BoNA Nsws. Medan, Sumatera Utara. – Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP) resmi meluncurkan program renovasi 1.992 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Sumatera Utara. Program ini menggunakan anggaran sekitar Rp30 miliar dengan target selesai sebelum akhir 2025.
Rumah-rumah yang akan diperbaiki tersebar di 13 kabupaten/kota termasuk Medan, Deli Serdang, Asahan, Simalungun, hingga Tapanuli.
Program Bedah Rumah Jadi Harapan Warga
Indonesia masih memiliki 12 juta keluarga yang belum menempati rumah layak huni. Di Sumut, ribuan keluarga masih tinggal di rumah berdinding papan, berlantai tanah, atau beratap bocor.
Menteri PKP dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (16/9/2025), menegaskan komitmen pemerintah:
“Setiap warga negara berhak atas tempat tinggal yang layak. Program bedah rumah ini adalah wujud hadirnya negara untuk rakyat kecil. Tahun ini, Sumatera Utara mendapat alokasi 1.992 rumah,” ujarnya.
Kemen PKP menyiapkan dana Rp30 miliar. Setiap penerima manfaat akan memperoleh stimulan renovasi sekitar Rp20 juta per unit.
Dana itu tidak diberikan tunai, melainkan dalam bentuk bahan bangunan dan pendampingan teknis. Penerima manfaat wajib ikut bergotong royong agar pembangunan lebih efisien.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Sumut, saat ditemui di Medan, Selasa (16/9/2025), menjelaskan:
“Saat ini proses verifikasi sedang berlangsung. Setelah selesai, material segera disalurkan agar pembangunan bisa dimulai. Target kami, seluruh unit rampung sebelum akhir “
Berikut 13 daerah di Sumut yang mendapat jatah program Bedah Rumah 2025:
- Kota Medan
- Kabupaten Deli Serdang
- Kabupaten Asahan
- Kabupaten Simalungun
- Kabupaten Langkat
- Kabupaten Toba
- Kabupaten Samosir
- Kabupaten Humbang Hasundutan
- Kabupaten Tapanuli Utara
- Kabupaten Tapanuli Tengah
- Kabupaten Tapanuli Selatan
- Kota Padang Sidempuan
- Kabupaten Serdang Bedagai
Jumlah rumah per kabupaten/kota menyesuaikan hasil verifikasi lapangan.
Di Medan Helvetia, seorang warga, Siti Aminah (46), sudah menempati rumah berdinding papan selama 20 tahun. Saat diwawancarai Selasa (16/9/2025), ia mengungkapkan harapannya:
“Kalau hujan deras, atap rumah bocor dan air masuk ke dalam. Anak-anak sering sakit. Saya berharap benar-benar masuk daftar penerima program ini. Mudah-mudahan pemerintah peduli dengan rakyat kecil.”
Meski program disambut baik, ada beberapa tantangan:
- Ketepatan Data – Data RTLH sering tidak mutakhir, sehingga rawan salah sasaran.
- Waktu Singkat – Hanya tersisa 3 bulan hingga akhir tahun, proses harus berjalan cepat.
- Besaran Bantuan – Rp20 juta per rumah dianggap belum cukup untuk renovasi total.
Pakar kebijakan perumahan, Dr. Budi Santoso, dalam diskusi di Universitas Sumatera Utara, Selasa (16/9/2025), menyarankan sinergi lintas pihak:
“Pemerintah daerah harus ikut menyediakan dana pendamping. Kalau hanya mengandalkan pusat, hasilnya terbatas. Kolaborasi dengan masyarakat juga penting.”
Selain memperbaiki rumah, program ini juga mendorong ekonomi daerah. Permintaan semen, pasir, batu bata, hingga tenaga tukang akan meningkat.
Menurut analis ekonomi pembangunan, Rp30 miliar yang berputar di tingkat desa/kelurahan akan memberi multiplier effect.
“Warung kecil, transportasi material, hingga tukang bangunan akan ikut merasakan dampaknya,” kata analis ekonomi, Julius Marbun, di Medan,
DPRD Sumut menyatakan dukungan, namun rapat paripurna KUA-PPAS Perubahan APBD 2025 pada Selasa (16/9/2025) menjadi sorotan karena hanya sekitar 30 dari 99 anggota hadir.
Aktivis mahasiswa menilai absennya anggota dewan menunjukkan kurangnya kepedulian.
“Seharusnya DPRD hadir penuh mengawal program kerakyatan seperti ini,” ujar Andi Pratama, aktivis mahasiswa, di Medan.
BMKG Sumut memperingatkan potensi hujan lebat pada September–Desember 2025. Gelombang laut hingga 2,5 meter bisa menghambat distribusi material ke daerah kepulauan seperti Samosir.
Kepala BMKG Wilayah I Medan, dalam siaran pers Selasa (16/9/2025), mengingatkan:
“Kontraktor dan pemerintah daerah perlu menyiapkan rencana kontinjensi agar distribusi material tidak terhambat cuaca ekstrem.”
Program bedah rumah menjadi simbol kehadiran negara. Bagi ribuan keluarga di Sumut, rumah baru bukan hanya tempat tinggal, tapi juga martabat.
Menteri PKP kembali menegaskan pada Selasa (16/9/2025):
“Kalau semua berjalan lancar, tahun depan kami siap menambah kuota. Misi kita jelas: mengurangi rumah tidak layak huni secara signifikan sebelum 2029.”
Dengan 1.992 rumah yang akan direnovasi tahun ini, pemerintah berusaha menghadirkan hunian layak, sehat, dan manusiawi untuk warga Sumatera Utara. Meski masih ada tantangan teknis dan birokrasi, program ini diharapkan benar-benar memberi dampak nyata bagi rakyat kecil.