{"id":2590,"date":"2025-09-23T13:20:19","date_gmt":"2025-09-23T06:20:19","guid":{"rendered":"https:\/\/bonanews.my.id\/?p=2590"},"modified":"2025-09-23T13:20:19","modified_gmt":"2025-09-23T06:20:19","slug":"rapbn-2026-disetujui-anggaran-negara-siap-dorong-pertumbuhan-ekonomi-54","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/2025\/09\/23\/rapbn-2026-disetujui-anggaran-negara-siap-dorong-pertumbuhan-ekonomi-54\/","title":{"rendered":"RAPBN 2026 Disetujui: Anggaran Negara Siap Dorong Pertumbuhan Ekonomi 5,4%"},"content":{"rendered":"<p><span style=\"color: #ff6600;\">BONA NEWS.\u00a0<span style=\"color: #0000ff;\">Jakarta,\u00a0<span style=\"color: #008000;\">Indoneaia. <\/span><\/span><\/span>\u00a0\u2013 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indomesia (DPR RI) menyetujui <strong>Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026<\/strong> dalam <strong>rapat paripurna<\/strong> yang digelar Selasa (23\/9\/2025) dengan total belanja negara mencapai <strong>Rp3.842,7 triliun<\/strong>. Persetujuan ini menjadi dasar pelaksanaan program prioritas nasional tahun depan.<\/p>\n<p>APBN 2026 disusun untuk mendukung <strong>pertumbuhan ekonomi 5,4%<\/strong>, dengan defisit sebesar <strong>2,68% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)<\/strong>. Rencana belanja dan pendapatan dirancang agar tetap sejalan dengan prinsip fiskal berkelanjutan, sambil memastikan sektor-sektor strategis mendapatkan alokasi memadai.<\/p>\n<blockquote><p>Menteri Keuangan <strong>Purbaya Yudhi Sadewa<\/strong> menekankan bahwa APBN 2026 dibuat untuk <strong>menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, dan alokasi belanja pada sektor prioritas<\/strong>. \u201cPemerintah memastikan setiap rupiah dari APBN memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,\u201d katanya dalam rapat paripurna.<\/p><\/blockquote>\n<p>Pendapatan negara 2026 diproyeksikan <strong>Rp3.153,6 triliun<\/strong>, terdiri dari:<\/p>\n<ul>\n<li>Pajak: Rp2.357,7 triliun<\/li>\n<li>Kepabeanan &amp; Cukai: Rp336 triliun<\/li>\n<li>Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP): Rp459,2 triliun<\/li>\n<\/ul>\n<p>Sementara belanja negara mencapai <strong>Rp3.842,7 triliun<\/strong>, yang dialokasikan untuk sektor:<\/p>\n<ol>\n<li>Pendidikan<\/li>\n<li>Kesehatan<\/li>\n<li>Infrastruktur dan energi<\/li>\n<li>Perlindungan sosial<\/li>\n<li>Industri dan UMKM<\/li>\n<li>Pertahanan dan keamanan<\/li>\n<\/ol>\n<blockquote><p>Ketua DPR RI <strong>Puan Maharani<\/strong> mengatakan, \u201cAPBN 2026 menjadi dasar pelaksanaan program prioritas nasional dengan pengawasan DPR yang ketat.\u201d<\/p><\/blockquote>\n<p>Defisit sebesar Rp689,1 triliun atau 2,68% PDB masih berada dalam batas aman sesuai Undang-Undang APBN.<\/p>\n<h2>Fokus Prioritas Anggaran 2026<\/h2>\n<p>Sektor industri nasional dan UMKM menjadi salah satu fokus utama. Pemerintah menargetkan:<\/p>\n<ul>\n<li>Modernisasi manufaktur untuk meningkatkan daya saing global<\/li>\n<li>Hilirisasi industri strategis untuk mengurangi ketergantungan impor<\/li>\n<li>Dukungan inovasi teknologi<\/li>\n<li>Penguatan kapasitas UMKM melalui akses permodalan dan pelatihan<\/li>\n<\/ul>\n<blockquote><p>Ketua DPR <strong>Puan Maharani<\/strong> menegaskan, \u201cAPBN 2026 memberikan fondasi bagi pertumbuhan industri dan UMKM agar ekonomi lebih merata, dengan penciptaan lapangan kerja baru sebagai tujuan utama.\u201d<\/p><\/blockquote>\n<p>Ekonomi berbasis industri dan UMKM diharapkan dapat meningkatkan ekspor dan memperkuat struktur ekonomi nasional.<\/p>\n<p>APBN 2026 juga memprioritaskan pembangunan infrastruktur dan energi. Program ini mencakup:<\/p>\n<ul>\n<li>Jalan tol, pelabuhan, dan bandara untuk mendukung konektivitas antarwilayah<\/li>\n<li>Pembangunan dan distribusi listrik di daerah tertinggal<\/li>\n<li>Peningkatan kapasitas energi terbarukan untuk mendukung industrialisasi<\/li>\n<\/ul>\n<p>Belanja infrastruktur diharapkan mempercepat distribusi logistik dan mendukung pertumbuhan ekonomi regional.<\/p>\n<blockquote><p>Menteri Keuangan <strong>Purbaya Yudhi Sadewa<\/strong> menekankan, \u201cInvestasi infrastruktur yang tepat sasaran tidak hanya memperkuat ekonomi, tetapi juga mempermudah akses masyarakat ke layanan publik dan pasar.\u201d<\/p><\/blockquote>\n<hr \/>\n<h3>Pendidikan dan Kesehatan<\/h3>\n<p>Sektor sosial tetap menjadi fokus utama. Anggaran dialokasikan untuk:<\/p>\n<ul>\n<li>Peningkatan kualitas guru dan fasilitas sekolah<\/li>\n<li>Program beasiswa bagi siswa berprestasi<\/li>\n<li>Perluasan layanan BPJS dan rumah sakit daerah<\/li>\n<li>Kesiapsiagaan bencana<\/li>\n<\/ul>\n<blockquote><p>Purbaya menyatakan, \u201cInvestasi di pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama bagi produktivitas dan daya saing jangka panjang.\u201d<\/p><\/blockquote>\n<p>Langkah ini diharapkan memperkuat kapasitas sumber daya manusia Indonesia dalam menghadapi kompetisi global.<\/p>\n<p>APBN 2026 mengalokasikan <strong>Rp508,2 triliun<\/strong> untuk perlindungan sosial, yang mencakup:<\/p>\n<ul>\n<li>Bantuan langsung tunai untuk keluarga kurang mampu<\/li>\n<li>Subsidi energi agar harga kebutuhan pokok tetap terjangkau<\/li>\n<li>Program jaminan sosial dan kesehatan<\/li>\n<\/ul>\n<blockquote><p>\u201cAlokasi ini penting untuk menjaga daya beli masyarakat, khususnya kelompok ekonomi menengah ke bawah, sekaligus mendorong konsumsi domestik,\u201d ujar Menteri Keuangan.<\/p><\/blockquote>\n<p>Program perlindungan sosial juga diharapkan membantu masyarakat menyesuaikan diri dengan perubahan harga komoditas dan inflasi.<\/p>\n<p>Anggaran pertahanan meningkat menjadi <strong>Rp335,3 triliun<\/strong>, yang digunakan untuk:<\/p>\n<ul>\n<li>Pemeliharaan dan modernisasi alutsista TNI<\/li>\n<li>Gaji dan tunjangan personel<\/li>\n<li>Penguatan kemampuan pertahanan strategis<\/li>\n<\/ul>\n<blockquote><p>Menteri Pertahanan <strong>Sjafrie Sjamsoeddin<\/strong> mengatakan, \u201cAnggaran pertahanan ini memperkuat kedaulatan negara dan kesiapan TNI, namun tetap seimbang dengan sektor lain dalam APBN.\u201d<\/p><\/blockquote>\n<blockquote><p>Panglima TNI <strong>Jenderal Agus Subiyanto<\/strong> menambahkan, alokasi ini juga mendukung stabilitas nasional dan iklim investasi.<\/p><\/blockquote>\n<p>Pemerintah merancang APBN 2026 untuk menghadapi risiko global, antara lain:<\/p>\n<ul>\n<li>Fluktuasi harga minyak dan energi<\/li>\n<li>Ketidakpastian pasar internasional<\/li>\n<li>Perlambatan ekonomi dunia<\/li>\n<\/ul>\n<p>Strategi utama meliputi:<\/p>\n<ol>\n<li>Penguatan sektor domestik seperti pangan, energi, dan manufaktur<\/li>\n<li>Diversifikasi pertumbuhan ekonomi agar tidak bergantung pada komoditas tertentu<\/li>\n<li>Investasi regional dan hilirisasi industri<\/li>\n<li>Dukungan UMKM dan sektor kreatif<\/li>\n<\/ol>\n<p>Dengan strategi ini, APBN diharapkan menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong pertumbuhan inklusif.<\/p>\n<h2>Proyeksi Makro APBN 2026<\/h2>\n<ul>\n<li>Pertumbuhan ekonomi: 5,4%<\/li>\n<li>Inflasi: 2,5%<\/li>\n<li>Nilai tukar Rupiah: Rp16.500\/USD<\/li>\n<li>Harga minyak ICP: US$70\/barel<\/li>\n<li>Lifting minyak: 610 ribu barel\/hari<\/li>\n<li>Lifting gas: 984 ribu barel setara minyak\/hari<\/li>\n<\/ul>\n<p>Asumsi ini menjadi dasar penyusunan belanja dan perhitungan defisit APBN.<\/p>\n<h2>Proses Persetujuan DPR<\/h2>\n<p>RAPBN 2026 dibahas melalui tahapan Banggar DPR dan konsultasi lintas komisi. Persetujuan final diberikan pada <strong>rapat paripurna 23 September 2025<\/strong> di Gedung Nusantara, Senayan.<\/p>\n<blockquote><p>Ketua DPR <strong>Puan Maharani<\/strong> menekankan, \u201cPengesahan ini menjadi landasan pelaksanaan program prioritas nasional dengan pengawasan DPR yang ketat.\u201d<\/p><\/blockquote>\n<blockquote><p>Menteri Keuangan <strong>Purbaya Yudhi Sadewa<\/strong> menegaskan, \u201cKeseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, stabilitas fiskal, dan sektor prioritas menjadi fokus utama APBN 2026.\u201d<\/p><\/blockquote>\n<p>Hadir pula Menteri Pertahanan, Panglima TNI, dan anggota DPR lintas komisi dalam rapat tersebut.<\/p>\n<p>Anggota DPR menyambut baik persetujuan APBN 2026, namun menekankan pentingnya pengawasan dan transparansi belanja. Komisi XI menyoroti <strong>efektivitas belanja publik<\/strong>, agar setiap rupiah digunakan secara tepat dan memberi manfaat langsung.<\/p>\n<p>Publik diharapkan merasakan manfaat APBN melalui:<\/p>\n<ul>\n<li>Layanan publik lebih baik<\/li>\n<li>Lapangan kerja yang meningkat<\/li>\n<li>Infrastruktur memadai<\/li>\n<li>Program perlindungan sosial yang efektif<\/li>\n<\/ul>\n<p>Pengesahan APBN 2026 pada <strong>23 September 2025<\/strong> menegaskan komitmen pemerintah dan DPR untuk:<\/p>\n<ul>\n<li>Mendorong pertumbuhan ekonomi nasional<\/li>\n<li>Memperkuat sektor industri dan UMKM<\/li>\n<li>Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur<\/li>\n<li>Menjaga stabilitas fiskal dan keamanan nasional<\/li>\n<\/ul>\n<p>Dengan pengawasan DPR yang ketat dan pelaksanaan program yang tepat, APBN 2026 diharapkan <strong>memberikan manfaat nyata bagi seluruh rakyat Indonesia<\/strong>, sekaligus memperkuat daya saing nasional di tengah ketidakpastian global.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BONA NEWS.\u00a0Jakarta,\u00a0Indoneaia. \u00a0\u2013 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indomesia (DPR RI) menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 dalam rapat paripurna yang digelar Selasa (23\/9\/2025) dengan total belanja negara mencapai Rp3.842,7 triliun. Persetujuan ini menjadi dasar pelaksanaan program prioritas nasional tahun depan. APBN 2026 disusun untuk mendukung pertumbuhan ekonomi 5,4%, dengan defisit sebesar 2,68% [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":2593,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,27,3,87],"tags":[],"class_list":["post-2590","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-ekonomi-bisnis","category-pemerintah","category-politik"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2590","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2590"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2590\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2594,"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2590\/revisions\/2594"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/2593"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2590"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2590"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2590"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}