{"id":3645,"date":"2025-10-23T02:49:28","date_gmt":"2025-10-22T19:49:28","guid":{"rendered":"https:\/\/bonanews.my.id\/?p=3645"},"modified":"2025-10-23T02:49:28","modified_gmt":"2025-10-22T19:49:28","slug":"skandal-korupsi-aset-ptpn-i-regional-i-kejati-sumut-sita-rp150-miliar-dan-proses-hukum-yang-berlanjut","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/2025\/10\/23\/skandal-korupsi-aset-ptpn-i-regional-i-kejati-sumut-sita-rp150-miliar-dan-proses-hukum-yang-berlanjut\/","title":{"rendered":"Skandal Korupsi Aset PTPN I Regional I: Kejati Sumut Sita Rp150 Miliar dan Proses Hukum yang Berlanjut"},"content":{"rendered":"

BONA NEWS.\u00a0Medan,\u00a0Sumatera Utara. <\/span><\/span><\/span>— Kasus dugaan korupsi dalam penjualan aset milik PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional I<\/strong> menjadi sorotan publik nasional. Kasus ini melibatkan PT Nusa Dua Propertindo (NDP)<\/strong> sebagai anak perusahaan PTPN I dan PT Deli Megapolitan Kawasan Residensial (DMKR)<\/strong>, anak perusahaan PT Ciputra Land<\/strong>. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut<\/strong>) telah menyita uang sebesar Rp150 miliar<\/strong> dari pihak terkait sebagai bagian dari upaya pemulihan kerugian negara.<\/p>\n

Artikel ini membahas secara komprehensif kasus ini: latar belakang, proses hukum, profil tersangka, dampak terhadap masyarakat, dan langkah pemulihan negara. Dengan pemaparan ini, pembaca diharapkan memahami konteks hukum dan ekonomi kasus yang kompleks ini.<\/p>\n

Latar Belakang Kasus<\/h2>\n

Sejarah Aset PTPN I<\/h3>\n

PTPN I memiliki aset lahan yang luas, termasuk lahan seluas 8.077 hektare<\/strong> yang terletak di Sumatera Utara. Lahan ini awalnya berstatus Hak Guna Usaha (HGU)<\/strong>, yang berarti lahan dimiliki negara namun dikelola PTPN I untuk kegiatan perkebunan. Pada 2022, PT NDP mengajukan perubahan status lahan dari HGU menjadi Hak Guna Bangunan (HGB)<\/strong>. Status HGB memungkinkan pihak swasta memiliki hak jual-beli yang lebih fleksibel, termasuk menjual kepada pihak ketiga.<\/p>\n

Penjualan Lahan dan Dugaan Korupsi<\/h3>\n

Setelah perubahan status lahan disetujui, PT NDP menjual lahan tersebut kepada PT DMKR, yang kemudian mengembangkan kawasan perumahan CitraLand<\/strong>. Namun, dalam proses ini muncul dugaan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat BPN Sumut dan pihak PT NDP. Hal ini menyebabkan negara dirugikan karena 20% dari luas lahan seharusnya menjadi hak negara<\/strong> tetapi tidak diserahkan.<\/p>\n

Kejati Sumut telah menetapkan tiga orang tersangka utama<\/strong>:<\/p>\n

    \n
  1. AKS<\/strong> \u2013 Mantan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Utara tahun 2022\u20132024. Diduga mengeluarkan persetujuan perubahan status lahan secara tidak prosedural.<\/li>\n
  2. ARL<\/strong> \u2013 Mantan Kepala Kantor BPN Deli Serdang tahun 2023\u20132025. Terlibat dalam proses administrasi perubahan status HGU menjadi HGB yang diduga merugikan negara.<\/li>\n
  3. IS<\/strong> \u2013 Direktur PT Nusa Dua Propertindo (NDP). Bertanggung jawab atas transaksi penjualan lahan kepada PT DMKR dan dianggap telah mengabaikan kewajiban menyerahkan hak negara sebesar 20% dari luas lahan.<\/li>\n<\/ol>\n

    Penyidik Kejati Sumut menyatakan bahwa proses hukum masih terbuka untuk penetapan tersangka tambahan<\/strong> apabila bukti baru ditemukan.<\/p>\n

    Pada Rabu, 22 Oktober 2025<\/strong>, Kejati Sumut menerima Rp150 miliar<\/strong> dari PT DMKR sebagai pengembalian kerugian negara. Uang ini disimpan sementara di Bank Mandiri Cabang Medan<\/strong>. Kepala Kejati Sumut, Harli Siregar<\/strong>, menyebut bahwa pengembalian dana ini menunjukkan itikad baik dari pihak terkait, namun proses hukum tetap berlanjut<\/strong> untuk memastikan semua pelanggaran hukum terungkap.<\/p>\n

    Hingga saat ini, belum ada rincian resmi mengenai apakah dana tersebut dibayarkan sekaligus atau melalui mekanisme bertahap, dan tim ahli masih menghitung total kerugian negara secara final.<\/p>\n

    Kronologi Kasus<\/h2>\n
      \n
    1. 2022<\/strong>: PT NDP mengajukan perubahan status lahan dari HGU ke HGB ke BPN Sumut.<\/li>\n
    2. 2023<\/strong>: Persetujuan perubahan status dikeluarkan dan PT NDP menjual sebagian lahan kepada PT DMKR.<\/li>\n
    3. 2024\u20132025<\/strong>: Dugaan korupsi muncul, penyidikan dimulai oleh Kejati Sumut.<\/li>\n
    4. 2025<\/strong>: Penetapan tersangka, pengembalian kerugian negara Rp150 miliar, dan penyitaan aset.<\/li>\n<\/ol>\n

      Baca Juga :\u00a0<\/span><\/strong><\/em><\/p>\n

      https:\/\/bonanews.my.id\/2025\/10\/14\/kejati-sumut-bongkar-kasus-citraland-dua-eks-pejabat-bpn-jadi-tersangka-korupsi-aset-ptpn-i\/<\/a><\/p>\n

      Perubahan status lahan HGU ke HGB diatur dalam Undang-Undang Agraria dan peraturan pemerintah terkait pengelolaan aset negara. Jika prosedur tidak dijalankan dengan benar, pejabat dan pihak swasta dapat dikenakan pasal korupsi dan gratifikasi<\/strong> sesuai hukum pidana Indonesia.<\/p>\n

      Kasus ini berdampak pada beberapa pihak:<\/p>\n