{"id":3405,"date":"2025-10-13T01:23:03","date_gmt":"2025-10-12T18:23:03","guid":{"rendered":"https:\/\/bonanews.my.id\/?p=3405"},"modified":"2025-10-15T01:34:57","modified_gmt":"2025-10-14T18:34:57","slug":"krisis-emisi-lautan-dan-tarung-dua-blok-besar-dunia","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/2025\/10\/13\/krisis-emisi-lautan-dan-tarung-dua-blok-besar-dunia\/","title":{"rendered":"Krisis Emisi Lautan dan Tarung Dua Blok Besar Dunia"},"content":{"rendered":"

BONA NEWS.\u00a0Medan,\u00a0Sumatera Utara. <\/span><\/span><\/span>+-+ Pertarungan diplomatik baru antara Amerika Serikat (AS)<\/strong> dan Uni Eropa (UE)<\/strong> meletus di arena Organisasi Maritim Internasional (IMO)<\/strong> \u2014 lembaga di bawah PBB yang mengatur pelayaran global.<\/p>\n

Isu yang memicu benturan kali ini: rencana penerapan sistem harga karbon global untuk kapal besar<\/strong> yang beroperasi lintas negara.<\/p>\n

Proposal ini, yang disebut Net-Zero Framework (NZF)<\/strong>, menjadi perdebatan utama dalam sidang luar biasa Komite Perlindungan Lingkungan Laut (MEPC)<\/strong> yang digelar 14\u201317 Oktober 2025<\/strong> di London.
\nKerangka ini bertujuan menekan emisi gas rumah kaca (GRK) dari industri pelayaran internasional \u2014 sektor yang menyumbang sekitar 3% dari total emisi CO\u2082 dunia<\/strong>, setara dengan gabungan emisi Jerman dan Jepang.<\/p>\n

Apa Itu Net-Zero Framework (NZF)?<\/h3>\n

Dalam proposal IMO, NZF mencakup dua elemen utama:<\/p>\n

    \n
  1. Standar intensitas bahan bakar laut<\/strong> \u2014 kapal diwajibkan menurunkan emisi per ton muatan per kilometer secara bertahap mulai 2027.<\/li>\n
  2. Mekanisme harga karbon (GHG Pricing Mechanism)<\/strong> \u2014 kapal yang melebihi batas emisi harus membeli \u201cremedial units\u201d (unit perbaikan karbon), sedangkan kapal rendah emisi bisa menjual kreditnya.<\/li>\n<\/ol>\n

    Pendapatan dari mekanisme ini akan masuk ke IMO Net-Zero Fund<\/strong>, dana global yang digunakan untuk membantu negara berkembang melakukan transisi energi maritim.<\/p>\n

    Menurut Sekretaris Jenderal IMO, Arsenio Dominguez<\/strong>, tujuan kerangka ini adalah memastikan \u201ckeadilan dalam transisi menuju pelayaran nol emisi.\u201d<\/p>\n

    \u201cKita membutuhkan langkah nyata agar industri pelayaran tidak tertinggal dalam agenda iklim global,\u201d ujar Dominguez dalam pernyataannya di laman resmi IMO (April 2025).<\/p><\/blockquote>\n

    Blok Uni Eropa<\/strong> menjadi motor utama di balik usulan harga karbon global.
    \nMenurut Komisioner Lingkungan Uni Eropa, Virginijus Sinkevi\u010dius<\/strong>, regulasi internasional dibutuhkan agar transisi energi di sektor maritim \u201ctidak bersifat regional dan diskriminatif.\u201d<\/p>\n

    \u201cKita sudah menerapkan sistem ETS (Emissions Trading System) di Eropa. Namun dunia butuh kerangka global agar tidak terjadi kebocoran karbon lintas benua,\u201d kata Sinkevi\u010dius dikutip dari Reuters<\/em> (Senin, 13 Oktober 2025).<\/p><\/blockquote>\n

    Negara-negara seperti Norwegia, Jepang, dan Korea Selatan<\/strong> ikut mendukung proposal Uni Eropa. Mereka menilai kebijakan ini akan memberikan kepastian ekonomi jangka panjang bagi investor energi bersih dan mempercepat penggunaan bahan bakar alternatif seperti metanol hijau dan amonia.<\/p>\n

    Amerika Serikat Menolak Keras, Sebut \u201cPajak Global Ilegal\u201d<\/h3>\n

    Sementara itu, Amerika Serikat<\/strong> menolak seluruh isi kerangka NZF dan menilai kebijakan tersebut \u201ctidak memiliki dasar hukum internasional.\u201d
    \nDalam pernyataan resmi Departemen Luar Negeri AS<\/strong> tertanggal 11 Oktober 2025<\/strong>, Washington menyebut NZF sebagai bentuk \u201cpajak karbon global terselubung\u201d yang dapat merugikan perdagangan internasional.<\/p>\n

    \u201cAmerika Serikat tidak akan membiarkan lembaga PBB memungut pajak karbon global tanpa otoritas dari negara-negara berdaulat,\u201d ujar Juru Bicara Departemen Luar Negeri AS, Matthew Miller<\/strong>, dalam rilis pers di situs state.gov<\/em>.<\/p><\/blockquote>\n

    Sebagai respons, AS bahkan mengancam akan menerapkan tindakan timbal balik<\/strong> terhadap negara-negara yang mendukung NZF.
    \nAncaman tersebut meliputi:<\/p>\n

      \n
    • Pembatasan visa bagi pejabat negara pendukung kebijakan;<\/li>\n
    • Biaya tambahan bagi kapal yang berlabuh di pelabuhan AS;<\/li>\n
    • Pembatasan akses kapal dari negara pendukung ke pelabuhan strategis AS;<\/li>\n
    • Potensi sanksi ekonomi terhadap entitas yang berpartisipasi dalam NZF.<\/li>\n<\/ul>\n

      Langkah keras ini dikritik banyak pihak sebagai upaya melemahkan koordinasi iklim global yang sudah lama dinegosiasikan di PBB.<\/p>\n

      Tidak hanya AS, beberapa negara berkembang juga menyuarakan kekhawatiran.
      \nBrasil, India, dan Arab Saudi<\/strong> menilai kebijakan harga karbon kapal berisiko menaikkan biaya logistik dan ekspor, terutama bagi negara yang bergantung pada jalur laut untuk komoditas seperti minyak dan hasil pertanian.<\/p>\n

      \u201cLevy karbon ini dapat berdampak pada daya saing ekspor negara berkembang,\u201d ujar Duta Besar Brasil untuk PBB, Maria Nazareth Farani Azev\u00eado<\/strong>, kepada The Guardian<\/em> (17 Februari 2025).<\/p><\/blockquote>\n

      Negara-negara tersebut menuntut agar dana dari Net-Zero Fund<\/em> dialokasikan secara proporsional untuk membantu modernisasi armada kapal dan infrastruktur energi di Global South.
      \nNamun hingga kini, pembagian dana dan mekanisme transparansinya masih menjadi bahan perdebatan sengit di meja IMO.<\/p>\n

      Hingga laporan terakhir Reuters<\/em> (13 Oktober 2025), belum ada konfirmasi resmi bahwa Net-Zero Framework<\/em> telah diadopsi penuh oleh IMO.
      \nPertemuan luar biasa MEPC yang berlangsung 14\u201317 Oktober 2025<\/strong> di London masih memproses voting akhir<\/strong> terhadap dokumen tersebut.<\/p>\n

      Sebelumnya, pada 7\u201311 April 2025<\/strong>, IMO telah menyetujui draft regulasi<\/strong> NZF untuk dibawa ke tahap adopsi. Jika disetujui bulan Oktober, regulasi itu akan berlaku pada 2027<\/strong>, memberi waktu dua tahun bagi industri menyesuaikan diri.<\/p>\n

      Dalam siaran pers IMO, disebutkan bahwa keputusan final akan \u201cberdasarkan konsensus dua pertiga negara anggota MARPOL Annex VI.\u201d<\/p>\n

      \u201cKami berupaya memastikan bahwa semua negara, besar dan kecil, memiliki suara dalam menentukan arah dekarbonisasi maritim global,\u201d kata Sekjen IMO Arsenio Dominguez<\/strong>.<\/p><\/blockquote>\n

      Pertarungan Kepentingan dan Masa Depan Dekarbonisasi<\/h3>\n

      Tarik-menarik kepentingan antara AS dan Uni Eropa di IMO mencerminkan pertarungan geopolitik baru di bidang iklim dan perdagangan<\/strong>.
      \nUE berusaha menanamkan standar iklim global yang sejalan dengan kebijakan Green Deal<\/em>, sedangkan AS menjaga kepentingan industri pelayaran dan energi domestiknya dari regulasi global yang dianggap \u201cintervensif\u201d.<\/p>\n

      Sementara itu, negara berkembang berada di tengah dilema \u2014 di satu sisi mendukung aksi iklim global, di sisi lain khawatir terhadap efek ekonomi dan logistiknya.<\/p>\n

      Bagi sektor pelayaran, mekanisme ini dapat menjadi awal revolusi industri laut<\/strong>.
      \nJika berhasil, NZF bisa menciptakan insentif besar bagi investasi energi bersih dan mendorong inovasi bahan bakar alternatif seperti:<\/p>\n

        \n
      • Metanol hijau<\/strong> (green methanol),<\/li>\n
      • Amonia netral karbon<\/strong>,<\/li>\n
      • Dan teknologi wind-assisted shipping<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n

        Namun jika gagal mencapai konsensus, IMO berisiko kehilangan kredibilitas sebagai lembaga yang memimpin dekarbonisasi transportasi global.<\/p>\n

        Bank Dunia memperkirakan, jika diterapkan, mekanisme harga karbon kapal dapat menambah biaya logistik global hingga 3\u20135%<\/strong>, tergantung jenis rute dan bahan bakar.
        \nNamun, potensi dana yang terkumpul dari levy karbon ini mencapai US$ 80\u2013100 miliar per tahun<\/strong>, yang dapat dialokasikan untuk riset energi bersih maritim.<\/p>\n

        Lembaga penelitian International Council on Clean Transportation (ICCT)<\/em> menilai bahwa setiap tahun tanpa kebijakan karbon maritim berarti kehilangan peluang mengurangi 200 juta ton CO\u2082<\/strong> dari atmosfer.<\/p>\n

        Outlook: Dunia Menunggu Putusan Akhir IMO<\/h3>\n

        Menjelang akhir 2025, dunia menanti hasil sidang IMO di London.
        \nApakah sistem harga karbon kapal akan benar-benar disetujui dan menjadi tonggak sejarah iklim global, atau justru terhambat oleh veto politik dari negara besar seperti AS?<\/p>\n

        Satu hal pasti: perdebatan ini menunjukkan bahwa perang terhadap emisi kini bukan hanya soal lingkungan<\/strong>, tapi juga soal kedaulatan ekonomi dan diplomasi internasional.<\/strong><\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

        BONA NEWS.\u00a0Medan,\u00a0Sumatera Utara. +-+ Pertarungan diplomatik baru antara Amerika Serikat (AS) dan Uni Eropa (UE) meletus di arena Organisasi Maritim Internasional (IMO) \u2014 lembaga di bawah PBB yang mengatur pelayaran global. Isu yang memicu benturan kali ini: rencana penerapan sistem harga karbon global untuk kapal besar yang beroperasi lintas negara. Proposal ini, yang disebut Net-Zero […]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":3408,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,33,39,85],"tags":[],"class_list":["post-3405","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-internasional","category-lingkungan-hidup","category-militer"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3405","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=3405"}],"version-history":[{"count":4,"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3405\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3412,"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/3405\/revisions\/3412"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/3408"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=3405"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=3405"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=3405"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}