BONA NEWS. Jakarta, Indoneaia. – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indomesia (DPR RI) menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (23/9/2025) dengan total belanja negara mencapai Rp3.842,7 triliun. Persetujuan ini menjadi dasar pelaksanaan program prioritas nasional tahun depan.
APBN 2026 disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 5,4%, dengan defisit sebesar 2,68% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Rencana belanja dan pendapatan dirancang agar tetap sejalan dengan prinsip fiskal berkelanjutan, sambil memastikan sektor-sektor strategis mendapatkan alokasi memadai.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan bahwa APBN 2026 dibuat untuk menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, dan alokasi belanja pada sektor prioritas. “Pemerintah memastikan setiap rupiah dari APBN memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” katanya dalam rapat paripurna.
Pendapatan negara 2026 diproyeksikan Rp3.153,6 triliun, terdiri dari:
- Pajak: Rp2.357,7 triliun
- Kepabeanan & Cukai: Rp336 triliun
- Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp459,2 triliun
Sementara belanja negara mencapai Rp3.842,7 triliun, yang dialokasikan untuk sektor:
- Pendidikan
- Kesehatan
- Infrastruktur dan energi
- Perlindungan sosial
- Industri dan UMKM
- Pertahanan dan keamanan
Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan, “APBN 2026 menjadi dasar pelaksanaan program prioritas nasional dengan pengawasan DPR yang ketat.”
Defisit sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% PDB masih berada dalam batas aman sesuai Undang-Undang APBN.
Fokus Prioritas Anggaran 2026
Sektor industri nasional dan UMKM menjadi salah satu fokus utama. Pemerintah menargetkan:
- Modernisasi manufaktur untuk meningkatkan daya saing global
- Hilirisasi industri strategis untuk mengurangi ketergantungan impor
- Dukungan inovasi teknologi
- Penguatan kapasitas UMKM melalui akses permodalan dan pelatihan
Ketua DPR Puan Maharani menegaskan, “APBN 2026 memberikan fondasi bagi pertumbuhan industri dan UMKM agar ekonomi lebih merata, dengan penciptaan lapangan kerja baru sebagai tujuan utama.”
Ekonomi berbasis industri dan UMKM diharapkan dapat meningkatkan ekspor dan memperkuat struktur ekonomi nasional.
APBN 2026 juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan energi. Program ini mencakup:
- Jalan tol, pelabuhan, dan bandara untuk mendukung konektivitas antarwilayah
- Pembangunan dan distribusi listrik di daerah tertinggal
- Peningkatan kapasitas energi terbarukan untuk mendukung industrialisasi
Belanja infrastruktur diharapkan mempercepat distribusi logistik dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menekankan, “Investasi infrastruktur yang tepat sasaran tidak hanya memperkuat ekonomi, tetapi juga mempermudah akses masyarakat ke layanan publik dan pasar.”
Pendidikan dan Kesehatan
Sektor sosial tetap menjadi fokus utama. Anggaran dialokasikan untuk:
- Peningkatan kualitas guru dan fasilitas sekolah
- Program beasiswa bagi siswa berprestasi
- Perluasan layanan BPJS dan rumah sakit daerah
- Kesiapsiagaan bencana
Purbaya menyatakan, “Investasi di pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama bagi produktivitas dan daya saing jangka panjang.”
Langkah ini diharapkan memperkuat kapasitas sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi kompetisi global.
APBN 2026 mengalokasikan Rp508,2 triliun untuk perlindungan sosial, yang mencakup:
- Bantuan langsung tunai untuk keluarga kurang mampu
- Subsidi energi agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau
- Program jaminan sosial dan kesehatan
“Alokasi ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah, sekaligus mendorong konsumsi domestik,” ujar Menteri Keuangan.
Program perlindungan sosial juga diharapkan membantu masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan harga komoditas dan inflasi.
Anggaran pertahanan meningkat menjadi Rp335,3 triliun, yang digunakan untuk:
- Pemeliharaan dan modernisasi alutsista TNI
- Gaji dan tunjangan personel
- Penguatan kemampuan pertahanan strategis
Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengatakan, “Anggaran pertahanan ini memperkuat kedaulatan negara dan kesiapan TNI, namun tetap seimbang dengan sektor lain dalam APBN.”
Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto menambahkan, alokasi ini juga mendukung stabilitas nasional dan iklim investasi.
Pemerintah merancang APBN 2026 untuk menghadapi risiko global, antara lain:
- Fluktuasi harga minyak dan energi
- Ketidakpastian pasar internasional
- Perlambatan ekonomi dunia
Strategi utama meliputi:
- Penguatan sektor domestik seperti pangan, energi, dan manufaktur
- Diversifikasi pertumbuhan ekonomi agar tidak bergantung pada komoditas tertentu
- Investasi regional dan hilirisasi industri
- Dukungan UMKM dan sektor kreatif
Dengan strategi ini, APBN diharapkan menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan inklusif.
Proyeksi Makro APBN 2026
- Pertumbuhan ekonomi: 5,4%
- Inflasi: 2,5%
- Nilai tukar Rupiah: Rp16.500/USD
- Harga minyak ICP: US$70/barel
- Lifting minyak: 610 ribu barel/hari
- Lifting gas: 984 ribu barel setara minyak/hari
Asumsi ini menjadi dasar penyusunan belanja dan perhitungan defisit APBN.
Proses Persetujuan DPR
RAPBN 2026 dibahas melalui tahapan Banggar DPR dan konsultasi lintas komisi. Persetujuan final diberikan pada rapat paripurna 23 September 2025 di Gedung Nusantara, Senayan.
Ketua DPR Puan Maharani menekankan, “Pengesahan ini menjadi landasan pelaksanaan program prioritas nasional dengan pengawasan DPR yang ketat.”
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan, “Keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, dan sektor prioritas menjadi fokus utama APBN 2026.”
Hadir pula Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan anggota DPR lintas komisi dalam rapat tersebut.
Anggota DPR menyambut baik persetujuan APBN 2026, namun menekankan pentingnya pengawasan dan transparansi belanja. Komisi XI menyoroti efektivitas belanja publik, agar setiap rupiah digunakan secara tepat dan memberi manfaat langsung.
Publik diharapkan merasakan manfaat APBN melalui:
- Layanan publik lebih baik
- Lapangan kerja yang meningkat
- Infrastruktur memadai
- Program perlindungan sosial yang efektif
Pengesahan APBN 2026 pada 23 September 2025 menegaskan komitmen pemerintah dan DPR untuk:
- Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
- Memperkuat sektor industri dan UMKM
- Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur
- Menjaga stabilitas fiskal dan keamanan nasional
Dengan pengawasan DPR yang ketat dan pelaksanaan program yang tepat, APBN 2026 diharapkan memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia, sekaligus memperkuat daya saing nasional di tengah ketidakpastian global.