BONA NEWS. Medan, Sumatera Utara. – Pemerintah Kota (Pemko) Medan menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, tetapi juga membuka ribuan lapangan kerja baru.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas mengatakan, program MBG diproyeksikan menyerap sebanyak 11.985 pekerja melalui pembentukan 255 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Program MBG bukan hanya untuk menyehatkan masyarakat, tetapi juga membuka lapangan kerja. Dari target 255 SPPG, ada 11.985 pekerja yang akan terserap,” kata Rico di Medan, Selasa (30/9/2025).
Pemko Medan telah menjalankan 24 SPPG dengan jumlah pekerja terserap mencapai 1.128 orang.
“Jumlah tenaga kerja itu berasal dari berbagai bidang, mulai dari dapur hingga distribusi. Ke depan, seiring bertambahnya SPPG, angka pekerja terserap akan terus meningkat,” ungkap Rico Waaa.
Dalam keterangan resmi Pemko Medan, Rabu (1/10/2025), Rico menambahkan bahwa program MBG memberi multiplier effect terhadap perekonomian.
“Selain penyerapan tenaga kerja langsung, UMKM lokal ikut bergerak karena menjadi pemasok bahan baku. Jadi manfaatnya dirasakan banyak pihak,” katanya.
UMKM pangan, petani, dan pedagang bahan pokok kini mendapat pasar baru yang stabil dari kebutuhan harian MBG.
Meski manfaatnya besar, program MBG di sejumlah daerah menghadapi persoalan serius: kasus keracunan makanan.
Data Badan Gizi Nasional (BGN) mencatat, hingga 30 September 2025 ada 6.517 siswa di berbagai daerah yang mengalami gangguan kesehatan akibat dugaan keracunan dari menu MBG. Kasus ini tersebar di Bogor, Sukoharjo, Lampung, Sulawesi Tengah, hingga Sumatera Selatan.
Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengakui adanya peningkatan kasus. Menurutnya, hingga Juli tercatat 24 kasus, lalu melonjak menjadi 51 kasus sepanjang Agustus hingga 30 September 2025.
Sumut Perketat Pengawasan
Hingga saat ini, belum ada laporan resmi terkait kasus keracunan MBG di Kota Medan. Namun, isu ini menjadi perhatian serius di Sumatera Utara.
Kepala BGN Regional Sumut, T. Agung Kurniawan, dalam pertemuan media di Kantor Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Medan, Rabu (1/10/2025), menegaskan bahwa pengawasan diperketat menyusul banyaknya kasus di daerah lain.
“Di Sumut kami memastikan semua dapur SPPG harus memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Selain itu dilakukan sampling makanan secara rutin untuk menjamin keamanan,” ujarnya.
Pemerintah Provinsi juga menekankan pentingnya sertifikasi bagi penjamah makanan, agar standar keamanan pangan benar-benar terjaga.
Selain aspek keamanan, program MBG di Medan diarahkan untuk menurunkan angka stunting. Data Dinas Kesehatan mencatat prevalensi stunting di Medan pada 2023 masih sekitar 18 persen.
“Ini adalah investasi jangka panjang. Anak-anak yang mendapat makanan bergizi akan tumbuh lebih sehat dan cerdas, sehingga berdampak pada masa depan kota kita,” kata Rico.
Pemko Medan menyatakan laporan publik akan dibuka secara berkala. Laporan ini meliputi jumlah SPPG, pekerja terserap, hingga penerima manfaat di sekolah.
“Program MBG adalah milik masyarakat, jadi harus dikelola secara terbuka dan diawasi bersama,” akhir Rico Waaa.