama. Karena itu, proyek jalan di Nias mendapat porsi terbesar pada 2025.
Hal serupa juga terjadi di Humbang Hasundutan dan Serdang Bedagai. Ruas jalan yang menghubungkan kawasan pertanian ke pasar tradisional rusak parah, sehingga menyulitkan distribusi hasil panen.
Pembangunan dua daerah irigasi dan rehabilitasi lahan irigasi mencakup sekitar 1.588 hektare sawah di Simalungun dan Serdang Bedagai. Menurut data PUPR, irigasi baru ini akan meningkatkan produktivitas petani padi, jagung, dan hortikultura.
“Kalau irigasi lancar, petani bisa panen lebih sering. Dengan begitu, ketahanan pangan di Sumut akan semakin kuat,” kata Hendra.
Sektor pertanian memang menjadi salah satu fokus Pemprov. Selama ini, banyak sawah di Sumut yang bergantung pada hujan, sehingga rawan gagal panen saat musim kemarau panjang. Dengan adanya irigasi permanen, produktivitas diyakini meningkat.
Mitigasi Bencana Lewat Tebing Sungai dan Tanggul
Selain memperbaiki akses jalan dan jembatan, Pemprov juga serius menangani ancaman bencana alam. Daerah seperti Padang Sidempuan, Tapanuli Tengah, dan Simalungun rawan longsor akibat tebing sungai yang tergerus aliran air. Sementara di Labura, tanggul Sungai Kualuh kerap jebol saat debit air meningkat.
Melalui PSD, proyek penguatan tebing dan rehabilitasi tanggul diharapkan mampu mencegah kerugian ekonomi dan korban jiwa akibat banjir dan longsor.
Meski target pembangunan sudah jelas, pelaksanaan proyek tidak lepas dari tantangan. Pertama, persoalan pembebasan lahan. Beberapa proyek jalan dan jembatan melewati lahan masyarakat yang membutuhkan proses ganti rugi.
Kedua, faktor cuaca. Sumut dikenal dengan curah hujan tinggi, sehingga proyek di daerah perbukitan atau kepulauan rawan terhambat.
Ketiga, soal pengawasan kualitas. Pemerintah menegaskan agar kontraktor menjaga standar mutu konstruksi. Jalan dan jembatan tidak boleh cepat rusak karena akan membuang anggaran negara.
“Pengawasan kita lakukan ketat. Setiap proyek akan dipantau agar selesai tepat waktu dan kualitasnya terjamin,” ujar Hendra.
Dengan selesainya seluruh proyek pada 2025, Pemprov berharap mobilitas masyarakat semakin lancar, biaya logistik turun, dan perekonomian daerah tumbuh. Akses jalan yang lebih baik juga akan membuka peluang investasi dan pariwisata, terutama di daerah terpencil seperti Nias.
Warga setempat pun menaruh harapan besar. Dekkol, seorang petani di Simalungun, misalnya, menyatakan pembangunan DI Bah Kora akan membantu mereka mengatasi kesulitan air saat musim kemarau.
“Kalau irigasi jadi, kami bisa tanam padi lebih pasti,” ujarnya.
Sementara warga di Nias Barat, Ekarlaiyya menilai pembangunan Jembatan Idano Noyo akan mempersingkat waktu tempuh antar desa yang selama ini terputus oleh sungai.
“Kami tidak sabar jembatan selesai, supaya anak-anak sekolah tidak lagi harus menyeberang dengan rakit,” ujarnya.
Dengan total Rp1,28 triliun anggaran, target pembangunan 44,95 km jalan, dua daerah irigasi, lima jembatan, serta penguatan tebing sungai dan rehabilitasi tanggul, Pemprov Sumut menegaskan komitmennya membangun infrastruktur yang strategis dan terintegrasi pada 2025.
Meskipun masih ada tantangan di lapangan, pemerintah optimistis seluruh proyek dapat diselesaikan tahun ini. Harapannya, Sumatera Utara semakin terkoneksi, ketahanan pangan membaik, bencana dapat diminimalkan, dan kesejahteraan masyarakat meningkat.