BONA NEWS. Jakarta, Indonesia. — Pemerintah Indonesia secara resmi menolak penerbitan visa bagi atlet Israel yang akan berpartisipasi dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik (World Artistic Gymnastics Championships) yang dijadwalkan berlangsung di Jakarta pada 19–25 Oktober 2025.
Keputusan ini menegaskan posisi Indonesia yang konsisten dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina dan menolak segala bentuk hubungan resmi dengan Israel hingga negara tersebut mengakui kemerdekaan Palestina.
Kejuaraan Dunia Senam Artistik merupakan ajang internasional bergengsi di bawah naungan Federasi Senam Internasional (FIG). Tahun ini, Jakarta ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggaraan, dan sebanyak 86 negara telah mendaftar untuk berpartisipasi, termasuk Israel.
Namun, menjelang pelaksanaan kejuaraan, muncul perdebatan di dalam negeri menyusul kabar bahwa terdapat enam atlet Israel yang akan hadir. Sejumlah organisasi masyarakat, ormas keagamaan, dan tokoh politik menyatakan keberatan keras terhadap kehadiran mereka. Desakan agar pemerintah mengambil sikap tegas pun semakin kuat.
Sikap tersebut akhirnya dijawab oleh pemerintah melalui keputusan resmi untuk tidak memberikan visa bagi atlet asal Israel. Langkah ini sekaligus menjadi bentuk nyata dari politik luar negeri bebas-aktif Indonesia yang berpihak pada keadilan dan kemanusiaan internasional, terutama terhadap Palestina.
Pernyataan Resmi Pemerintah
Keputusan pemerintah disampaikan langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Menko Hukum HAM Imipas), Yusril Ihza Mahendra, pada Kamis, 9 Oktober 2025 di Jakarta.
Dalam konferensi pers di Kantor Kemenko Imipas, Yusril menegaskan:
“Pemerintah Indonesia tidak akan memberikan visa kepada atlet Israel yang berniat hadir di Jakarta mengikuti kejuaraan senam artistik dunia 19–25 Oktober mendatang. Keputusan ini diambil sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto dan sejalan dengan sikap politik luar negeri Indonesia yang menolak segala bentuk hubungan dengan Israel.”
Yusril menambahkan, keputusan ini diambil setelah koordinasi lintas kementerian, termasuk dengan Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta Direktorat Jenderal Imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM.
Menurutnya, tidak ada pertimbangan teknis olahraga yang bisa mengubah prinsip dasar Indonesia terhadap isu Palestina.
“Kami telah memanggil kementerian dan instansi terkait untuk memastikan bahwa tidak ada visa yang diterbitkan bagi atlet Israel. Federasi senam yang sempat mengajukan surat sponsor juga telah menarik kembali surat tersebut setelah memahami keputusan resmi pemerintah,” ujar Yusril.
Yusril menekankan bahwa keputusan ini bukan bentuk diskriminasi terhadap individu, melainkan sikap politik negara yang berlandaskan konstitusi dan sejarah perjuangan bangsa Indonesia.
“Sejak awal kemerdekaan, Indonesia menolak segala bentuk penjajahan. Dalam hal ini, kami konsisten menolak partisipasi Israel sampai bangsa Palestina benar-benar merdeka,” tegasnya.
Presiden Prabowo Subianto, dalam arahannya kepada jajaran kementerian pada awal Oktober 2025, menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengubah pendirian dalam isu Israel–Palestina, termasuk dalam konteks kegiatan olahraga internasional.
Dalam pernyataannya di Istana Negara pada Senin, 6 Oktober 2025, Presiden Prabowo mengatakan:
“Kita menghormati dunia olahraga sebagai ajang persaudaraan manusia. Namun, Indonesia memiliki prinsip dan sejarah panjang dalam memperjuangkan kemerdekaan bangsa Palestina. Selama Israel masih menjajah dan menindas rakyat Palestina, Indonesia tidak akan membuka ruang kerja sama apa pun, termasuk di bidang olahraga.”
Presiden juga menegaskan bahwa keputusan ini bukan bentuk permusuhan terhadap rakyat Israel, tetapi pernyataan moral terhadap kebijakan pemerintah Israel yang dinilai melanggar nilai kemanusiaan.
Sikap pemerintah tersebut juga didukung oleh Kementerian Luar Negeri (Kemlu).
Juru Bicara Kemlu, Lalu Muhammad Iqbal, dalam keterangan tertulis pada Selasa, 7 Oktober 2025, menyatakan bahwa langkah penolakan visa itu adalah bagian dari konsistensi diplomatik Indonesia.
“Posisi Indonesia sangat jelas: kami tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel. Semua bentuk kegiatan yang melibatkan Israel secara resmi akan diperlakukan sesuai kebijakan tersebut. Ini termasuk kegiatan olahraga internasional di mana Indonesia bertindak sebagai tuan rumah,” ujar Iqbal.
Keputusan pemerintah ini disambut positif oleh berbagai organisasi masyarakat.
Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Anwar Iskandar, dalam konferensi pers di Jakarta pada Kamis, 9 Oktober 2025, menyampaikan apresiasi atas langkah pemerintah.
“Kami mendukung penuh keputusan pemerintah menolak kehadiran atlet Israel. Ini bukan soal olahraga, tetapi soal prinsip kemanusiaan dan solidaritas terhadap bangsa yang tertindas. MUI melihat keputusan ini sejalan dengan aspirasi umat Islam Indonesia.”
Dukungan serupa juga datang dari Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah.
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti, menyebut keputusan itu sebagai cermin moral bangsa Indonesia.
“Keputusan ini bukan bentuk kebencian, tetapi sikap moral terhadap ketidakadilan. Indonesia menunjukkan bahwa prinsip kemerdekaan dan kemanusiaan tetap dijaga di segala lini, termasuk olahraga,” ujarnya pada Kamis, 9 Oktober 2025.
Sementara itu, sejumlah tokoh olahraga menilai keputusan pemerintah harus dihormati.
Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI), Raja Sapta Oktohari, mengatakan bahwa pemerintah memiliki otoritas penuh dalam urusan visa dan kebijakan luar negeri.
“Sebagai bagian dari gerakan olahraga dunia, kami menghormati keputusan pemerintah. Kami akan berkoordinasi dengan federasi internasional agar penyelenggaraan kejuaraan tetap berjalan lancar tanpa kehadiran atlet Israel,” kata Raja Sapta di Jakarta pada Kamis sore, 9 Oktober 2025.
Reaksi Federasi dan Dunia Internasional
Hingga berita ini ditulis, Federasi Senam Internasional (FIG) belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait langkah Indonesia.
Namun, sejumlah media internasional mencatat bahwa Israel memang sudah terdaftar sebagai salah satu peserta.
Beberapa pengamat olahraga internasional menilai keputusan Indonesia akan menimbulkan perdebatan di tingkat federasi global, karena dianggap bersinggungan dengan prinsip non-diskriminasi dalam olahraga.
Meski begitu, banyak pihak di Indonesia menilai bahwa posisi moral lebih penting daripada tekanan diplomatik.
Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa pemerintah siap menghadapi segala konsekuensi dari keputusan tersebut.
“Jika ada pihak yang keberatan, kami akan menjelaskan bahwa keputusan ini murni berdasar kebijakan luar negeri Indonesia yang sudah berlangsung sejak lama. Tidak ada pelanggaran terhadap aturan internasional karena setiap negara berhak menentukan kebijakan imigrasinya,” jelas Yusril.
Penolakan visa atlet Israel tidak akan membatalkan pelaksanaan Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta.
Panitia lokal memastikan semua persiapan tetap berjalan sesuai jadwal.
Ketua Panitia Lokal (LOC) Kejuaraan Dunia Senam 2025, I Gusti Ngurah Arya, menyatakan pada Kamis, 9 Oktober 2025, bahwa penyelenggaraan kejuaraan tetap berjalan normal.
“Kami menghormati keputusan pemerintah. Persiapan teknis dan logistik sudah mencapai 95 persen. Kami akan memastikan event ini tetap berlangsung sukses dan aman bagi seluruh peserta.”
Ia menambahkan bahwa hingga saat ini tidak ada negara lain yang menarik diri akibat keputusan Indonesia. Sebagian besar delegasi memahami posisi politik Indonesia dan tidak menganggapnya sebagai hambatan.
Keputusan menolak visa atlet Israel bukan yang pertama kali dilakukan Indonesia.
Tahun-tahun sebelumnya, Indonesia juga pernah menolak partisipasi kontingen Israel dalam beberapa ajang olahraga internasional, termasuk turnamen sepak bola dan kejuaraan bulu tangkis.
Langkah tersebut dianggap sebagai bentuk nyata dari amanat Pembukaan UUD 1945, yang menegaskan bahwa “penjajahan di atas dunia harus dihapuskan”.
Menurut Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, keputusan pemerintah tidak melanggar hukum internasional karena setiap negara memiliki kedaulatan penuh atas kebijakan imigrasinya.
“Penolakan visa bukan diskriminasi dalam konteks hukum internasional, karena setiap negara berhak menentukan siapa yang boleh masuk ke wilayahnya. Dalam hal ini, Indonesia menggunakan haknya berdasarkan prinsip moral dan politik luar negeri yang konsisten sejak lama,” ujarnya dalam wawancara pada Kamis, 9 Oktober 2025.
Keputusan pemerintah Indonesia untuk menolak penerbitan visa bagi atlet Israel dalam Kejuaraan Dunia Senam Artistik 2025 di Jakarta menegaskan konsistensi sikap politik luar negeri Indonesia terhadap isu Palestina.
Langkah ini didukung penuh oleh Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Luar Negeri, serta berbagai organisasi masyarakat dan keagamaan.
Meskipun menimbulkan potensi polemik di tingkat internasional, pemerintah menilai keputusan ini sebagai langkah moral yang sejalan dengan jati diri bangsa.
Penyelenggaraan kejuaraan dipastikan tetap berlangsung sesuai jadwal, dengan komitmen Indonesia menjaga keamanan dan kenyamanan seluruh peserta dari 85 negara lainnya.
Yusril Ihza Mahendra menutup pernyataannya dengan menegaskan:
“Indonesia tidak pernah menentang olahraga, tetapi kami tidak akan mengorbankan prinsip kemerdekaan dan kemanusiaan demi kompetisi. Selama bangsa Palestina belum merdeka, Indonesia akan tetap berdiri bersama mereka.”