{"id":3214,"date":"2025-10-08T11:38:10","date_gmt":"2025-10-08T04:38:10","guid":{"rendered":"https:\/\/bonanews.my.id\/?p=3214"},"modified":"2025-10-08T11:38:10","modified_gmt":"2025-10-08T04:38:10","slug":"sumut-inflasi-tertinggi-nasional-pemprovsu-terapkan-11-langkah","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/2025\/10\/08\/sumut-inflasi-tertinggi-nasional-pemprovsu-terapkan-11-langkah\/","title":{"rendered":"Sumut Inflasi Tertinggi Nasional, Pemprovsu Terapkan 11 Langkah"},"content":{"rendered":"

BONA NEWS.\u00a0Medan,\u00a0Sumatera Utara. <\/span><\/span><\/span>\u00a0\u2014 Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencatat inflasi tertinggi secara nasional per September 2025. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu)<\/strong> di bawah kepemimpinan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution<\/strong> menyiapkan 11 langkah cepat<\/strong> untuk mengendalikan harga pangan dan menstabilkan perekonomian daerah.<\/p>\n

Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi Sumut mencapai 5,32 persen (year-on-year)<\/strong> pada September 2025, meningkat dari 4,42 persen pada Agustus 2025<\/strong>. Lonjakan harga komoditas strategis seperti cabai merah, bawang merah, dan beras menjadi penyumbang terbesar inflasi di wilayah ini.<\/p>\n

\u201cInflasi bukan sekadar angka di tabel statistik, tapi beban nyata yang dirasakan masyarakat setiap hari. Karena itu, kita tidak bisa diam. Pemprov Sumut bergerak cepat agar harga-harga segera stabil,\u201d ujar Gubernur Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution<\/strong>, usai mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2025<\/em> bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian<\/strong> secara virtual dari Rumah Dinas Gubernur Provinsi Sumut di Medan, Senin (6\/10\/2025)<\/strong>.<\/p><\/blockquote>\n

Inflasi Sumut Disorot Pemerintah Pusat<\/strong><\/h2>\n

Dalam rapat tersebut, Mendagri Tito Karnavian<\/strong> menyoroti Sumut sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi di Indonesia. Ia meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi lintas sektor agar stabilitas harga bisa segera tercapai.<\/p>\n

\u201cAda provinsi dengan kondisi geografis sulit tapi inflasinya di bawah tiga persen. Ini menunjukkan pengendalian harga sangat tergantung pada koordinasi dan kecepatan tindakan di daerah,\u201d tegas Tito Karnavian<\/strong>, Senin (6\/10\/2025)<\/strong>.<\/p><\/blockquote>\n

Menanggapi hal itu, Gubernur Bobby memastikan pihaknya sudah menyiapkan rencana aksi jangka pendek dan menengah<\/strong> melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID). Ia menekankan pentingnya prinsip 4T: tepat lokasi, tepat komoditi, tepat sasaran, dan tepat waktu<\/strong> dalam setiap kebijakan.<\/p>\n

\u201cKita tidak ingin langkah ini hanya administratif. Harus benar-benar terasa di masyarakat, terutama di pasar tradisional dan wilayah sentra pangan,\u201d katanya.<\/p><\/blockquote>\n

Sebelas Langkah Cepat Pengendalian Inflasi<\/strong><\/h2>\n

Bobby Nasution menjabarkan 11 langkah cepat<\/strong> yang akan diterapkan mulai pertengahan Oktober 2025 hingga akhir tahun. Langkah-langkah ini difokuskan pada stabilisasi pasokan, pengawasan distribusi, dan perlindungan daya beli masyarakat.<\/p>\n

    \n
  1. Pembagian gratis komoditas penyumbang inflasi<\/strong>, seperti cabai merah dan bawang merah, untuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah.<\/li>\n
  2. Program bundling beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan)<\/strong> dengan cabai merah harga murah di pasar tradisional.<\/li>\n
  3. Percepatan penyaluran bantuan pangan<\/strong> agar bantuan sosial segera dirasakan masyarakat terdampak.<\/li>\n
  4. Penyelenggaraan pasar murah<\/strong> di seluruh kabupaten\/kota bekerja sama dengan Bulog, TPID, dan pelaku usaha lokal.<\/li>\n
  5. Intervensi tataniaga<\/strong> guna menekan biaya distribusi dan mencegah permainan harga di tingkat pedagang.<\/li>\n
  6. Sidak pasar secara rutin<\/strong> untuk memantau harga dan ketersediaan barang.<\/li>\n
  7. Monitoring distribusi pangan<\/strong> melalui laporan harian dari dinas terkait dan BUMD pangan.<\/li>\n
  8. Kerja sama antar daerah<\/strong> untuk memperkuat rantai pasok pangan lintas provinsi.<\/li>\n
  9. Penugasan BUMD<\/strong> seperti PT Pembangunan Sumatera Utara (PPSU) dan PD Aneka Industri dan Jasa (AIJ) dalam pengelolaan stok cabai merah dan bawang merah.<\/li>\n
  10. Antisipasi kebutuhan pangan program Mandiri Berdaya Guna (MBG)<\/strong> agar tidak menekan stok pasar umum.<\/li>\n
  11. Penetapan \u201cToko Pantau Inflasi\u201d<\/strong> di berbagai wilayah strategis untuk memantau harga dan menjadi acuan pengawasan di pasar.<\/li>\n<\/ol>\n

    \u201cKami ingin memastikan tidak ada lagi lonjakan harga yang tidak wajar. Evaluasi akan dilakukan setiap dua minggu oleh TPID Provinsi,\u201d<\/em> kata Bobby.<\/p>\n

    Langkah-langkah ini diklaim akan memperkuat stabilitas pasokan dan menekan laju inflasi ke level di bawah 4 persen<\/strong> pada akhir 2025.<\/p>\n

    Kolaborasi BUMD dan Kabupaten\/Kota<\/strong><\/h2>\n

    Selain strategi di tingkat provinsi, Pemprovsu juga melibatkan BUMD dan pemerintah kabupaten\/kota untuk mempercepat realisasi kebijakan.
    \nDirektur Utama PT Pembangunan Sumatera Utara (PPSU)<\/strong>, Maruli Siregar<\/strong>, menyatakan pihaknya siap menjalankan perintah gubernur dengan memperkuat distribusi komoditas utama dari daerah sentra produksi.<\/p>\n

    \u201cKami sudah berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan pemerintah kabupaten penghasil seperti Karo, Dairi, dan Simalungun. Stok cabai dan bawang akan disebar merata agar tidak terjadi penumpukan yang memicu lonjakan harga,\u201d ujar Maruli kepada wartawan, Selasa (7\/10\/2025).<\/p><\/blockquote>\n

    Sementara itu, Kepala Biro Perekonomian Setdaprov Sumut, Poppy Marulita Hutagalung<\/strong>, mengatakan seluruh kabupaten\/kota diwajibkan melaporkan kondisi harga pangan mingguan ke TPID.<\/p>\n

    \u201cData harga dari kabupaten\/kota sangat penting untuk menentukan langkah intervensi cepat. Kami juga mendorong daerah memperbanyak pasar murah dan operasi pangan,\u201d kata Poppy, Senin (6\/10\/2025).<\/p><\/blockquote>\n

    Gerakan Pangan Murah dan Dukungan Bulog<\/strong><\/h2>\n

    Pemprovsu bersama Perum Bulog Kanwil Sumut<\/strong> juga memperluas kegiatan Gerakan Pangan Murah (GPM)<\/strong> di 20 titik kabupaten\/kota.
    \nKepala Perum Bulog Sumut, Arief Rahman<\/strong>, menyebut stok beras SPHP mencapai 16.000 ton dan siap digelontorkan bila harga di pasar naik tajam.<\/p>\n

    \u201cKita siapkan cadangan agar bisa digelontorkan sewaktu-waktu. Dengan begitu, harga bisa dijaga di bawah Rp12.000 per kilogram,\u201d ujar Arief, Selasa (7\/10\/2025).<\/p><\/blockquote>\n

    Bulog juga bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Sumut untuk menyalurkan beras, gula, dan minyak goreng dalam kegiatan pasar murah keliling.<\/p>\n

    Pengamat ekonomi dari Universitas Sumatera Utara (USU)<\/strong>, Dr. T. Rahman Lubis<\/strong>, menilai kebijakan 11 langkah cepat ini bisa efektif jika dijalankan secara konsisten dan diawasi dengan ketat.<\/p>\n

    \u201cPasar murah dan distribusi pangan memang bisa menekan inflasi jangka pendek. Tapi untuk jangka panjang, Sumut harus memperkuat produksi lokal, terutama hortikultura dan beras,\u201d katanya, Selasa (7\/10\/2025).<\/p><\/blockquote>\n

    Ia menambahkan bahwa masalah utama pengendalian inflasi di Sumut adalah lemahnya infrastruktur distribusi dan tingginya ketergantungan pada pasokan luar provinsi. Menurutnya, kebijakan jangka panjang perlu mencakup penguatan logistik, sistem gudang, dan digitalisasi rantai pasok<\/strong>.<\/p>\n

    Di sisi lain, sejumlah pedagang dan warga di Kota Medan menyambut baik kebijakan Pemprov Sumut tersebut.
    \nFitriani (34)<\/strong>, pedagang cabai di Pasar Petisah, berharap harga bahan pokok bisa segera turun agar daya beli masyarakat pulih.<\/p>\n

    \u201cKalau harga cabai bisa balik ke Rp45 ribu per kilo, pembeli pasti ramai lagi. Sekarang sudah sempat Rp80 ribu, berat sekali buat kami,\u201d ucapnya, Selasa (7\/10\/2025).<\/p><\/blockquote>\n

    Sementara itu, Rahmad (42)<\/strong>, warga Kecamatan Medan Denai, menilai program pasar murah perlu dilakukan rutin, bukan hanya saat inflasi melonjak.<\/p>\n

    \u201cKalau bisa tiap bulan ada pasar murah. Jadi harga tetap terkendali dan masyarakat terbantu,\u201d kata Rahmad, Rabu (8\/10\/2025)<\/p><\/blockquote>\n

    Bobby Nasution menargetkan inflasi Sumut dapat ditekan ke bawah 4 persen pada Desember 2025<\/strong>, sejalan dengan target nasional. Evaluasi akan dilakukan secara berkala oleh TPID Sumut, Biro Perekonomian, dan Diskominfo Sumut.<\/p>\n

    \u201cKita akan pantau terus. Jangan sampai ada kabupaten atau kota yang abai. Semua harus bergerak bersama untuk menjaga stabilitas harga,\u201d ungkap Bobby Nasution, Senin (6\/10\/2025).<\/p><\/blockquote>\n

    Ia juga meminta agar BUMD dan perangkat daerah berinovasi dalam menjaga ketahanan pangan, termasuk memperluas kerja sama dengan daerah penghasil di luar Sumut seperti Aceh dan Sumatera Barat.<\/p>\n

    Meski optimis, sejumlah tantangan masih mengadang pelaksanaan 11 langkah cepat tersebut. Di antaranya keterbatasan anggaran, infrastruktur logistik yang belum merata, serta pengawasan distribusi di daerah terpencil.<\/p>\n

    Sementara itu, pemerhati sosial dan kebijakan publik, Bobby Apriliano<\/strong>, menilai kebijakan pengendalian inflasi tidak cukup berhenti pada aspek ekonomi teknis semata. Menurutnya, pemerintah daerah perlu menyentuh akar sosial dari persoalan inflasi, terutama yang berkaitan dengan daya beli masyarakat kelas bawah dan ketimpangan akses pangan.<\/p>\n

    \u00a0\u201cLangkah cepat yang dilakukan Pemprov Sumut patut diapresiasi, tapi harus dibarengi dengan kebijakan perlindungan sosial yang berkelanjutan. Inflasi bukan hanya soal harga naik, tapi juga tentang kemampuan masyarakat untuk bertahan,\u201d ujar Bobby Apriliano, pemerhati sosial dan kebijakan publik<\/strong>, Rabu\u00a0 (8\/10\/2025).<\/p><\/blockquote>\n

    Ia menambahkan bahwa kolaborasi lintas sektor menjadi kunci. Pemerintah perlu melibatkan masyarakat sipil, organisasi pangan, dan komunitas petani agar kebijakan lebih tepat sasaran.<\/p>\n

    \u00a0\u201cKalau kebijakan hanya top-down, dampaknya bisa tidak terasa di lapangan. Pendekatan partisipatif akan membuat masyarakat ikut menjaga stabilitas harga dan pasokan,\u201d tegas Bobby Apriliano.<\/p><\/blockquote>\n

    Menurut Bobby Apriliano, salah satu langkah jangka menengah yang bisa diambil adalah memperkuat ekosistem ekonomi lokal berbasis komunitas, seperti koperasi pangan dan lumbung desa.<\/p>\n

    \u201cDengan memperkuat sistem pangan lokal, kita bisa mengurangi ketergantungan dari luar provinsi. Itu investasi sosial yang sangat penting untuk Sumut,\u201d jelas Bobby Apriliano.<\/p>\n

    Inflasi yang menekan harga pangan di Sumatera Utara menjadi ujian penting bagi kepemimpinan Bobby Nasution sebagai gubernur baru. Dengan sebelas langkah cepat yang telah diterapkan, Pemprov Sumut berupaya menunjukkan keseriusan menjaga daya beli masyarakat.<\/p>\n

    Langkah ini sekaligus menjadi indikator penting bagi stabilitas ekonomi daerah menjelang akhir tahun.
    \nJika strategi berjalan sesuai target, Sumut berpeluang keluar dari posisi provinsi dengan inflasi tertinggi nasional dan menjadi contoh bagi daerah lain dalam menekan harga kebutuhan pokok.<\/p>\n

    \u201cKita tidak ingin rakyat jadi korban inflasi. Semua perangkat pemerintah harus turun langsung ke lapangan,\u201d akhir Bobby Nasution, Senin (6\/10\/2025).<\/p><\/blockquote>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

    BONA NEWS.\u00a0Medan,\u00a0Sumatera Utara. \u00a0\u2014 Provinsi Sumatera Utara (Sumut) mencatat inflasi tertinggi secara nasional per September 2025. Menyikapi kondisi tersebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) di bawah kepemimpinan Gubernur Provinsi Sumatera Utara, Muhammad Bobby Afif Nasution menyiapkan 11 langkah cepat untuk mengendalikan harga pangan dan menstabilkan perekonomian daerah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, inflasi Sumut […]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":3217,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,27,3,217,220],"tags":[],"class_list":["post-3214","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-ekonomi-bisnis","category-pemerintah","category-provinsi","category-pusat"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3214","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3214"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3214\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3218,"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3214\/revisions\/3218"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3217"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3214"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3214"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3214"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}