BONA NEWS. Dilli, Timor Leste. – Anggota parlemen Timor Leste resmi mencabut undang-undang yang memberikan pensiun seumur hidup bagi legislator, menyusul gelombang protes publik yang menolak privilese besar bagi pejabat negara.
Gelombang demonstrasi yang digelar di ibu kota Dili menyoroti ketidakpuasan warga terhadap hak istimewa yang dinilai berlebihan bagi anggota parlemen. Para pengunjuk rasa menekankan bahwa fasilitas seperti pensiun seumur hidup jauh melampaui standar penghasilan rata-rata masyarakat Timor Leste, yang sebagian besar masih bergantung pada sektor pertanian dan pekerjaan informal.
“Kami mendengar aspirasi rakyat dan menegaskan komitmen kami untuk menciptakan sistem yang lebih adil. Undang-undang pensiun seumur hidup tidak lagi relevan dan telah resmi dicabut,” kata José Ramos-Horta, Presiden Parlemen Timor Leste, Jumat, 26 September 2025. Pernyataan ini disampaikan dalam konferensi pers yang dihadiri sejumlah media lokal dan internasional, menegaskan bahwa parlemen berupaya menyesuaikan diri dengan aspirasi masyarakat.
Keputusan ini mendapat sambutan hangat dari kelompok masyarakat sipil. Ana Oliveira, Ketua LSM Transparansi Timor Leste, Jumat, 26 September 2025, mengatakan, “Penghapusan pensiun seumur hidup merupakan langkah positif yang menunjukkan bahwa parlemen mendengarkan suara rakyat. Ini adalah tanda bahwa demokrasi di negara kita terus berkembang dan semakin responsif terhadap kepentingan publik.”
Langkah ini juga dianggap sebagai upaya signifikan menuju transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Analisis politik menunjukkan bahwa penghapusan pensiun seumur hidup dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap parlemen, meski beberapa anggota legislatif menyatakan keprihatinan terkait kesejahteraan mereka pasca masa jabatan.
Seorang anggota parlemen yang memilih tetap anonim menyatakan, “Kita tentu khawatir dengan perubahan ini, karena pensiun seumur hidup sebelumnya menjadi jaminan keamanan finansial setelah pensiun. Namun, saya memahami tekanan publik yang begitu kuat dan kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan norma sosial saat ini,” kata anggota parlemen tersebut, Jumat, 26 September 2025.
Demonstrasi publik ini menjadi bukti nyata bagaimana warga Timor Leste semakin aktif dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Ratusan warga dari berbagai lapisan masyarakat turun ke jalan menuntut pembaruan sistem legislatif yang lebih adil. Mereka membawa spanduk bertuliskan tuntutan penghapusan pensiun seumur hidup dan menyerukan agar parlemen fokus pada kebijakan yang langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat.
Selain protes jalanan, masyarakat juga aktif melalui media sosial. Kampanye daring yang menekankan kesenjangan antara pendapatan anggota parlemen dan rata-rata warga mendapat ribuan dukungan dalam beberapa hari terakhir. Aktivitas ini menambah tekanan pada parlemen untuk segera meninjau undang-undang tersebut.
“Kami ingin memastikan bahwa hak istimewa anggota parlemen tidak lagi menjadi beban bagi negara. Prioritas kami harus tetap pada rakyat, terutama dalam situasi ekonomi yang menantang,” kata Maria da Silva, analis politik dari Universitas Nasional Timor Leste, Jumat, 26 September 2025. Menurut Maria, keputusan parlemen menunjukkan bahwa tekanan publik yang terorganisir dapat menghasilkan perubahan nyata dalam sistem politik, yang merupakan salah satu pilar demokrasi modern.
Sejarah pensiun anggota parlemen di Timor Leste memang sempat menuai kritik. Undang-undang yang memberikan pensiun seumur hidup disahkan beberapa tahun lalu sebagai bagian dari paket jaminan sosial untuk pejabat negara. Namun, seiring berjalannya waktu, ketimpangan ekonomi antara pejabat dan masyarakat umum menjadi sorotan utama. Banyak warga merasa bahwa kebijakan tersebut tidak proporsional dan tidak mencerminkan kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang masih berkembang.
Selain penghapusan pensiun seumur hidup, parlemen juga menegaskan akan meninjau kembali fasilitas lain bagi anggota legislatif, termasuk tunjangan dan hak istimewa tambahan yang dianggap tidak sesuai dengan kondisi negara saat ini. “Kami berkomitmen menyeimbangkan hak legislator dengan kepentingan rakyat, memastikan transparansi dan keadilan sosial,” kata José Ramos-Horta, Presiden Parlemen Timor Leste, Jumat, (26/9/ 2025).
Dampak dari keputusan ini diperkirakan akan terasa secara luas. Beberapa pengamat politik menyebutkan bahwa langkah ini bisa menjadi preseden bagi reformasi legislatif lainnya, termasuk pengaturan remunerasi pejabat publik dan mekanisme pengawasan internal. Reformasi ini diharapkan meningkatkan legitimasi parlemen di mata masyarakat dan menumbuhkan budaya akuntabilitas yang lebih kuat di lembaga-lembaga pemerintahan.
Selain itu, keputusan penghapusan pensiun seumur hidup juga menjadi pesan penting bagi generasi muda. Banyak mahasiswa dan pemuda Timor Leste yang mengikuti aksi protes menilai bahwa langkah ini mencerminkan aspirasi mereka untuk membangun negara yang lebih adil dan transparan. Carlos Mendes, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional Timor Leste, Jumat mengatakan, “Ini adalah kemenangan bagi masyarakat yang menuntut keadilan. Kami berharap pejabat publik akan semakin mendengar suara rakyat dan berkomitmen pada reformasi yang nyata.”kata Carlos, Jum’at (26/9/2015).
Keputusan ini menandai momen penting dalam perjalanan demokrasi Timor Leste, yang baru merdeka pada 2002. Masyarakat sipil kini menunjukkan bahwa partisipasi aktif mereka dapat mendorong perubahan kebijakan publik, bahkan dalam hal yang sebelumnya dianggap sulit untuk diubah.
Pengamat politik menekankan bahwa langkah ini bukan hanya soal pensiun anggota parlemen, tetapi juga tentang membangun kepercayaan antara rakyat dan pemerintah. Ana Oliveira, Ketua LSM Transparansi Timor Leste menambahkan, “Langkah ini menunjukkan bahwa rakyat memiliki pengaruh. Ke depan, mekanisme transparansi dan partisipasi publik harus diperkuat agar keputusan politik selalu selaras dengan kepentingan masyarakat.” ujannya, Jum’at (26/9/2025).
Sebagai penutup, keputusan parlemen Timor Leste untuk menghapus pensiun seumur hidup bagi anggota legislatif menjadi contoh konkret bagaimana aspirasi publik, protes yang terorganisir, dan tekanan masyarakat sipil dapat menghasilkan perubahan nyata dalam sistem politik. Langkah ini diharapkan dapat mendorong reformasi lebih lanjut, memperkuat demokrasi, dan membangun pemerintahan yang lebih transparan serta akuntabel.