BONA NEWS. Sumatera Utara. – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut salah satu kasus korupsi infrastruktur terbesar di Sumatera Utara. Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap Kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Obaja Putra Ginting, pada 26 Juni 2025 menjadi titik awal terbongkarnya jaringan korupsi lintas provinsi, kota, dan kabupaten. Tak hanya berhenti pada lima tersangka, penyidikan kini menyasar pejabat di Padangsidimpuan dan Mandailing Natal (Madina), dengan kemungkinan menjalar ke pucuk pimpinan provinsi.
Kronologi OTT dan Penangkapan Topan Ginting
Pada malam 26 Juni, KPK menangkap enam orang di Medan dan Padangsidimpuan. Salah satu yang paling menyita perhatian adalah Topan Ginting, yang sempat kabur dan menghapus data dari iPhone barunya. Penangkapan dramatis terjadi setelah pengejaran melibatkan anggota TNI yang mengawal mobil Topan. Ia akhirnya ditangkap dan dibawa ke Gedung KPK di Jakarta.
Para Tersangka:
- Topan Ginting – Kadis PUPR Sumut (nonaktif)
- Rasuli Efendi Siregar – Pejabat Pembuat Komitmen Dinas PUPR Sumut
- Heliyanto – PPK PJN Wilayah I Sumut
- M. Akhirun Efendi Siregar – Dirut PT Daya Nata Guna (DNG)
- M. Rayhan Dulasmi Piliang – Dirut PT Rapi Nusa (RN)
Mereka diduga menerima atau memberikan suap terkait proyek infrastruktur jalan senilai Rp 231,8 miliar.
Modus Korupsi: Fee Proyek 10–15 Persen
Menurut Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, dalam proyek seperti Jalan Sipiongot–Hutaimbaru dan Batas Labusel, Topan diduga memerintahkan bawahannya untuk “mengamankan” proyek kepada pihak tertentu.
Skema yang Diungkap:
- Rekanan wajib menyetor fee 10–15% dari nilai kontrak.
- Setoran diberikan secara bertahap mulai dari awal tender hingga proyek selesai.
- Fee kemudian dibagi ke sejumlah pejabat Dinas PUPR dan rekanan proyek.
Barang bukti yang disita termasuk uang tunai Rp 231 juta di Padangsidimpuan, Rp 2,8 miliar di rumah Topan, serta senjata api dan amunisi.
Pemeriksaan Saksi: Dari BBPJN hingga Rekanan Swasta
KPK juga memeriksa sejumlah saksi penting:
- Stanley Tuapattinaja – Kepala BBPJN Sumut
- Pejabat PJN Wilayah I dan II
- Bendahara proyek
- Wiraswasta dan staf PT DNG
- Termasuk pemanggilan Taufik Hidayat Lubis (swasta), yang disebut-sebut sebagai penyedia “akses lapangan”
Jejak Mengarah ke Padangsidimpuan
Pada 15 Juli 2025, KPK memanggil Ahmad Juni (AMJ), Kadis PUPR Kota Padangsidimpuan, sebagai saksi. Pemeriksaan ini memperkuat dugaan bahwa proyek-proyek bermasalah tak hanya berada di level provinsi, tapi juga melibatkan struktur teknis kabupaten/kota.
Indikasi keterlibatan pejabat di Padangsidimpuan muncul dari:
- Penggeledahan rumah Dirut PT DNG di Padangsidimpuan.
- Penemuan brankas, uang tunai, dokumen kontrak, dan komunikasi yang menyambung ke Dinas PUPR setempat.
Plt Kadis PUPR Mandailing Natal Ikut Terseret
KPK juga menyasar Mandailing Natal (Madina). Pada 4 Juli 2025, penyidik menggeledah rumah Plt Kadis PUPR Madina, Elpi Yanti Harahap, di Desa Paggorengan, Kecamatan Panyabungan. Polisi bersenjata lengkap mengawal penggeledahan hingga malam hari. Penyidik menyita tiga koper berisi dokumen dan langsung membawanya ke Kantor Dinas PUPR Madina.
Keesokan harinya, kantor Dinas PUPR Madina digeledah. KPK menyita:
- Catatan keuangan proyek 2023–2025
- Dokumen lelang dan kontrak dari PT DNG
- Bukti korespondensi elektronik
- Diduga terdapat proyek-proyek yang “diamankan” oleh PT DNG dan RN di Madina.
- Skema fee dan penunjukan langsung serupa dengan pola di Sumut
Tekanan Pemeriksaan Gubernur Bobby Nasution
Karena kedekatan Topan Ginting dengan Gubernur Sumut, Bobby Nasution, sejumlah kalangan hukum dan akademisi mendorong agar penyidikan menyentuh hingga pucuk pimpinan. Topan diketahui adalah ajudan Bobby sebelum diangkat menjadi Kadis PUPR.
“KPK harus punya nyali menyentuh aktor besar. Penangkapan Topan hanya awal,” kata Helmax Tampubolon, praktisi hukum di Medan.
Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyatakan pemanggilan Bobby Nasution mungkin dilakukan “jika ditemukan keterkaitan langsung.” Namun, sejauh ini, belum ada jadwal pemanggilan resmi.
Kasus ini bukan sekadar OTT satu pejabat. Ini adalah skema korupsi terstruktur dan sistemik yang melibatkan jaringan dari provinsi hingga kabupaten. KPK tampak serius menyisir seluruh jalur uang dan relasi proyek, termasuk melalui penggeledahan dan pemanggilan saksi secara serentak di tiga wilayah: Medan, Padangsidimpuan, dan Madina.
Jika penyidikan terus berkembang, kasus ini berpotensi menjadi skandal korupsi terbesar Sumatera Utara dekade ini, membuka peluang besar untuk reformasi sistem pengadaan dan distribusi proyek infrastruktur di daerah. <Red>.