BONA NEWS. Jawa Barat. – Hujan deras yang mengguyur kawasan Megamendung, Kabupaten Bogor, pada Sabtu sore (5/7/2025), memicu longsor yang menelan korban jiwa. Kejadian memilukan ini terjadi di Kampung Rawasedek RT 01/04, Desa Megamendung, sekitar pukul 17.30 WIB, saat Sungai Cirangrang meluap karena curah hujan yang tinggi. Tebing setinggi sekitar 15 meter ambrol, langsung menimpa bagian belakang rumah warga—tepat di area dapur.
Korban jiwa dalam peristiwa ini adalah Muhammad Resa, seorang pemuda berusia 22 tahun asal Kampung Baros, Desa Sukataria, Kecamatan Karang Tengah, Kabupaten Cianjur. Ia ditemukan sudah tak bernyawa di lokasi kejadian, tertimbun longsoran tanah. Sementara temannya, Suhendar (22), berhasil selamat meskipun mengalami luka ringan. Ia sempat terdorong longsoran dan terbawa arus, namun masih bisa diselamatkan warga.
Suasana di lokasi kejadian begitu mencekam. Warga bergotong royong bersama tim gabungan dari BPBD Kabupaten Bogor, TNI, Polri, dan relawan untuk mengevakuasi korban dan membersihkan material longsor. Tapi pekerjaan mereka tak mudah—tanah di sekitar lokasi masih labil, dan hujan belum kunjung reda.
Menteri LHK Turun ke Lokasi, Suara Tegas Terdengar di Tengah Bencana
Tak butuh waktu lama, perhatian pusat langsung tertuju ke Megamendung. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), Hanif Faisol, datang langsung meninjau lokasi bencana pada Senin pagi (7/7/2025). Ia tak hanya datang untuk memberi simpati, tapi juga menyampaikan pesan yang kuat: tata ruang di kawasan Puncak harus segera dibenahi. “Kami sudah minta Pak Gubernur untuk segera perbaiki tata ruang. Korban terus berjatuhan, dan ini tidak bisa kita biarkan terus terjadi,” ujar Hanif, di hadapan awak media.
Menurutnya, kawasan seperti Megamendung dan Desa Tugu tidak memiliki perencanaan ruang yang cukup kuat untuk menahan tekanan dari pembangunan dan cuaca ekstrem. Ia juga menekankan perlunya penyusunan ulang Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menjadi dasar penting dalam menyusun Rencana Detail Tata Ruang (RDTR). “Kalau tidak kita mulai sekarang, maka potensi bencana akan terus besar dan memakan korban,” tambahnya tegas.
Evakuasi dan Relokasi Jadi Prioritas
Menteri Hanif juga langsung memberi arahan kepada Bupati Bogor agar melakukan evakuasi dan relokasi bagi warga yang masih tinggal di zona rawan longsor. Ia menyoroti bahwa rumah-rumah warga di tebing perbukitan terlalu rentan terhadap bencana alam. “Kami akan komunikasi dengan Pak Bupati. Ini bisnis kampung, iya. Tapi ketika nyawa sudah hilang, ini tidak bisa ditoleransi lagi,” katanya dengan nada serius.
Pertanian Palawija Diganti Tanaman Keras: Mengapa?
Salah satu solusi jangka panjang yang ditawarkan adalah mengubah pola tanam masyarakat. Menteri LHK menekankan perlunya transisi dari pertanian palawija ke tanaman keras di wilayah pegunungan, agar akar pohon mampu memperkuat struktur tanah dan mengurangi risiko longsor. “Kami ingin masyarakat tetap bertani, tapi harus kita alihkan ke tanaman keras. Ini untuk kebaikan jangka panjang,” ujar Hanif.
Masalah Sampah Tak Luput dari Sorotan
Bukan hanya soal longsor, Menteri Hanif juga menyinggung pengelolaan sampah yang dinilai masih buruk di kawasan Puncak. Ia meminta para camat, kepala desa, dan perangkat wilayah untuk lebih serius menangani persoalan ini. “Sampahnya benar-benar harus diperhatikan. Satu nyawa sudah hilang, ini jadi pelajaran berharga yang tidak bisa diganti,” ucapnya.
Vila-vila di Bukit Ikut Disorot: Ada Penyidikan Sedang Berjalan
Isu lama yang belum juga selesai kini kembali mencuat. Hanif Faisol menyebut, Kementerian LHK sedang melakukan penyelidikan terhadap vila-vila yang berdiri di atas bekas lahan perkebunan di kawasan perbukitan Puncak. Beberapa di antaranya diduga tidak memiliki izin yang jelas dan berdiri di zona berbahaya. “Kami sedang review semuanya. Kami juga minta Deputi untuk memanggil Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor. Kami ingin tahu status vila-vila itu, karena ini bukan hanya soal properti—ini soal keselamatan warga,” tegas Hanif.
Tanda Bahaya Sudah Terang, Saatnya Berbenah
Tragedi longsor di Megamendung bukan yang pertama, dan bukan tidak mungkin akan terjadi lagi jika tak ada perubahan nyata. Ini adalah peringatan keras bagi semua pihak—pemerintah daerah, pengembang, dan masyarakat—bahwa pengelolaan ruang dan lingkungan bukan hal sepele.
Langkah cepat pemerintah pusat yang diwakili Menteri LHK patut diapresiasi. Tapi yang lebih penting adalah tindak lanjut konkret di lapangan: perbaikan tata ruang, relokasi warga, pembenahan sampah, hingga penertiban vila-vila di lereng-lereng bukit. “Sudah cukup satu nyawa melayang. Ini tanggung jawab kita bersama. Kalau tidak dimulai sekarang, kita akan terus memungut korban,” pungkas Menteri Hanif. (Red : MU/BASL)