BONA NEWS. Thailand / Kamboja. – Ketegangan di perbatasan Thailand dan Kamboja meningkat drastis dalam beberapa hari terakhir, menewaskan sedikitnya 16 orang dan menyebabkan lebih dari 130.000 warga mengungsi. Bentrokan militer yang sebelumnya bersifat lokal kini meluas ke berbagai titik, mengingatkan kembali pada konflik bersenjata besar di tahun 2011 yang sempat mengguncang kawasan Asia Tenggara.
Bentrokan terbaru mulai terjadi pada 24 Juli 2025 dan berlanjut hingga hari ini. Sedikitnya 12 titik perbatasan terdampak, termasuk wilayah sekitar kuil Preah Vihear, Ta Muen Thom, dan Chong Bok. Ketiga kawasan ini merupakan daerah yang sudah lama disengketakan oleh kedua negara.
Militer Thailand menuduh tentara Kamboja memicu bentrokan dengan melintasi batas yang diklaim sebagai wilayah Thailand dan menanam ranjau darat. Ledakan ranjau inilah yang diduga memicu serangkaian baku tembak dan serangan artileri yang menyusul kemudian.
Kementerian Pertahanan Kamboja membantah klaim tersebut dan menyebut bahwa pasukan mereka hanya melakukan patroli rutin di wilayah yang menurut peta mereka masih merupakan bagian dari Kamboja.
Data terkini dari media lokal dan lembaga internasional menunjukkan bahwa 15 warga Thailand tewas, sebagian besar akibat serangan artileri Kamboja di wilayah sipil. Dari pihak Kamboja, satu orang dilaporkan meninggal dunia, namun jumlah pasti masih simpang siur. Ratusan orang mengalami luka-luka, dan puluhan rumah dilaporkan hancur.
Kementerian Dalam Negeri Thailand menyebutkan bahwa sekitar 138.000 warga sipil di delapan distrik perbatasan telah mengungsi ke pusat-pusat evakuasi sementara. Di sisi Kamboja, ribuan warga desa di Provinsi Oddar Meanchey dan Preah Vihear juga telah meninggalkan rumah mereka untuk menghindari kemungkinan serangan balasan.
Pihak militer Thailand juga mengonfirmasi bahwa serangan udara telah dilakukan menggunakan pesawat tempur F-16, menargetkan titik logistik militer Kamboja di perbatasan. Sebaliknya, pemerintah Kamboja menuding Thailand melakukan pengeboman tanpa pandang bulu dan menargetkan sekolah serta rumah sakit di wilayah Kamboja.
Darurat Militer dan Mobilisasi Pasukan
Sebagai respons terhadap eskalasi, pemerintah Thailand melalui Perdana Menteri sementara, Paetongtarn Shinawatra, mengumumkan pemberlakuan darurat militer (martial law) di delapan distrik perbatasan: Kantharalak, Kap Choeng, Khun Han, Phu Sing, Non Din Daeng, Ban Kruat, Nam Yuen, dan Na Chaluai.
Pasukan cadangan militer telah digerakkan, dan sejumlah kendaraan tempur dilaporkan melintasi jalan-jalan utama menuju perbatasan. Media setempat juga memperlihatkan gambar warga sipil yang dilatih menggunakan senjata untuk pertahanan diri jika konflik terus berlanjut.
Di sisi lain, Perdana Menteri Kamboja, Hun Manet, menyatakan bahwa negaranya “tidak menginginkan perang”, namun “tidak akan mundur dari wilayah sah berdasarkan hukum internasional.” Ia juga menginstruksikan peningkatan kesiagaan di sepanjang perbatasan barat.
Gagalnya Gencatan Senjata ASEAN
Ketegangan antara kedua negara sebenarnya sudah mencuat sejak akhir Mei 2025, ketika bentrokan kecil meletus di Chong Bok, menyebabkan satu prajurit Kamboja tewas. Sejak itu, upaya diplomasi dilakukan melalui pertemuan bilateral dan Joint Border Committee (JBC), namun gagal menghasilkan kesepakatan konkret.
Malaysia sebagai ketua ASEAN 2025 telah mengusulkan gencatan senjata sementara dan mengirimkan tim mediasi ke Bangkok dan Phnom Penh. Pemerintah Kamboja langsung menyatakan dukungan terhadap proposal Malaysia, namun Thailand menolak menandatangani kesepakatan tersebut.
“Thailand tidak ingin ada campur tangan asing dalam urusan bilateral ini. Kami terbuka untuk berdialog langsung tapi bukan melalui tekanan diplomatik multinasional.” ujar Kolonel Anan Chantarasiri, juru bicara militer Thailand, kepada jurnalis, Jum’at (25/7/2025).
Keterlibatan Dewan Keamanan PBB
Situasi yang memburuk dalam waktu singkat mendorong Kamboja untuk melayangkan surat resmi ke Dewan Keamanan PBB, meminta agar konflik ini segera dibahas dalam sidang darurat. Dalam surat tersebut, PM Hun Manet menyebut bahwa Thailand telah menggunakan senjata terlarang, termasuk cluster munitions, yang dilarang dalam perjanjian internasional.
Juru bicara PBB menyatakan bahwa sidang khusus Dewan Keamanan akan digelar pada 26 Juli 2025 untuk membahas potensi ancaman stabilitas kawasan akibat konflik ini.
Sementara itu, sejumlah negara seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia telah mengeluarkan imbauan perjalanan (travel advisory) bagi warganya untuk tidak mengunjungi daerah perbatasan Thailand–Kamboja.
Latar Belakang Sejarah Panjang
Konflik Thailand dan Kamboja bukan hal baru. Sengketa wilayah, terutama di sekitar kompleks kuil Preah Vihear, telah berlangsung selama puluhan tahun. Pada 1962, Mahkamah Internasional (ICJ) memutuskan bahwa kuil tersebut merupakan milik Kamboja. Namun, wilayah di sekitarnya tetap menjadi sengketa, terutama karena belum adanya demarkasi batas yang jelas.
Puncak konflik terjadi pada 2011, ketika pasukan kedua negara bentrok selama hampir dua minggu. Lebih dari 10 tentara tewas, ratusan orang terluka, dan puluhan ribu mengungsi. ICJ kemudian mempertegas kembali pada 2013 bahwa wilayah sekitar Preah Vihear berada di bawah yurisdiksi Kamboja.
Meski begitu, hingga kini belum ada demarkasi final, dan berbagai perbedaan peta milik kedua negara membuat situasi mudah tersulut.
Politik Dalam Negeri Ikut Memanaskan Suasana
Selain masalah perbatasan, dinamika politik internal Thailand turut memperkeruh keadaan. Pada Juni 2025, muncul rekaman pembicaraan pribadi antara PM Paetongtarn Shinawatra dan mantan PM Kamboja, Hun Sen, yang bocor ke publik. Isi pembicaraan memicu kontroversi, dan Partai Bhumjaithai—anggota koalisi pemerintahan—menarik dukungan, menyebabkan krisis politik di Thailand.
Beberapa analis menyebut bahwa Paetongtarn tengah menghadapi tekanan politik dari dalam negeri dan memanfaatkan konflik ini untuk mengalihkan perhatian publik, meskipun tuduhan ini dibantah keras oleh pihak pemerintah.
Seruan Perdamaian dan Ketakutan Akan Perang Terbuka
Pemerhati hubungan internasional memperingatkan bahwa konflik ini bisa berkembang menjadi perang terbuka, terlebih jika korban sipil terus bertambah. Dr. Surachai Prasert, dosen hubungan internasional dari Universitas Chulalongkorn, menyebut bahwa potensi eskalasi sangat tinggi.
“Jika kedua pihak terus mempertahankan posisi maksimal tanpa kompromi, maka konflik ini bisa berubah menjadi perang penuh skala regional,” ujarnya dalam wawancara dengan Thai PBS, Jum’at (25/7/2025).
Lembaga kemanusiaan internasional seperti Palang Merah dan UNHCR telah mulai mengirimkan bantuan darurat ke kamp-kamp pengungsian di Thailand timur dan Kamboja barat. Namun, akses mereka terhambat oleh blokade militer dan bahaya ranjau darat.
Per 25 Juli 2025, konflik Thailand–Kamboja telah menjadi salah satu krisis militer terbesar di Asia Tenggara dalam satu dekade terakhir. Belasan orang telah tewas, ratusan ribu warga mengungsi, dan situasi politik di kedua negara menjadi semakin tidak stabil.
Komunitas internasional kini menantikan hasil dari sidang darurat PBB, yang diharapkan bisa menekan kedua negara untuk segera menghentikan kekerasan. Namun dengan masing-masing pihak tetap berkeras, jalan menuju perdamaian tampaknya masih jauh.