{"id":1695,"date":"2025-08-26T23:56:06","date_gmt":"2025-08-26T16:56:06","guid":{"rendered":"https:\/\/bonanews.my.id\/?p=1695"},"modified":"2025-08-27T03:10:47","modified_gmt":"2025-08-26T20:10:47","slug":"dpr-ri-sahkan-pembentukan-kementerian-haji-dan-umrah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/2025\/08\/26\/dpr-ri-sahkan-pembentukan-kementerian-haji-dan-umrah\/","title":{"rendered":"DPR RI Sahkan Pembentukan Kementerian Haji dan Umrah"},"content":{"rendered":"

BONA NEWS.\u00a0Jakarta. <\/span><\/span>\u2014 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah<\/strong> melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26\/8\/2025).<\/p>\n

Sidang Paripurna dipimpin Wakil Ketua DPR RI\u00a0Cucun Ahmad Syamsurijal<\/strong>. Setelah menyampaikan pertanyaan kepada anggota dewan, seluruh fraksi menyatakan setuju.<\/p>\n

\u201cApakah Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dapat disetujui menjadi undang-undang?\u201d tanya Cucun.<\/p>\n

\u201cSetuju,\u201d jawab serentak para anggota DPR RI yang hadir.<\/p><\/blockquote>\n

Dengan ketok palu, RUU tersebut resmi menjadi undang-undang.<\/p>\n

Ketua Komisi VIII DPR RI\u00a0Marwan Dasopang<\/strong> menegaskan, tujuan utama pembentukan kementerian baru adalah memperkuat pelayanan haji sekaligus menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah Arab Saudi.<\/p>\n

\u201cKelembagaan penyelenggara haji harus diperkuat. Dengan berbentuk kementerian, koordinasi infrastruktur dan SDM dapat lebih terpusat,\u201d ujar Marwan.<\/p><\/blockquote>\n

Pemerintah menyambut baik keputusan DPR RI. Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas<\/strong> menjelaskan, tahap selanjutnya adalah menunggu pengundangan dan penerbitan Keputusan Presiden (Keppres).<\/p>\n

\u201cUndang-undang sudah disetujui, tinggal menunggu pengundangan dan Keppres dari Presiden,\u201d kata Supratman.<\/p><\/blockquote>\n

Ia juga menepis anggapan bahwa pembentukan kementerian baru akan melanggar Undang-Undang Kementerian Negara.<\/p>\n

\u201cTidak ada pembatasan jumlah kementerian dalam UU Kementerian Negara. Jadi tidak ada masalah,\u201d tambahnya.<\/p><\/blockquote>\n

Wakil Ketua DPR RI\u00a0 Sufmi Dasco Ahmad<\/strong> menyebut penentuan struktur kementerian dan penunjukan menteri sepenuhnya menjadi kewenangan Presiden.<\/p>\n

\u201cMau ditambah, dikurangi, atau digabungkan, semua kita serahkan kepada Presiden. DPR hanya memberi landasan hukumnya,\u201d ujar Dasco.<\/p><\/blockquote>\n

Sementara itu, Cucun Ahmad Syamsurijal<\/strong> mengungkapkan bahwa Keppres untuk penunjukan Menteri Haji dan Umrah akan segera keluar.<\/p>\n

\u201cInsya Allah pekan ini sudah ada Keppres untuk menterinya. Bisa dalam satu atau dua hari ke depan,\u201d kata Cucun.<\/p><\/blockquote>\n

Pemerintah kini tengah menyiapkan Peraturan Presiden (Perpres)<\/strong> mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian Haji dan Umrah.<\/p>\n

Wakil Menteri Sekretariat Negara Bambang Eko Suhariyanto<\/strong> menyampaikan bahwa penyusunan perpres tersebut ditargetkan selesai dalam waktu 30 hari.<\/p>\n

\u201cKami sedang merumuskan SOTK. Paling lambat satu bulan setelah pengesahan, perpres harus sudah selesai,\u201d jelas Bambang.<\/p><\/blockquote>\n

Menurutnya, sebagian besar SDM kementerian baru akan berasal dari pemindahan pegawai Kementerian Agama maupun Badan Penyelenggara Haji (BP Haji).<\/p>\n

Kementerian Haji dan Umrah memiliki mandat luas yang menyangkut kepentingan jutaan calon jemaah setiap tahunnya. Beberapa tugas pokok yang diamanatkan antara lain:<\/p>\n

    \n
  1. Perlindungan jemaah<\/strong> \u2014 memastikan kesehatan dan kelayakan fisik calon jemaah bersama Kementerian Kesehatan sebelum keberangkatan.<\/li>\n
  2. Verifikasi data<\/strong> \u2014 memastikan keakuratan dan sinkronisasi data calon jemaah agar terhindar dari penipuan atau kehilangan hak berangkat.<\/li>\n
  3. Koordinasi internasional<\/strong> \u2014 menjalin kerja sama intensif dengan Pemerintah Arab Saudi terkait kuota, akomodasi, dan kebijakan teknis.<\/li>\n
  4. Evaluasi berkala<\/strong> \u2014 melaporkan hasil penyelenggaraan haji maksimal 30 hari setelah musim haji berakhir.<\/li>\n<\/ol>\n

    Sebelumnya, urusan haji ditangani oleh Kementerian Agama<\/strong>. Pada awal pemerintahan Presiden Prabowo Subianto<\/strong>, dibentuk Badan Penyelenggara Haji (BP Haji)<\/strong> sebagai lembaga non-kementerian untuk menangani secara khusus.<\/p>\n

    Namun, seiring meningkatnya jumlah jemaah dan kompleksitas penyelenggaraan, BP Haji dinilai perlu ditingkatkan statusnya menjadi kementerian.<\/p>\n

    Rencana ini telah diumumkan pada Juli 2025, dengan target kementerian resmi beroperasi pada tahun 2026.<\/p>\n

    Keputusan pembentukan kementerian baru ini menuai beragam respons. Sejumlah anggota DPR menilai langkah ini tepat demi peningkatan kualitas layanan.<\/p>\n

    Namun, tantangan juga menanti, mulai dari penataan anggaran, pengalihan pegawai, hingga penyusunan regulasi turunan.<\/p>\n

    Marwan Dasopang<\/strong> mengingatkan bahwa orientasi utama tetap pada peningkatan pelayanan.<\/p>\n

    \u201cYang paling penting adalah bagaimana jamaah kita benar-benar merasakan manfaat. Jangan sampai perubahan kelembagaan hanya administratif,\u201d ucapnya.<\/p><\/blockquote>\n

    Dengan disahkannya UU baru pada 26 Agustus 2025, Indonesia resmi memiliki Kementerian Haji dan Umrah<\/strong>. Pemerintah kini ditunggu untuk segera mengeluarkan Keppres penetapan menteri dan Perpres struktur organisasi agar lembaga ini dapat segera bekerja.<\/p>\n

    Kementerian ini diharapkan menjadi garda depan dalam memastikan ibadah haji dan umrah masyarakat Indonesia berjalan lebih lancar, aman, dan bermartabat.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    BONA NEWS.\u00a0Jakarta. \u2014 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi menyetujui pembentukan Kementerian Haji dan Umrah melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Persetujuan itu diambil dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (26\/8\/2025). Sidang Paripurna dipimpin Wakil […]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":1698,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,3,87],"tags":[],"class_list":["post-1695","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-pemerintah","category-politik"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1695","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=1695"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1695\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":1699,"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/1695\/revisions\/1699"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/1698"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=1695"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=1695"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=1695"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}