BONA NEWS. Pematang Siantar, Sumatera Utara. – Sekelompok warga, yang sebagian besar merupakan pedagang Pasar Horas, menggelar aksi demonstrasi di kawasan Pasar Horas, Pematangsiantar, pada sekitar pukul 21.30 WIB. Aksi ini berlangsung di Jalan Merdeka, tepat di depan gedung Pasar Horas, dan menarik perhatian masyarakat sekitar serta menjadi sorotan media sosial. Demonstrasi malam hari ini merupakan bentuk protes pedagang terhadap rencana relokasi sementara dan pembangunan pasar darurat yang dinilai belum jelas dan merugikan mereka.
Aksi yang dilakukan oleh Komunitas Pedagang Pasar Horas (KP2H) ini berawal dari kekhawatiran para pedagang terkait janji pembangunan pasar permanen setelah kebakaran yang melanda Gedung IV Pasar Horas pada November 2024. Kebakaran tersebut menyebabkan kerugian besar bagi pedagang, baik dari segi aset maupun pendapatan yang hilang.
Para pedagang sebelumnya dijanjikan pembangunan kembali pasar dengan anggaran Rp77 miliar oleh Gubernur Sumut, Bobby Nasution. Namun hingga saat ini, janji tersebut belum direalisasikan. Menurut pengakuan beberapa pedagang, mereka merasa dikecewakan karena tidak ada kepastian terkait waktu pengerjaan maupun bentuk pembangunan yang akan dilakukan. Hal ini memunculkan kekhawatiran bahwa proyek pembangunan pasar permanen hanya akan menjadi janji tanpa tindak lanjut, seperti beberapa proyek sebelumnya di kota tersebut.
Selain itu, pemerintah kota berencana membangun pasar darurat sebagai solusi sementara bagi pedagang yang terdampak relokasi. Rencana ini mendapat penolakan dari pedagang karena mereka khawatir pasar darurat hanya akan menjadi proyek mangkrak dan tidak memberikan jaminan keberlangsungan usaha mereka. Para pedagang menilai relokasi sementara tidak tepat, mengingat kondisi pasar lama yang selama ini menjadi sumber mata pencaharian utama mereka.
Jalannya Demonstrasi
Sekitar pukul 21.30 WIB, para pedagang berkumpul di depan Gedung IV Pasar Horas. Mereka membawa spanduk bertuliskan tuntutan, seperti:
- “Mana janji pembangunan pasar permanen?”
- “Hidup rakyat!”
- “Stop relokasi merugikan pedagang!”
Para demonstran membakar ban di tengah jalan sebagai simbol protes mereka. Aksi ini menyebabkan kemacetan panjang di Jalan Merdeka karena banyak pengendara berhenti untuk melihat kejadian tersebut.
Aparat kepolisian tampak berjaga di lokasi untuk memastikan aksi tetap tertib dan tidak menimbulkan bentrok. Polisi juga berusaha mengatur lalu lintas agar kendaraan tetap bisa melintas meski secara bergantian. Beberapa petugas sempat meminta para demonstran untuk menurunkan spanduk di jalan agar tidak mengganggu arus kendaraan, namun pedagang menolak karena menegaskan bahwa tujuan utama mereka adalah menyuarakan tuntutan publik.
Selama aksi, para pedagang meneriakkan slogan “Hidup rakyat!” dan “Kembalikan janji pembangunan pasar!” berulang-ulang. Aksi yang berlangsung sekitar satu setengah jam ini pun menjadi sorotan masyarakat, baik warga sekitar maupun pengguna media sosial, yang ramai membagikan video dan foto aksi demonstrasi.
Dalam aksi ini, para pedagang yang tergabung dalam KP2H menyampaikan tujuh tuntutan utama, yaitu:
- Menolak penggusuran paksa dan pembangunan pasar darurat yang dinilai merugikan.
- Menagih janji Gubernur Sumut terkait pembangunan pasar permanen.
- Menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan anggaran pembangunan.
- Mendesak Wali Kota Pematangsiantar dan PD Pasar Horas Jaya untuk peduli pada keselamatan pedagang.
- Memastikan kepastian waktu pembangunan kembali Gedung IV Pasar Horas.
- Menyediakan informasi jelas mengenai anggaran dan progres pembangunan pasar.
- Menghentikan rencana relokasi yang tidak disepakati oleh pedagang dan masyarakat.
Tuntutan ini menegaskan bahwa pedagang Pasar Horas tidak menentang pembangunan pasar permanen, tetapi menolak ketidakjelasan terkait proses relokasi dan pembangunan darurat. Mereka menekankan bahwa pembangunan pasar seharusnya melibatkan dialog antara pemerintah dan pedagang agar semua pihak mendapat kepastian hukum dan ekonomi.
Hingga saat ini, pemerintah kota belum memberikan tanggapan resmi terkait tuntutan pedagang. Namun, sebelumnya Sekretaris Daerah Kota Pematangsiantar, Junaedi Sitanggang, menegaskan bahwa relokasi sementara pedagang Pasar Horas harus segera dilaksanakan demi keselamatan bersama. Gedung IV yang lama dianggap sudah tidak layak ditempati karena kondisi bangunan yang rusak dan berpotensi membahayakan pedagang maupun pengunjung pasar.
Pemerintah kota berencana menyediakan pasar darurat sebagai solusi sementara agar aktivitas perdagangan tetap berjalan sambil menunggu pembangunan pasar permanen. Namun, rencana ini mendapat kritik pedagang karena dinilai tidak transparan dan berpotensi menimbulkan kerugian bagi mereka.
Sejumlah pihak berharap pemerintah dapat segera mengadakan pertemuan dengan perwakilan pedagang, untuk membahas rencana pembangunan dan relokasi secara jelas. Para pedagang menekankan pentingnya kejelasan anggaran, desain pasar permanen, dan jadwal pengerjaan yang realistis.
Demonstrasi ini menimbulkan beberapa dampak nyata bagi masyarakat dan pedagang:
- Kemacetan Lalu Lintas: Jalan Merdeka sempat macet total karena pembakaran ban dan konsentrasi massa di tengah jalan. Pengendara yang lewat harus mengalihkan rute sementara.
- Perhatian Publik: Aksi ini menjadi viral di media sosial. Banyak video dan foto yang diunggah warga menyoroti kondisi pasar dan tuntutan pedagang.
- Kesadaran Pemerintah: Aksi ini diharapkan memicu perhatian lebih serius dari pemerintah terkait nasib pedagang dan proyek pembangunan pasar.
Menurut beberapa pedagang, meski aksi malam hari berisiko mengganggu aktivitas masyarakat, mereka merasa terpaksa menempuh jalur ini karena tidak ada respons memadai sebelumnya dari pemerintah.
Masyarakat sekitar menilai aksi ini wajar karena pedagang Pasar Horas merupakan bagian penting dari kehidupan ekonomi kota. Banyak warga berharap pemerintah dapat menanggapi tuntutan pedagang dengan serius dan menghindari konflik yang berkepanjangan.
Beberapa pengunjung pasar juga menyampaikan kekhawatiran mereka jika pembangunan pasar darurat tidak jelas. Mereka takut harga sewa kios akan meningkat atau pedagang lama kehilangan tempat usaha. Warga berharap pemerintah segera menegaskan regulasi dan skema pembangunan pasar agar semua pihak merasa aman dan terlindungi.
Demonstrasi di Pasar Horas ini menunjukkan ketegangan yang sering muncul antara kepentingan pemerintah dan rakyat. Sementara pemerintah memiliki kewajiban menjaga keselamatan dan keteraturan, pedagang menuntut keadilan, transparansi, dan kepastian ekonomi.
Masyarakat dan pengamat menilai bahwa solusi terbaik adalah melalui dialog konstruktif antara pemerintah kota dan pedagang. Hal ini penting agar pembangunan pasar permanen bisa segera direalisasikan tanpa mengorbankan hak pedagang yang telah lama mengandalkan pasar sebagai sumber penghidupan.
Aksi malam ini menjadi pengingat bahwa pembangunan infrastruktur harus selaras dengan kepentingan rakyat, bukan hanya sekadar proyek fisik. Kejelasan anggaran, jadwal pengerjaan, dan proses relokasi harus transparan agar masyarakat dan pedagang merasa dilibatkan dan dihargai.
Dengan dialog yang terbuka, diharapkan konflik kepentingan dapat diminimalisir, dan Pasar Horas bisa kembali menjadi pusat perdagangan yang aman, nyaman, dan produktif bagi semua pihak.
