{"id":4204,"date":"2025-11-11T05:29:55","date_gmt":"2025-11-10T22:29:55","guid":{"rendered":"https:\/\/bonanews.my.id\/?p=4204"},"modified":"2025-11-11T05:29:55","modified_gmt":"2025-11-10T22:29:55","slug":"ndc-folu-dan-batu-bara-di-mana-indonesia-dalam-lintasan-iklim-global","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/2025\/11\/11\/ndc-folu-dan-batu-bara-di-mana-indonesia-dalam-lintasan-iklim-global\/","title":{"rendered":"NDC, FOLU, dan Batu Bara: Di Mana Indonesia dalam Lintasan Iklim Global?"},"content":{"rendered":"<p><strong><span style=\"color: #ff6600;\">BONA NRWS. <span style=\"color: #0000ff;\">Jakarta, <span style=\"color: #008080;\">Sumatera Utara. <\/span><\/span><\/span><\/strong>&#8212; Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap pengendalian perubahan iklim dan transisi energi dalam pernyataan resmi pada Senin (10\/11\/2025).<\/p>\n<p>Meski arah kebijakan telah sejalan dengan Perjanjian Paris, sejumlah lembaga menilai pelaksanaan di lapangan masih tertinggal dari target yang ditetapkan.<\/p>\n<blockquote><p>\u201cKomitmen kita jelas dan tidak berubah, namun percepatan aksi menjadi tantangan utama,\u201d kata pejabat Kementerian Lingkungan Hidup dalam pernyataan resminya, Senin (10\/11\/2025), di Jakarta.<\/p><\/blockquote>\n<h3><strong>Target Penurunan Emisi Masih Jauh dari Optimal<\/strong><\/h3>\n<p>Dalam dokumen <strong>Second Nationally Determined Contribution (NDC)<\/strong> yang diserahkan ke <strong>UNFCCC pada 24 Oktober 2025<\/strong>, Indonesia menargetkan penurunan emisi sebesar <strong>31,89 persen secara mandiri<\/strong> dan <strong>43,20 persen dengan dukungan internasional<\/strong> pada 2030.<br \/>\nNamun, laporan <strong>Climate Action Tracker (Oktober 2024)<\/strong> menilai kebijakan iklim Indonesia masih berada pada kategori <em>Highly Insufficient<\/em>, artinya belum cukup untuk menahan kenaikan suhu global di bawah 1,5\u00b0C.<\/p>\n<p>Pemerintah menegaskan target menuju <strong>Net Zero Emission (NZE) 2060<\/strong> tetap menjadi arah utama kebijakan nasional.<br \/>\n\u201cIndonesia tidak mundur dari komitmen globalnya, tetapi kita butuh percepatan teknologi dan pendanaan,\u201d ujar seorang pejabat senior lingkungan kepada wartawan.<\/p>\n<h3><strong>FOLU dan Transisi Energi Jadi Fokus<\/strong><\/h3>\n<p>Sektor <strong>Forestry and Other Land Use (FOLU)<\/strong> masih menjadi pilar utama pengurangan emisi.<br \/>\nProgram <strong>FOLU Net Sink 2030<\/strong> menargetkan penyerapan bersih karbon sebesar <strong>\u2013140 juta ton CO\u2082e<\/strong> pada 2030.<br \/>\nNamun hingga kuartal III 2025, laporan resmi <strong>Kementerian Kehutanan (Oktober 2025)<\/strong> mencatat capaian rehabilitasi hutan baru mencapai <strong>2,3 juta hektare<\/strong> dari target lebih dari 5 juta hektare.<\/p>\n<p>Di sisi energi, transisi menuju energi bersih masih berjalan lambat.<br \/>\nData <strong>Institute for Essential Services Reform (IESR)<\/strong> menunjukkan <strong>58 persen pembangkit listrik nasional<\/strong> pada 2025 masih bergantung pada batu bara.<br \/>\nProgram <strong>Just Energy Transition Partnership (JETP)<\/strong> senilai <strong>US$ 20 miliar<\/strong> masih terkendala pembiayaan dan kesiapan proyek penghentian PLTU.<\/p>\n<h3><strong>Pasar Karbon dan Tantangan Regulasi<\/strong><\/h3>\n<p>Pasar karbon Indonesia yang mulai beroperasi di <strong>Bursa Efek Indonesia sejak 26 September 2023<\/strong> kini mencatat transaksi lebih dari <strong>450 ribu ton kredit karbon<\/strong> hingga akhir Oktober 2025.<br \/>\nMeski meningkat, laporan <strong>Kementerian Lingkungan Hidup (Oktober 2025)<\/strong> mencatat hanya sekitar <strong>38 persen proyek karbon<\/strong> yang telah terdaftar dalam <strong>Sistem Registri Nasional (SRN)<\/strong>.<br \/>\nRegulasi dan mekanisme pengawasan masih menjadi tantangan agar pasar karbon dapat berjalan transparan dan adil bagi semua pihak, termasuk masyarakat lokal.<\/p>\n<h3><strong>Sorotan Dunia di COP30 Bel\u00e9m<\/strong><\/h3>\n<p>Isu keterlambatan realisasi komitmen iklim juga menjadi sorotan dalam <strong>Konferensi Perubahan Iklim PBB (COP30)<\/strong> di <strong>Bel\u00e9m, Brasil<\/strong>, yang berakhir pada <strong>9 November 2025<\/strong>.<br \/>\nSekretaris Jenderal PBB <strong>Ant\u00f3nio Guterres<\/strong> menyatakan bahwa \u201cArah kebijakan global sudah benar, tetapi kecepatannya masih jauh dari mencukupi.\u201d<\/p>\n<p><em><strong><span style=\"color: #ff0000;\">Klik Baca :\u00a0 <a href=\"https:\/\/bonanews.my.id\/2025\/08\/27\/indonesia-perkuat-strategi-jelang-cop30-kick-off-delegasi-dan-konsolidasi-gubernur\/\">https:\/\/bonanews.my.id\/2025\/08\/27\/indonesia-perkuat-strategi-jelang-cop30-kick-off-delegasi-dan-konsolidasi-gubernur\/<\/a><\/span><\/strong><\/em><\/p>\n<p>Delegasi Indonesia dalam forum tersebut menegaskan kesiapan mempercepat transisi energi dan memperkuat pasar karbon sebagai instrumen mitigasi utama menjelang 2030.<\/p>\n<p>Pengamat lingkungan menilai Indonesia memiliki potensi besar menjadi pemimpin aksi iklim di kawasan Asia Tenggara, asalkan kebijakan dan pelaksanaan berjalan lebih sinkron.<\/p>\n<blockquote><p>\u201cKomitmen di atas kertas sudah kuat, yang dibutuhkan sekarang adalah ketegasan dan konsistensi di lapangan,\u201d kata peneliti UNDP Indonesia dalam laporan bulan Agustus 2025.<\/p><\/blockquote>\n<p>Dengan waktu hanya lima tahun menuju 2030, keberhasilan Indonesia akan sangat bergantung pada kecepatan reformasi kebijakan energi, penguatan tata kelola lahan, serta pembiayaan transisi yang berkeadilan.<\/p>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>BONA NRWS. Jakarta, Sumatera Utara. &#8212; Pemerintah Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap pengendalian perubahan iklim dan transisi energi dalam pernyataan resmi pada Senin (10\/11\/2025). Meski arah kebijakan telah sejalan dengan Perjanjian Paris, sejumlah lembaga menilai pelaksanaan di lapangan masih tertinggal dari target yang ditetapkan. \u201cKomitmen kita jelas dan tidak berubah, namun percepatan aksi menjadi tantangan [&hellip;]<\/p>","protected":false},"author":1,"featured_media":4209,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[1,33,39,3,220],"tags":[],"class_list":["post-4204","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-berita","category-internasional","category-lingkungan-hidup","category-pemerintah","category-pusat"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4204","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=4204"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4204\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":4210,"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/4204\/revisions\/4210"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media\/4209"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=4204"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=4204"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/bonanews.my.id\/en\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=4204"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}