BONA NEWS. Jakarta, Indoneaia. – Ribuan pengemudi ojek online (ojol) turun ke jalan di Jakarta pada Rabu, 17 September 2025, bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional. Aksi ini dilakukan untuk menuntut regulasi transportasi online yang lebih adil dan pencopotan Menteri Perhubungan, Dudy Purwaghandi, yang dianggap tidak efektif dalam menangani masalah industri ojol.
Transportasi online di Indonesia telah menjadi tulang punggung mobilitas perkotaan sejak awal 2010-an. Layanan ojek online tidak hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat, tetapi juga menjadi sumber penghasilan bagi jutaan pengemudi.
Seiring berkembangnya industri, muncul berbagai permasalahan:
- Potongan komisi tinggi: Banyak pengemudi merasa terbebani dengan potongan hingga 20% per perjalanan.
- Program yang memberatkan: Program seperti “hemat”, “aceng”, dan slot dianggap merugikan pengemudi.
- Ketiadaan regulasi resmi: Indonesia belum memiliki Undang-Undang Transportasi Online yang melindungi hak pengemudi.
Kondisi inilah yang memicu aksi demo pada 17 September 2025.
Titik Lokasi dan Rute Demo
Demo dimulai pukul 09.30 WIB dari markas Garda Indonesia di Cempaka Mas, Jakarta Pusat. Para peserta melakukan konvoi ke Istana Negara, kemudian ke Kementerian Perhubungan, dan berakhir di depan Gedung DPR/MPR RI sekitar pukul 12.00–13.00 WIB.
Untuk mengantisipasi kemacetan, pengalihan lalu lintas diterapkan di titik strategis seperti Jalan Medan Merdeka dan Gatot Subroto. Beberapa kendaraan dialihkan sementara arus lalu lintas di sekitar DPR diatur agar tetap lancar.
Diperkirakan 2.000 hingga 5.000 pengemudi mengikuti aksi ini, termasuk pengemudi roda dua, roda empat, dan kurir online.
Untuk menjaga ketertiban, sebanyak 6.118 personel gabungan aparat keamanan dikerahkan di sepanjang rute demo. Personel bertugas mengatur lalu lintas, membatasi titik kumpul, dan menjaga keamanan di lokasi strategis.
Tuntutan Utama Pengemudi Ojol
Gabungan Aksi Roda Dua (Garda) Indonesia menyampaikan tujuh tuntutan utama:
- Menurunkan potongan aplikator dari 20% menjadi 10%.
- Menghapus program seperti hemat, aceng, dan slot yang merugikan pengemudi.
- Mendesak pemerintah membuat Undang-Undang Transportasi Online yang jelas.
- Pencopotan Menteri Perhubungan, Dudy Purwaghandi.
- Audit investigatif potongan 5% yang diambil aplikator.
- Menghapus program yang merugikan pengemudi, seperti multi-order dan member berbayar.
- Mendesak Kapolri mengusut tragedi kematian pengemudi ojol, termasuk kasus Affan Kurniawan dan Rusdamdiyansah.
Tuntutan ini menekankan perlunya keadilan dan kepastian hukum bagi pengemudi ojol.
Demo ini menyoroti dampak ekonomi yang dirasakan pengemudi ojol. Sebagian besar mengandalkan transportasi online sebagai penghasilan utama. Potongan tinggi dan program memberatkan membuat mereka kesulitan memenuhi kebutuhan keluarga.
Selain itu, aksi ini menjadi sorotan publik terkait bagaimana pemerintah menangani sektor yang semakin penting dalam kehidupan perkotaan.
Ditempat terpisah, Pemerhati Sosial & Kebijakan Publik, Bobby Apriliano menegaskan :
“Demo ojol ini bukan sekadar tuntutan ekonomi semata, tetapi juga panggilan bagi pemerintah untuk menciptakan regulasi yang adil bagi semua pihak dalam transportasi online. Potongan yang memberatkan dan program yang tidak transparan menunjukkan bahwa kebijakan saat ini belum berpihak pada pengemudi. Pemerintah harus segera melakukan evaluasi menyeluruh agar industri transportasi online bisa berkembang secara berkelanjutan dan melindungi hak pekerja. Aksi ini bukan berniat anarkis, melainkan bentuk aspirasi kolektif untuk perubahan kebijakan yang lebih adil.” tegas Bobby Apriliano kepada Jurnalis, Rabu (17/9/2025).
Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menyatakan akan meninjau kembali regulasi transportasi online. Sementara pihak aplikator menegaskan bahwa sistem komisi digunakan untuk operasional dan insentif pengemudi, tetapi bersedia membuka dialog untuk mencari solusi bersama.
Budi Santoso (32), pengemudi ojol, menyatakan:
“Kami ingin hidup layak dari pekerjaan kami. Potongan tinggi dan program memberatkan membuat kami sulit menutupi kebutuhan keluarga. Demo ini adalah cara kami menyampaikan suara kepada pemerintah.”
Ratna Dewi (28) menambahkan:
“Kami tidak menentang teknologi, tapi minta keadilan. Kami ingin regulasi jelas agar hak kami terlindungi.” tambah Ratna kepada wartawan, Rabu (17/9/2025).
Aksi ini menarik perhatian media nasional dan internasional, yang menyoroti isu regulasi transportasi online dan hak pekerja gig economy. Liputan menekankan bahwa demo ini merupakan upaya pengemudi untuk menyeimbangkan kepentingan bisnis dan pekerja.
Demo ojol pada 17 September 2025 menunjukkan bahwa sektor transportasi online semakin krusial bagi masyarakat dan ekonomi Indonesia. Ribuan pengemudi turun ke jalan untuk menekankan perlunya regulasi jelas, potongan adil, dan perlindungan hukum.
Pemerintah dan aplikator kini berada di titik penting untuk melakukan dialog konstruktif. Keputusan yang diambil akan menjadi preseden bagi industri transportasi online dan kesejahteraan pengemudi di masa depan.