BONA NEWS. Bima, Nusa Tenggara Barat. – Pemerintah Kota Bima mengambil langkah strategis untuk menghadapi tantangan pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat. Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin, SE, memimpin rapat koordinasi dengan seluruh kepala perangkat daerah serta pejabat terkait untuk merumuskan langkah-langkah optimalisasi potensi daerah. Rapat ini digelar di Aula Maja Labo Dahu, Senin (13/10/2025)), dengan kehadiran Penjabat Sekretaris Daerah, Asisten, Staf Ahli, Kepala Perangkat Daerah, Camat, dan Lurah se-Kota Bima.
Wali Kota Bima menjelaskan bahwa berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat berdampak signifikan terhadap kapasitas fiskal daerah. Proyeksi APBD Kota Bima untuk tahun 2026 diperkirakan menurun dari sekitar Rp1,2 triliun menjadi Rp725,12 miliar. Penurunan ini mendorong pemerintah daerah untuk lebih kreatif dalam mengelola sumber daya lokal demi menjaga kelangsungan pembangunan dan pelayanan publik.
“Berkurangnya dana transfer pusat menuntut kita untuk lebih kreatif dan produktif dalam mengelola potensi daerah. Semua sektor harus berperan aktif, baik melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memanfaatkan program pemerintah pusat, maupun mendorong partisipasi pihak eksternal melalui forum Corporate Social Responsibility (CSR) dan dana hibah,” ujar Wali Kota Bima, H. A. Rahman H. Abidin.
Strategi Optimalisasi Pendapatan dan Potensi Lokal
Dalam rapat koordinasi tersebut, Wali Kota Bima menekankan beberapa fokus utama:
- Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pemerintah Kota Bima berencana memperkuat pemungutan pajak dan retribusi secara transparan dan efisien. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi sektor pajak dan retribusi diminta untuk melakukan evaluasi sistem pemungutan dan meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat. Selain itu, program inovatif seperti digitalisasi pembayaran pajak daerah dan kemudahan layanan publik akan diterapkan untuk mendorong kepatuhan wajib pajak. - Pemanfaatan Dana Hibah dan CSR
Wali Kota menekankan pentingnya menjalin kerja sama dengan pihak swasta dan lembaga donor untuk mendukung pembangunan daerah. Forum CSR akan diaktifkan kembali, memfasilitasi perusahaan dalam berkontribusi melalui program sosial yang selaras dengan kebutuhan masyarakat. Dana hibah dari lembaga nasional dan internasional juga menjadi perhatian, terutama untuk proyek pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. - Program Unggulan Pemerintah Pusat
Pemerintah Kota Bima menargetkan pemanfaatan program-program pemerintah pusat yang sesuai dengan potensi lokal. Misalnya, program pemberdayaan UMKM, pembangunan infrastruktur berbasis desa, dan program pertanian modern akan disesuaikan agar memberikan manfaat maksimal bagi warga Bima. Kepala Dinas terkait diminta untuk memetakan potensi daerah dan mengidentifikasi program yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. - Transparansi dan Efisiensi Anggaran
Wali Kota menekankan pentingnya pengelolaan anggaran secara transparan, efisien, dan akuntabel. Setiap pengeluaran daerah harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. Pemerintah daerah juga akan memperkuat sistem pengawasan internal agar setiap kegiatan pembangunan dapat berjalan sesuai rencana dan target.
Selain strategi optimalisasi PAD, rapat koordinasi juga membahas penguatan kapasitas fiskal melalui sinergi antarperangkat daerah. Wali Kota menekankan pentingnya koordinasi yang baik antara dinas, camat, dan lurah untuk memastikan setiap program berjalan efektif.
“Koordinasi lintas perangkat daerah menjadi kunci sukses pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. Semua pihak harus bekerja sama, saling mendukung, dan memastikan program pembangunan tepat sasaran,” tegas Wali Kota.
Dalam konteks ini, perangkat daerah diminta untuk menyusun rencana kerja yang konkret dan realistis. Setiap dinas wajib memprioritaskan program yang berdampak langsung pada peningkatan kualitas hidup masyarakat. Misalnya, Dinas Pendidikan fokus pada peningkatan mutu sekolah dan fasilitas belajar, sementara Dinas Kesehatan menekankan pelayanan kesehatan yang merata hingga ke wilayah kelurahan.
Wali Kota Bima juga mendorong partisipasi aktif masyarakat dan sektor swasta dalam pembangunan daerah. Forum musyawarah dan konsultasi publik akan diperkuat untuk menjaring aspirasi warga, sehingga program pembangunan lebih tepat sasaran. Selain itu, kerja sama dengan sektor swasta melalui CSR dan kemitraan strategis diharapkan mampu menambah sumber pendanaan alternatif bagi proyek-proyek prioritas.
Contohnya, perusahaan lokal dan nasional bisa mendukung pembangunan infrastruktur pendidikan, fasilitas kesehatan, dan proyek lingkungan.
Wali Kota menyatakan, “Sinergi dengan sektor swasta bukan hanya soal pendanaan, tetapi juga transfer pengetahuan dan teknologi yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat kita.”
Mendorong Inovasi dan Pembangunan Berkelanjutan
Dalam menghadapi keterbatasan dana transfer pusat, Wali Kota menekankan pentingnya inovasi dalam setiap sektor pembangunan. Pemerintah Kota Bima mendorong penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi layanan publik, seperti e-government, digitalisasi pembayaran pajak, dan platform konsultasi masyarakat.
Pemerintah juga berfokus pada pembangunan berkelanjutan dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Misalnya, pengembangan potensi wisata lokal akan dikombinasikan dengan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat setempat. Program pemberdayaan UMKM juga diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
Dengan proyeksi penurunan APBD, Wali Kota Bima menegaskan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama. Strategi optimalisasi pendapatan daerah dan efisiensi anggaran menjadi langkah penting untuk menjaga stabilitas pembangunan.
“Kita harus kreatif dalam memanfaatkan setiap potensi yang ada. Penurunan dana transfer bukan alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan. Justru ini menjadi momentum bagi kita untuk berinovasi dan berkolaborasi lebih efektif,” jelas Wali Kota.
Rapat koordinasi yang dipimpin Wali Kota Bima menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Bima untuk mengoptimalkan potensi daerah dalam menghadapi tantangan pengurangan dana transfer pusat. Dengan strategi yang tepat, penguatan koordinasi perangkat daerah, pelibatan masyarakat, dan sinergi dengan sektor swasta, diharapkan pembangunan di Kota Bima tetap berjalan lancar dan berkelanjutan.
Langkah-langkah yang diambil ini mencerminkan tekad pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas fiskal, meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas meski menghadapi keterbatasan anggaran. Wali Kota Bima menegaskan bahwa setiap program pembangunan harus selaras dengan kebutuhan masyarakat dan berorientasi pada keberlanjutan ekonomi, sosial, dan lingkungan.
Dengan visi yang jelas dan kolaborasi yang solid, Pemerintah Kota Bima optimis dapat mengubah tantangan menjadi peluang, memanfaatkan potensi lokal secara maksimal, dan memastikan kesejahteraan masyarakat tetap menjadi prioritas utama.