BONA NEWS. Jakarta, Indonesia. — Presiden Republik Indonesia (RI), Prabowo Subianto, memimpin rapat terbatas di kediamannya di Jalan Kertanegara IV, Jakarta Selatan, pada Minggu malam. Pertemuan ini dihadiri oleh Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka, Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Koordinator Bidang Pangan RI Zulkifli Hasan, Menteri Sekretaris Negara RI Prasetyo Hadi, serta sejumlah pejabat tinggi pemerintah lainnya, termasuk pejabat Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan. Rapat ini menjadi momentum penting untuk meninjau kondisi stabilitas sektor keuangan nasional serta membahas stimulus ekonomi yang tengah dipersiapkan pemerintah.
Dalam sambutannya, Presiden RI menekankan bahwa pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan program-program strategis pemerintah harus selaras dengan upaya memperkuat ekonomi nasional.
“Stabilitas sektor keuangan adalah fondasi bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap kebijakan yang diterapkan dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat,” ujar Prabowo Subianto, Minggu malam, 12 Oktober 2025.
Presiden Prabowo menambahkan bahwa seluruh kebijakan ekonomi yang diambil harus memiliki tujuan yang jelas: menjaga kestabilan sistem keuangan, meningkatkan cadangan devisa negara, dan mendukung pertumbuhan sektor riil yang mampu menyerap tenaga kerja. Menurutnya, koordinasi antar kementerian dan lembaga menjadi kunci untuk memastikan implementasi kebijakan berjalan efektif.
Fokus Stabilitas Keuangan dan Pengelolaan Devisa Hasil Ekspor (DHE)
Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menjelaskan bahwa rapat kali ini menekankan pentingnya koordinasi lintas kementerian dan lembaga dalam menjaga kestabilan sistem perbankan nasional. Prasetyo menekankan bahwa pengelolaan DHE harus berjalan dengan efisien, tepat sasaran, dan memprioritaskan sektor-sektor strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi.
“Pemerintah menaruh perhatian serius pada pengelolaan devisa hasil ekspor. Ini bukan hanya soal menjaga cadangan devisa, tetapi juga soal memastikan stabilitas harga dan ketersediaan barang di dalam negeri,” kata Prasetyo Hadi pada Minggu malam, 12 Oktober 2025.
Lebih lanjut, Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa koordinasi yang baik antara Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, dan Kementerian Keuangan akan memastikan setiap kebijakan terkait DHE memberikan dampak maksimal. Langkah ini penting untuk mengantisipasi fluktuasi harga komoditas global dan mengurangi risiko volatilitas pasar yang bisa memengaruhi ekonomi domestik.
Stimulus Ekonomi dan Program Strategis Pemerintah
Selain membahas stabilitas keuangan, rapat juga mengulas sejumlah stimulus ekonomi yang akan segera diterapkan pemerintah. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, menyebut bahwa stimulus ini bertujuan untuk meningkatkan daya beli masyarakat, mempercepat perputaran ekonomi, dan membuka peluang penyerapan tenaga kerja yang lebih luas.
“Stimulus ekonomi ini disiapkan untuk mendorong perputaran ekonomi di seluruh wilayah Indonesia. Evaluasi terhadap kebijakan DHE juga terus dilakukan agar dampaknya optimal,” ujar Purbaya pada Minggu malam, 12 Oktober 2025.
Presiden Prabowo menjelaskan bahwa program stimulus pemerintah dirancang untuk langsung menyentuh masyarakat, termasuk kelompok berpenghasilan rendah. Paket program mencakup pembangunan rumah subsidi, pembukaan lahan pertanian, penyediaan fasilitas publik, dan pengembangan infrastruktur di daerah terpencil. Program-program ini juga ditargetkan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan industri kecil menengah.
“Pemerintah harus hadir langsung di tengah masyarakat dengan program yang menyentuh kehidupan sehari-hari. Rumah subsidi, pembangunan jalan, dan pembukaan lahan pertanian bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga soal kesejahteraan rakyat,” kata Presiden Prabowo.
Penguatan Sektor Keuangan Nasional
Presiden RI menekankan bahwa stabilitas sistem perbankan dan likuiditas keuangan menjadi prioritas utama. Hal ini penting untuk menjaga arus modal tetap stabil, mendukung investasi, dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem keuangan. Menteri Keuangan RI, Purbaya menambahkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan langkah-langkah strategis untuk mengantisipasi potensi volatilitas pasar global, termasuk fluktuasi nilai tukar mata uang asing dan perubahan harga komoditas utama.
“Dunia sedang menghadapi ketidakpastian ekonomi yang cukup tinggi. Oleh karena itu, kita perlu bersiap dengan strategi yang matang agar pertumbuhan ekonomi tetap terjaga,” ujar Purbaya.
Presiden Prabowo juga meminta agar setiap kebijakan fiskal dan moneter dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya. Dalam rapat tersebut, dibahas mekanisme pengawasan ketat terhadap perbankan, penguatan sistem pembayaran elektronik, dan koordinasi dalam penerapan regulasi yang memudahkan masyarakat mengakses layanan keuangan.
Dampak Program Terhadap Masyarakat
Pemerintah menekankan bahwa setiap program harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Pembangunan rumah subsidi membantu masyarakat berpenghasilan rendah memperoleh hunian layak. Program pembukaan lahan pertanian bertujuan meningkatkan ketahanan pangan sekaligus membuka peluang kerja bagi petani. Infrastruktur publik, termasuk jalan dan jembatan, memperlancar mobilitas masyarakat dan mendukung kegiatan ekonomi di daerah.
“Pembangunan ekonomi harus merata. Tidak boleh ada daerah yang tertinggal. Program-program ini dirancang agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya,” ujar Prabowo Subianto, Minggu malam (12/10/2025).
Percepatan Pembangunan Papua
Dalam rapat, Presiden Prabowo memberikan arahan khusus terkait percepatan pembangunan di Papua. Beliau meminta tim komite eksekutif segera menggelar rapat koordinasi untuk memastikan pelaksanaan proyek strategis dapat berjalan lancar dan berdampak positif bagi masyarakat setempat. Arahan ini menunjukkan perhatian pemerintah terhadap pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
“Papua adalah bagian dari Indonesia yang harus kita pastikan mendapat perhatian penuh. Program pembangunan harus berjalan dengan cepat, efektif, dan tepat sasaran,” kata Prabowo Subianto..
Program percepatan pembangunan Papua mencakup infrastruktur dasar, layanan kesehatan, pendidikan, dan pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan. Pemerintah menargetkan agar setiap proyek memberikan manfaat jangka panjang, termasuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Optimisme Pemerintah terhadap Pemulihan Ekonomi
Sekretaris Kabinet, Letkol Teddy Indra Wijaya, menekankan optimisme Presiden Prabowo bahwa kondisi ekonomi nasional akan semakin membaik dengan pelaksanaan program-program strategis. Penekanan pada pengelolaan DHE, stimulus ekonomi, dan pembangunan infrastruktur diyakini akan memperkuat daya beli masyarakat, membuka lapangan kerja baru, dan meningkatkan pertumbuhan sektor riil.
“Dengan kebijakan yang tepat, koordinasi yang baik, dan implementasi yang konsisten, kita yakin ekonomi nasional dapat pulih lebih cepat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” ujar Teddy.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh jajaran kabinet harus bekerja secara sinergis untuk memastikan keberhasilan setiap program. Beliau menekankan bahwa program pemerintah bukan hanya soal angka ekonomi, tetapi juga soal meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi ketimpangan sosial.
Rapat ini juga membahas strategi jangka panjang pemerintah dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global. Presiden Prabowo menekankan pentingnya diversifikasi ekspor, penguatan industri manufaktur, dan pengembangan teknologi serta inovasi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menambahkan bahwa sektor pangan menjadi salah satu fokus utama pemerintah, karena memengaruhi inflasi dan stabilitas harga pangan nasional.
“Ketahanan pangan harus terjaga. Kita harus memastikan produksi pangan cukup, distribusi lancar, dan harga stabil,” ujar Zulkifli Hasan, Minggu malam (12/10/2025).
Selain itu, rapat membahas mekanisme mitigasi risiko terhadap gejolak pasar internasional, perubahan harga komoditas, serta potensi gangguan pasokan global. Presiden Prabowo menekankan bahwa kebijakan domestik harus adaptif, proaktif, dan mampu merespons setiap perubahan situasi ekonomi secara cepat.
Rapat yang dipimpin Presiden RI pada 12 Oktober 2025 menunjukkan komitmen pemerintah dalam menjaga stabilitas keuangan, memperkuat pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan yang strategis, terkoordinasi, dan berbasis kebutuhan nyata. Dengan dukungan penuh dari Wakil Presiden RI, menteri-menteri, dan pejabat tinggi terkait, pemerintah optimistis langkah-langkah ini dapat mempercepat pemulihan ekonomi nasional serta memberikan dampak positif bagi seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia.
Keberhasilan program-program pemerintah akan diukur dari dampak nyata yang dirasakan masyarakat, mulai dari peningkatan lapangan kerja, pembangunan hunian, hingga akses yang lebih baik terhadap fasilitas publik. Melalui koordinasi yang intensif, evaluasi kebijakan berkelanjutan, dan fokus pada prioritas nasional, pemerintah berharap dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan merata, sekaligus menyiapkan Indonesia menghadapi tantangan global di masa depan.