BONA NEWS. Jakarta. – Kabinet Presiden Prabowo Subianto diguncang reshuffle mendadak. Budi Arie Setiadi resmi dicopot dari kursi Menteri Koperasi dan UKM hanya beberapa jam setelah menghadiri rapat kerja dengan Komisi VI DPR untuk membahas anggaran kementerian. Agenda utama rapat itu adalah pengajuan tambahan anggaran Rp 7,8 triliun untuk program Koperasi Merah Putih, namun di balik angka fantastis itu, sorotan tajam mengenai kinerja dan kontroversinya sudah menunggu.
Budi Arie bukan nama baru di dunia politik dan pemerintahan. Sebelumnya, ia sempat menjabat di beberapa posisi strategis, tetapi perjalanan kariernya diwarnai kontroversi dan kritik publik. Dalam periode jabatannya sebagai Menteri Koperasi, sejumlah pihak menilai kinerjanya cukup bobrok, terutama terkait implementasi program koperasi dan pengelolaan anggaran yang dinilai tidak transparan.
Sorotan DPR dan Kritik Publik
Program Koperasi Merah Putih, yang digagas Budi Arie, mendapat banyak sorotan. Pendekatan top-down yang digunakan dianggap tidak partisipatif dan kurang melibatkan anggota koperasi di lapangan. Beberapa anggota DPR menilai program ini belum efektif, meski anggaran besar dialokasikan. DPR bahkan mengkritik rencana pengembangan digitalisasi koperasi yang dianggap kurang matang dan berisiko membuang sumber daya publik.
Mufti Anam – Anggota Komisi VI DPR (PDI Perjuangan), 9 September 2025
“Jabatan strategis seperti Menteri Koperasi tidak seharusnya dipegang oleh individu yang tersandera masalah hukum. Kita ingin program Koperasi Merah Putih berjalan optimal.”
Selain kritik DPR, publik juga menyoroti beberapa hal lain yang membayangi reputasi Budi Arie:
- Kasus Judi Online
Beberapa pegawai kementerian terkait judi online ditangkap. Meskipun Budi Arie hanya diperiksa sebagai saksi, isu ini tetap membebani citranya. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana kementerian bisa efektif jika beberapa pegawai terlibat praktik ilegal. - Peretasan Pusat Data Nasional (PDN)
Pada Juni 2024, Pusat Data Nasional Surabaya II diserang ransomware. Kejadian ini menimbulkan kritik terhadap pengamanan data kementerian dan menimbulkan pertanyaan publik soal kemampuan Budi Arie dalam menjaga infrastruktur kritis negara. - Foto Lawas Kontroversial
Sebuah foto lama Budi Arie berpose dengan bendera Israel kembali viral pada 2024. Foto ini memicu perdebatan dan menimbulkan pertanyaan mengenai pandangan politiknya, yang secara tidak langsung memengaruhi persepsi publik terhadap integritasnya. - Pernyataan Sensitif Partai Politik
Budi Arie sempat mengeluarkan pernyataan yang menyinggung partai politik tertentu, menimbulkan reaksi keras dari DPR dan masyarakat. Pernyataan ini dianggap merugikan citra dirinya dan kementerian yang dipimpinnya.
Kritik terhadap kinerja Budi Arie tidak hanya soal kontroversi di luar program kementerian. Banyak analis menilai manajemen internal kementerian kurang solid:
- Implementasi Program Kurang Efektif – Program Koperasi Merah Putih dianggap tidak sesuai dengan kebutuhan anggota koperasi di lapangan. Evaluasi awal menunjukkan banyak koperasi yang belum tersentuh program ini, meskipun anggaran sudah dialokasikan.
- Pendekatan Top-Down – DPR menekankan bahwa pendekatan yang hanya berasal dari pusat tanpa melibatkan partisipasi anggota koperasi berisiko menimbulkan kegagalan program.
- Kurangnya Pengawasan Digital – Meskipun program digitalisasi dicanangkan, implementasi pengawasan berbasis teknologi dinilai lambat dan kurang memadai. Hal ini menimbulkan keraguan DPR dan pengamat mengenai efektivitas program.
Agung Baskoro – Pengamat Politik, 9 September 2025
“Langkah Presiden mencopot Budi Arie menunjukkan bahwa akuntabilitas kinerja tetap menjadi faktor penting. Bobroknya manajemen dan implementasi program tidak bisa diabaikan.”
Setelah pencopotan Budi Arie, akun Instagram pribadinya ramai komentar warganet. Banyak yang menyinggung dugaan keterlibatan dalam kasus judi online, sementara sebagian lain menyoroti tindakannya meng-unfollow akun Presiden Prabowo Subianto. Media sosial menjadi ajang spekulasi, tapi juga cerminan kepekaan publik terhadap bobroknya kinerja seorang pejabat publik.
Pencopotan Budi Arie Setiadi menjadi contoh nyata bagaimana kontroversi dan bobroknya kinerja dapat memicu reshuffle mendadak. Meski memiliki nama besar dan pengalaman politik, isu-isu hukum, manajemen internal yang lemah, serta kontroversi publik cukup untuk mempengaruhi keputusan Presiden.
Bagi publik, reshuffle ini menjadi pengingat bahwa akuntabilitas, integritas, dan efektivitas kinerja pejabat publik adalah kunci keberhasilan program pemerintah. Sementara bagi Budi Arie, babak baru karier politiknya kemungkinan akan penuh tantangan, terutama terkait reputasi dan pengawasan pubik.