BONA NEWS. Jakarta, Indonesia. — Dalam forum Indonesia International Sustainability Forum (IISF) 2025 yang digelar di Jakarta International Convention Center (JICC) pada 10-11 Oktober 2025, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen menjadi pusat penerapan solusi berbasis alam (nature-based solutions) dalam menghadapi tantangan perubahan iklim global.
Dalam pidato kuncinya, Raja Antoni menyampaikan bahwa Indonesia memiliki modal ekologis yang sangat besar berupa tutupan hutan tropis, kekayaan hayati, serta ekosistem pesisir yang dapat menjadi penopang utama dalam upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim. Ia menekankan bahwa pengelolaan sumber daya alam berbasis kelestarian menjadi prioritas pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Indonesia tidak hanya ingin menjadi peserta dalam percakapan global mengenai keberlanjutan, tetapi menjadi pusat penerapan nyata dari solusi berbasis alam. Kita ingin dunia belajar dari Indonesia, tentang bagaimana hutan dapat menjadi penyangga kehidupan sekaligus motor ekonomi hijau,” ujar Raja Antoni dalam pidatonya di hadapan delegasi dari lebih dari 40 negara.
Menteri Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa visi pemerintah saat ini diarahkan untuk mencapai Indonesia Emas 2045, sebagaimana tertuang dalam kerangka Asta Cita. Di antara delapan cita utama itu, terdapat dua pilar yang berkaitan langsung dengan sektor kehutanan, yaitu ketahanan pangan dan pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan.
Kementerian Kehutanan sendiri telah menetapkan lima program unggulan strategis yang menjadi kerangka kerja menuju pembangunan hijau nasional, yaitu:
- Digitalisasi layanan kehutanan dan perizinan.
- Pengelolaan hutan yang adil dan inklusif bagi masyarakat.
- Pemanfaatan hutan untuk mendukung ketahanan pangan nasional.
- Konservasi hutan sebagai paru-paru dunia.
- Penerapan kebijakan One Map Policy untuk memastikan kejelasan status lahan dan mendukung investasi hijau.
“Melalui tata kelola yang transparan dan inklusif, kami ingin memastikan bahwa setiap kebijakan kehutanan memberikan dampak nyata bagi masyarakat, ekonomi, dan lingkungan,” jelas Raja Antoni.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Kehutanan juga memaparkan sejumlah capaian yang menunjukkan kemajuan signifikan dalam pengelolaan hutan nasional. Salah satunya adalah penurunan drastis luas kebakaran hutan dan lahan dalam sepuluh tahun terakhir.
Menurut data Kementerian Kehutanan, luas kebakaran hutan yang pada tahun 2015 mencapai sekitar 2,6 juta hektare, kini berhasil ditekan hingga 213 ribu hektare pada 2025. Capaian ini disebut sebagai hasil dari sistem deteksi dini, peningkatan kesiapsiagaan daerah, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam pengawasan kawasan hutan.
“Upaya kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, TNI-Polri, dan masyarakat terbukti mampu menekan kebakaran hutan secara signifikan. Kami tidak akan berhenti di sini. Target kami adalah menuju nol kebakaran hutan besar pada tahun-tahun mendatang,” tegas Menteri Raja Antoni.
Transformasi Digital di Kawasan Konservasi
Dalam satu tahun terakhir, Kementerian Kehutanan telah melakukan transformasi besar-besaran dalam sistem pengelolaan kawasan konservasi. Dari total 57 taman nasional di Indonesia, sebanyak 97 persen kini sudah beroperasi dengan sistem digital dan pembayaran non-tunai (cashless).
Sistem baru ini memungkinkan pengunjung membeli tiket masuk, memesan jasa wisata, dan melakukan transaksi keuangan tanpa uang tunai. Menurut Menteri, digitalisasi bukan hanya mempermudah wisatawan, tetapi juga meningkatkan transparansi keuangan negara serta efisiensi pengawasan.
“Transformasi digital di taman nasional bukan sekadar kemajuan teknologi, melainkan bentuk komitmen kami terhadap tata kelola yang bersih dan efisien. Pendapatan dari sektor wisata alam meningkat, dan kebocoran penerimaan negara berhasil ditekan,” ujar Raja Antoni.
Dalam IISF 2025, Raja Antoni juga memaparkan beberapa proyek unggulan yang menjadi simbol keberhasilan pengelolaan kehutanan berkelanjutan.
Pertama, proyek restorasi ekosistem di Taman Nasional Way Kambas, Lampung, dengan nilai investasi mencapai 150 juta dolar Amerika Serikat. Proyek ini disebut berhasil menciptakan 750 lapangan kerja baru dan menghasilkan nilai ekonomi sekitar 450 juta dolar, sekaligus memperkuat habitat gajah Sumatera yang kini semakin terancam.
Kedua, program Peusangan Elephant Conservation Initiative (PECI) di Aceh, yang dikembangkan di atas lahan seluas lebih dari 20 ribu hektare. Program tersebut merupakan hasil kerja sama antara pemerintah, swasta, dan masyarakat, dengan tujuan menjaga keseimbangan ekosistem serta mengurangi konflik antara manusia dan satwa liar.
Menurut Menteri, dua program tersebut menunjukkan bagaimana konservasi dapat berjalan seiring dengan pembangunan ekonomi.
“Kita ingin membuktikan bahwa menjaga hutan bukan berarti menghentikan pembangunan. Justru dari hutan, pembangunan hijau yang berkelanjutan dapat tumbuh,” katanya.
Kementerian Kehutanan juga tengah mendorong transformasi ekonomi melalui konsep multiusaha kehutanan. Pendekatan ini memberi ruang bagi pengelolaan hutan tidak hanya dari hasil kayu, tetapi juga produk non-kayu seperti madu, getah, tanaman obat, serta jasa lingkungan seperti perdagangan karbon.
Raja Antoni menyampaikan bahwa sektor ini memiliki potensi besar dalam menciptakan lapangan kerja baru.
“Dengan skema multiusaha kehutanan, kita menargetkan terciptanya hingga 240 ribu lapangan kerja hijau yang dapat menyerap tenaga kerja lokal, terutama di kawasan pedesaan dan pinggiran hutan,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa kementerian kini sedang menyiapkan regulasi turunan yang lebih sederhana untuk mempercepat penerbitan izin multiusaha dan memperluas partisipasi masyarakat hutan dalam kegiatan produktif.
Sebagai bagian dari agenda nasional menuju ekonomi hijau, Presiden Prabowo Subianto menargetkan penanaman 10 juta hektare lahan kritis di seluruh Indonesia hingga tahun 2030. Program ini menjadi salah satu komitmen Indonesia untuk memperkuat daya serap karbon sekaligus memulihkan fungsi ekosistem.
Menteri Raja Antoni menegaskan bahwa kementeriannya berperan aktif dalam mendukung target tersebut. “Restorasi hutan bukan hanya soal menanam pohon, tetapi memastikan ekosistem kembali hidup. Kami akan mengintegrasikan program ini dengan pemberdayaan masyarakat agar manfaatnya langsung dirasakan,” ujarnya.
Indonesia juga telah melangkah lebih jauh dalam mekanisme perdagangan karbon. Pada 20 Januari 2025, pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia meluncurkan perdagangan internasional perdana unit karbon Indonesia melalui platform IDXCarbon.
Kementerian Kehutanan menjadi salah satu institusi yang terlibat aktif dalam proses ini, khususnya melalui pengembangan proyek-proyek kehutanan yang berpotensi menghasilkan kredit karbon.
“Pasar karbon adalah masa depan ekonomi hijau kita. Hutan akan menjadi sumber daya yang tidak hanya menyerap karbon, tetapi juga menciptakan nilai ekonomi bagi bangsa,” tutur Raja Antoni.
Ia menekankan pentingnya mekanisme pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) yang kredibel agar setiap unit karbon yang dihasilkan dapat diterima dalam pasar internasional tanpa risiko klaim ganda.
Meski berbagai capaian telah diraih, Menteri Kehutanan mengakui masih banyak tantangan yang harus dihadapi. Di antaranya adalah pengawasan terhadap perambahan hutan, penyelesaian tumpang tindih lahan, serta peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengelolaan hutan lestari.
“Masih ada tantangan serius, terutama dalam memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Namun kami yakin, dengan sinergi semua pihak, kita dapat mewujudkan kehutanan yang berdaulat, berkeadilan, dan berkelanjutan,” ujarnya.
Selain itu, Raja Antoni menekankan pentingnya verifikasi independen terhadap setiap klaim capaian lingkungan agar transparansi publik tetap terjaga. Ia membuka ruang bagi lembaga riset, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk ikut memantau dan memberikan masukan terhadap kebijakan kementeria.
Forum IISF 2025 juga menjadi ajang bagi Indonesia untuk memperkuat kerja sama internasional. Sejumlah negara mitra, termasuk Jepang, Norwegia, dan Uni Eropa, menyatakan dukungan terhadap agenda Indonesia dalam memperluas penerapan solusi berbasis alam.
Raja Antoni menyebut bahwa kerja sama tersebut mencakup pendanaan iklim, pertukaran teknologi hijau, serta investasi dalam proyek-proyek restorasi dan konservasi.
“Kita membuka peluang investasi hijau seluas-luasnya, dengan prinsip kedaulatan dan keberlanjutan. Dunia perlu Indonesia, dan Indonesia siap menjadi bagian dari solusi global,” tegasnya.
Menutup pidatonya di IISF 2025, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menegaskan kembali komitmen pemerintah untuk memastikan sektor kehutanan berperan sebagai pilar utama pembangunan nasional yang berkelanjutan.
Ia menyampaikan bahwa keberhasilan Indonesia dalam mengelola hutan bukan semata hasil kebijakan, tetapi buah kerja sama antara pemerintah, dunia usaha, masyarakat adat, dan komunitas lokal.
“Hutan Indonesia adalah masa depan kita semua. Jika kita menjaganya, hutan akan menjaga kita. Di sanalah masa depan hijau bangsa ini akan bertumbuh,” pungkasnya.