BONA NEWS. Medan, Sumatera Utara. — Kebijakan publik bukan sekadar keputusan administratif, melainkan bentuk tanggung jawab negara dalam memastikan kesejahteraan seluruh rakyat. Setiap kebijakan ekonomi, baik dalam bentuk anggaran, subsidi, maupun regulasi, memiliki dampak sosial yang nyata: bagaimana masyarakat hidup, bekerja, dan mendapatkan kesempatan yang adil.
Dalam konteks Indonesia, arah kebijakan publik menjadi kunci menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial.
Makna Kebijakan Publik dalam Pembangunan Ekonomi Sosial
Kebijakan publik adalah serangkaian langkah pemerintah untuk menata kehidupan masyarakat dan memastikan pembangunan berjalan merata. Dalam bidang ekonomi, kebijakan ini mencakup pengelolaan fiskal, moneter, perdagangan, dan investasi. Namun, yang sering terlupakan adalah bahwa setiap keputusan ekonomi sejatinya berakar pada tujuan sosial: menciptakan kesejahteraan yang berkeadilan.
Seperti dikatakan oleh banyak ahli kebijakan, pembangunan ekonomi tidak dapat dilepaskan dari dimensi sosial — karena angka pertumbuhan tanpa kesejahteraan hanyalah statistik tanpa makna.
Kebijakan Fiskal dan Dampaknya terhadap Kesejahteraan Rakyat
Kebijakan fiskal menjadi instrumen utama untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan.
Menurut Kementerian Keuangan RI (2025), belanja negara mencapai Rp 3.300 triliun, dengan fokus pada pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
Kebijakan ini memberikan dampak langsung pada kehidupan sosial:
- Program pendidikan dan beasiswa membuka akses belajar bagi anak dari keluarga berpenghasilan rendah.
- Subsidi kesehatan dan pangan menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan kecil.
- Pembangunan infrastruktur desa dan jalan antarwilayah memperkuat konektivitas sosial dan ekonomi rakyat.
Dengan demikian, kebijakan fiskal bukan hanya alat ekonomi, tetapi juga sarana pemerataan kesempatan.
Kebijakan Moneter: Menjaga Stabilitas untuk Kehidupan yang Layak
Bank Indonesia pada 2025 mempertahankan suku bunga acuan di 6,25% dan menjaga inflasi di sekitar 2,8%.
Mungkin terlihat teknis, tapi efeknya sangat nyata: harga bahan pokok lebih stabil, tabungan masyarakat tidak tergerus inflasi, dan pengusaha kecil bisa berencana lebih pasti.
Stabilitas ekonomi makro seperti ini adalah fondasi bagi kehidupan sosial yang lebih aman — karena masyarakat dapat merencanakan masa depan tanpa rasa takut terhadap lonjakan harga atau ketidakpastian pasar.
Kebijakan Perdagangan dan Investasi untuk Pemerataan
Data BPS 2025 menunjukkan nilai ekspor mencapai USD 239,5 miliar dan impor USD 213,8 miliar, menghasilkan surplus USD 25,7 miliar.
Namun, di balik angka ini ada dimensi sosial penting:
- Ekspor hasil bumi dan industri lokal menyerap jutaan tenaga kerja.
- Program hilirisasi membuka peluang bagi masyarakat daerah untuk naik kelas dalam rantai produksi.
- Investasi baru, terutama di sektor digital dan UMKM, memberikan ruang bagi generasi muda berinovasi.
Pemerintah juga menyalurkan dana desa rata-rata Rp 1,1 miliar untuk pengembangan ekonomi lokal. Ini menjadi bukti bahwa kebijakan publik bisa menjadi alat pemberdayaan sosial, bukan hanya pertumbuhan ekonomi.
Dampak Sosial Ekonomi yang Terlihat Nyata
- Pertumbuhan ekonomi 2025 mencapai 5,22%, tetapi yang paling penting: terjadi penurunan tingkat pengangguran menjadi 4,8%.
- Gini ratio turun menjadi 0,374, menandakan pemerataan kesejahteraan mulai membaik.
- Program sosial dan dana desa mendorong peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan.
Dampak ini memperlihatkan bahwa kebijakan publik yang baik tidak hanya menggerakkan ekonomi, tetapi juga mengangkat harkat hidup masyarakat.
Meski capaian positif terlihat, masih ada tantangan besar yang harus dihadapi:
- Koordinasi antar lembaga yang belum maksimal.
- Distribusi kebijakan yang belum sepenuhnya merata di wilayah timur Indonesia.
- Kurangnya partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan publik.
Tantangan ini harus dihadapi agar kebijakan ekonomi tidak terjebak pada pertumbuhan semu, melainkan benar-benar menyentuh kehidupan sosial rakyat.
Membangun Kebijakan yang Berkeadilan
Kebijakan publik yang ideal harus memiliki tiga prinsip utama:
- Berpihak pada masyarakat lemah.
- Berbasis data sosial yang akurat.
- Mendorong kesejahteraan berkelanjutan.
Pemerintah perlu terus memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik agar masyarakat tidak hanya menjadi penerima, tetapi juga mitra dalam proses kebijakan.
“Kebijakan publik tidak hanya berbicara tentang angka dan data, tetapi tentang bagaimana keputusan pemerintah mampu menyentuh kehidupan sosial masyarakat secara nyata. Ketika kebijakan dirancang dengan mempertimbangkan keadilan dan keberlanjutan, dampaknya tidak hanya pada perekonomian, tetapi juga pada kesejahteraan manusia.”
— Bobby Apriliano, Pemerhati Sosial dan Kebijakan Publik.
Kebijakan publik adalah jantung dari kehidupan ekonomi dan sosial bangsa. Di tangan yang bijak, kebijakan mampu menghadirkan kesejahteraan; di tangan yang abai, ia dapat menimbulkan ketimpangan.
Indonesia telah melangkah maju dalam menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Namun, pekerjaan belum selesai — sebab kesejahteraan sejati baru tercapai ketika kebijakan publik benar-benar berpihak pada manusia, bukan hanya pada angka-angka.
Penulis : Bobby Apriliano – Pemerhati Sosial dan Kebijakan Publik